Politik Pangan dan Problem HAM - Elsam.or.id Politik Pangan dan Problem HAM ASASI Edisi September-Oktober 2008

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi:

Asmara Nababan
Wakil Pemimpin Redaksi:
Amiruddin al Rahab
Redaktur Pelaksana:
Eddie Riyadi
Dewan Redaksi:
Asmara Nababan, Indriaswati Dyah
Saptaningrum, Otto Adi Yulianto,
Amiruddin al Rahab, Eddie Riyadi
Redaktur:
Raimondus Arwalembun, Dina Savaluna,
Eddie Riyadi , Agung Yudhawiranata
Sekretaris Redaksi:
Raimondus Arwalembun
Sirkulasi/Distribusi:
Khumaedy
Desain & Tata Letak:
alang-alang
Penerbit:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)



Ketidak mampuan negara mencukupi pangan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan pelanggaran atas UUD 45. Act of ommission
berlangsungnya busung lapar dan kematian akibat kelaparan yang terus berkelanjutan adalah act of commission. Tindakan ini adalah
kejahatan atas kemanusiaan.

Hak atas pangan berarti Pemerintah harus tidak membuat tindakan yang mengakibatkan meningkatnya angka kelaparan, kerawanan
pangan dan malnutrisi. Hal itu juga berarti bahwa Pemerintah harus melindungi rakyat dari tindakan pihak-pihak lain yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak atas pangan. Pemerintah juga harus, melakukan investasi untuk menghapus kelaparan melalui optimalisasi ketersediaan berbagai sumber daya. Hak atas pangan bukan berarti belas kasihan, tetapi memastikan agar seluruh penduduk memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri secara bermartabat.



Downloads
Asasi_2008_0910   341.5 KB

Artikel Terkait