Bisnis dan Hak Asasi Manusia [Bisnis dan HAM] : Fact Sheet - Elsam.or.id Bisnis dan Hak Asasi Manusia [Bisnis dan HAM] : Fact Sheet

Apa itu Hak Asasi Manusia?

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan dan yang  diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.  Sebagai anugerah dari tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi.  Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting.

Hak asasi manusia bersifat universal, inalienable, indivisible dan interdependent. Secara umum hak asasi manusia terbagi dalam dua kategori, yaitu hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. 

Bagaimana hak asasi manusia dilindungi?

Pemerintah menandatangani perjanjian hak asasi manusia dan oleh karena itu memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut dipenuhi. Pemerintah wajib untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, dilindungi dan dipenuhi.

Salah satu cara yang paling cepat melindungi hak asasi manusia adalah dengan mengadopsi dan menegakkan hukum nasional yang menetapkan kewajiban pada organ pemerintah dan aktor-aktor non pemerintah lainnya, termasuk bisnis , untuk menghormati hak asasi manusia.

Selain harus melakukan langkah-langkah hukum, administrasi, peradilan, promosi atau tindakan lainnya untuk menjamin realisasi hak asasi manusia . Misalnya, hak atas pendidikan mewajibkan pemerintah untuk memastikan bahwa pendidikan dasar gratis, wajib dan tersedia untuk semua. Untuk memastikan hak ini, pemerintah biasanya akan menunjuk organ pemerintah lainnya, seperti kementrian pendidikan, dengan tanggung jawab untuk membangun infrastruktur yang sesuai, fasilitas pendidikan dan mengembangkan program-program pendidikan lainnya.

Pemerintah juga memiliki kewajiban-kewajiban lainnya, seperti kewajiban untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut dilaksanakan tanpa diskriminasi, menjamin kepuasan tingkat pelayanan minimum setiap hak, memantau kemajuan, dan memastikan tersedianya mekanisme pemulihan yang mudah diakses.

Standar internasional menjadi dasar bagi hukum regional dan nasional untuk melindungi hak asasi manusia. Regulasi hak asasi manusia nasional harus bersesuaian dengan prinsip dan norma-norma hak asasi manusia yang berlaku secara universal. 

Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Masuknya isu hak asasi manusia pada sektor mencerminkan perkembangan kesadaran sosial akan dampak dari kegiatan bisnis pada hak asasi manusia, baik internal maupun eksternal, yaitu buruh, konsumen maupun masyarakat luas. Inilah yang mendorong munculnya kesadaran akan tanggungjawab (responsilbity) di kalangan komunitas bisnis untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari operasi dunia usaha. 

Situasi tersebut direspon oleh berbagai inisiatif, yang salah satunya dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mulai dari pembentukan Norma-Norma tentang Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Besar Lainnya. Dokumen tersebut bertujuan untuk memberikan kewajiban hak asasi manusia pada perusahaan secara langsung berdasarkan hukum internasional, dengan lingkup kewajiban hak asasi yang sama yang telah diterima oleh Negara berdasarkan, perjanjian yang mereka ratifikasi, yaitu: "untuk memajukan, memastikan pemenuhan, menghormati, menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia". 

Dokumen tersebut memicu perdebatan dan dialog mendalam antara komunitas bisnis dan kelompok advokasi hak asasi manusia. Komisi Hak Asasi Manusia menolak untuk menindaklanjuti dokumen tersebut. Pada tahun 2005, Komisi menunjuk seorang Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal “untuk isu hak asasi manusia dan korporasi internasional dan perusahaan bisnis lainnya” untuk melakukan sebuah proses baru. 

Pada tahun 2011, John Ruggie, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal “untuk isu hak asasi manusia dan korporasi internasional dan perusahaan bisnis lainnya” menyelesaikan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan HAM PBB. John Ruggie berhasil merumuskan Kerangka Perserikatan Bangsa-bangsa “Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan”. Kerangka ini bersandar  pada tiga pilar. Pertama adalah tugas Negara untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis, melalui kebijakan, peraturan, dan peradilan yang sesuai. Kedua adalah tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti bahwa perusahaan bisnis harus bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari dilakukannya pelanggaran atas hak pihak lain dan untuk mengatasi akibat yang merugikan di mana mereka terlibat. Ketiga adalah kebutuhan atas akses yang lebih luas oleh korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, baik yudisial maupun non-yudisial. 

Setiap pilar merupakan elemen penting dalam sistem pencegahan dan tindakan pemulihan yang saling terkait dan dinamis: tugas Negara untuk melindungi karena hal ini terdapat dalam setiap inti instrumen hukum hak asasi manusia internasional; tanggung jawab korporasi untuk menghormati karena ini merupakan harapan mendasar yang dimiliki masyarakat terhadap bisnis dalam kaitan dengan hak asasi manusia; dan akses atas pemulihan karena usaha-usaha yang telah dilakukan secara bersama-sama tidak dapat mencegah semua pelanggaran.  

Lebih lanjut mengenai bisnis dan hak asasi manusia, silahkan lihat dan unduh lampiran berikut.




Downloads
Artikel Terkait