KONFLIK LAHAN <br> Memulai Penyelesaian Sengketa, BPN Jateng Laksanakan Penelitian Lapangan Tanah Warga Sambirejo, Sragen - Elsam.or.id KONFLIK LAHAN
Memulai Penyelesaian Sengketa, BPN Jateng Laksanakan Penelitian Lapangan Tanah Warga Sambirejo, Sragen

Memulai Penyelesaian Sengketa, BPN Jawa Tengah Laksanakan Penelitian Lapangan Tanah Warga Sambirejo, Sragen

 

Pada Rabu, 5 September 2013, rombongan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional beserta Kantor Pertanahan Sragen mendatangi Kecamatan Sambirejo untuk melakukan penelitian lapangan bersama perwakilan warga Sambirejo, Forum Masyarakat Sragen (FORMAS), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). 

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mengawali proses penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat Sambirejo dengan PTPN IX Kebun Batujamus. Lahan seluas ± 300 Ha direbut kembali oleh warga Sambirejo dari penguasaan PTPN IX yang dianggap menguasai secara melawan hukum, di mana sejak 31 Desember 2006 HGU PTPN IX tersebut telah berakhir.

Sejak direbut kembali oleh warga Sambirejo, lahan seluas ± 300 Ha dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi lebih dari 817 kepala keluarga dengan ditanami jagung, palawija, sengon, jati dll. 

Penelitian lapangan ini merupakan langkah lanjut dari kesepakatan hasil pertemuan pada Senin, 29 April 2013 yang diadakan di Kanwil BPN Jawa Tengah yang memberikan mandat pembentukan tim verifikasi yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan dengan memetakan dan menentukan titik-titik batas lahan yang telah dikuasai dan dikelola masyarakat serta melihat juga lahan yang masih terdapat pohon karet milik PTPN IX.

Hasil Penelitian lapangan yang dilakukan bersama ini, meski tidak dihadiri pihak PTPN IX, tetap akan dijadikan dasar penyelesaian sengketa yang ada. BPN kemudian akan membuat hasil pemetaannya dan mendiskusikan kembali hasil tersebut untuk penyelesaian masalah lebih lanjut. 

 

Kronologi Konflik Lahan Sambirejo 

Besarnya dampak akibat stigmatisasi komunis terhadap hak asasi seseorang, menjadikannya jalan ampuh untuk memperoleh legitimasi ataupun kekuasaan. Tragedi 1965 yang terjadi di Indonesia, telah menghapus jutaan hak masyarakat banyak yang dituduh berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, ideologi yang kemudian dijadikan “musuh bersama” masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sejarah penguasaan tanah, menjadi salah satu bukti kuat bagaimana ancaman pemberian “cap” komunis berperan besar dalam dinamika kehidupan masyarakat agraris di Indonesia. Desa Padang Halaban, Desa Ponggok, Desa Sambirejo adalah sebagian bukti bagaimana masyarakat penggarap terpaksa menyerahkan lahannya dengan ancaman dituduh sebagai komunis dan diancam akan di penjarakan tanpa proses hukum.
 

Desa Sambirejo, bersama 7 [tujuh] desa lainnya yaitu Desa Sukorejo, Jambeyan, Sambi, Dawung, Kadipiro, Musuk dan Jetis yang terletak di Kabupaten Sragen provinsi Jawa Tengah, mayoritas merupakan koeli – koeli yang bekerja di perkebunan kolonial Belanda untuk hasil produksi serat nanas [sisal] dan kopi. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia, koeli – koeli tersebut kemudian menempati lahan seluas 446 Ha. untuk kemudian digarap dan menjadikannya wilayah pemukiman. Penempatan lahan tersebut dikuatkan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang melaksanakan program redistribusi tanah dari hasil nasionalisasi perusahaan asing untuk diberikan kembali kepada masyarakat.  Tepatnya pada 4 Januari 1964, masyarakat di Kecamatan Sambirejo mendapat bukti kepemilikan atas lahan berupa SK Kepala Inspeksi Agraria Daerah Jawa tengah [KINAD] dengan No: 2971X1172/DC/64 dan 3891Z/173/72/DC164. 

Setelah Belanda pergi, penjajahan pun berganti nama. Pada awal tahun 1965, Perusahaan Perkebunan Negara [PPN] berencana memperluas kebun dengan menyewa tanah dalam jangka waktu 25 tahun kepada masyarakat. Recana itu jelas ditolak masyarakat mengingat lahan tersebut merupakan sumber utama pencaharian masyarakat Sambirejo yang hidup dari berladang. Perusahaan pun kemudian tak hilang akal. Memanfaatkan isu politik nasional yang berkembang saat itu, dimana gerakan tani sering kali dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia, menjadi strategi PPN untuk mengintimidasi warga yang menolak menyewakan tanahnya, bahkan dengan strategi tersebut PPN berhasil mendapatkan lahan tersebut secara cuma–cuma tanpa ada kesepakatan sewa antara perusahaan dengan masyarakat.

Bagi warga yang tidak mau menyerahkan tanahnya secara sukarela, dicap sebagai anggota PKI dan  dipenjarakan tanpa proses pemeriksaan. Masyarakat yang memilik rumah kemudian terancam diusir dan akan dibongkar paksa. Tentu perlawanan warga Sambirejo digelar, namun perjuangan tersebut   menempatkan beberapa pengelola lahan dibalik tahanan dan tidak berdaya melindungi lahan mereka dari operasi pembersihan lahan dan konversi tanaman warga Sambirejo dengan tanaman karet.

 

Perjuangan Masyarakat Tanah Sambirejo memperoleh lahannya kembali

Pada tanggal 11 Maret 1996, PPN yang berada di wilayah Jawa Tengah kemudian berganti nama menjadi PTPN IX yang merupakan penggabungan dari PT. Perkebunan XVIII di Semarang serta  PT. Perkebunan XV & XVI yang terletak di Surakarta. Pasca jatuhnya Pemerintahan Orde Baru, perjuangan warga Sambirejo kembali menyala. 817 Kepala Keluarga di Kecamatan Sambirejo menyatukan diri menjadi Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Kecamatan Sambirejo [FPKKS] pada tahun 2000 dengan satu tujuan: menuntut hak mereka kembali atas tanah seluas 300 Ha.  yang dikuasai oleh PTPN IX. Jalur komunikasi pun dijalin guna mendukung perjuangan FPKKS. Dewan Perwakilan Rakyat [DPR], Kementrian BUMN, Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Komnas HAM, Ombudsman RI, BPN RI, Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, DPRD Sragen, Bupati Sragen, BPN Sragen, Kecamatan Sambirejo serta komunitas masyarakat sipil lainnya guna mengumpulkan dukungan atas kembalinya hak mereka atas lahan di Sambirejo. 

Ada sebuah respon positif, dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat [DPR – RI] bahwa perjuangan masyarakat Sambirejo diputuskan akan ditangani langsung oleh Pansus Pertanahan DPR -RI yang diketuai oleh Bpk. Nyoman Gunawan pada tanggal 15 Juni 2005 dengan harapan bahwa kasus Sambirejo ini bisa menjadi dasar kajian strategis guna menyelesaikan banyak masalah sengketa tanah serupa di beberapa wilayah di Indonesia.

Perjuangan FPKKS  kemudian mendapat capaian baru. Tepatnya tanggal 31 Desember 2006 Hak Guna Usaha PTPN IX sudah habis masa berlakunya. FPKKS kemudian menggarap kembali lahan yang diklaim PTPN IX dengan tanaman palawija serta pohon kayu - kayuan seperti pohon mahoni, pohon jati, sengon, dan tanaman ladang seperti pisang, coklat, jagung dan kacang. Penggarapan ini sangat bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mencukupi kebutuhan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, sosial, serta perekonomian. 

Namun masyarakat Sambirejo tetap membutuhkan ketegasan atas lahan yang dicaplok oleh PTPN IX. 19 November 2011, FORMAS [Forum Masyarakat Sragen] mengadakan aksi kepada DPRD Kab. Sragen guna menuntut rekomendasi penghentian perpanjangan HGU kepada PTPN IX kepada Bupati Sragen dan menuntut dibentuknya tim verifikasi atas lahan yang menjadi objek reclaimingoleh masyarakat Kecamatan Sambirejo. 

Senin 29 April 2013, mediasi antara pihak FPKKS dengan PTPN IX oleh Kanwil BPN Jawa Tengah menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim verifikasi [berdasarkan Surat Kanwil BPN Jawa Tengah No. 3340/18-33.600/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013] yang terdiri dari elemen pemerintahan daerah serta perwakilan masyarakat sipil, seperti Forum Masyarakat Sragen [FORMAS], Konsorsium Pembaharuan Agraria [KPA] dan ELSAM [Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat] untuk melakukan penelitian bersama dalam rangka pelepasan areal lahan seluas 280 Ha. Yang merupakan milik warga Sambirejo.  

Rencana tersebut mendapan respon positif dari pihak PTPN IX, berdasarkan surat No. PTPN IX.0/X/680/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah.  Pada dasarnya PTPN IX setuju untuk diadakannya penelitian dan pemeriksaan di lapangan lahan aset HGU PTPN IX Kebun Batujamus Afdeling Kepoh/Sambirejo yang sedang dalam proses perpanjangan di BPN RI.




Artikel Terkait