Sekolah Internasional Bertentangan dengan HAM - Elsam.or.id Sekolah Internasional Bertentangan dengan HAM

Sekolah Internasional Bertentangan dengan HAM
"Pendidikan bermutu mestinya bisa dinikmati oleh lebih banyak warga negara."

Priyatno / Teguh Nugroho
Senin, 7 Januari 2013

VHRmedia, Jakarta - Mahkamah Konstitusi dalam vonisnya diharapkan mengakomodasi membatalkan Pasal 50 ayat (3) UU Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.

Wahyu Wagiman dari Tim Advokasi  Anti-Komersialisasi Pendidikan menyebut pemberlakuan RSBI bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM, bahkan UU Sisdiknas dan keberadaannya dianggap sebagai bentuk diskriminasi berdasarkan status sosial dan ekonomi warga negara.

"Jika pasal tersebut dibatalkan MK, maka 1.300-an sekolah RSBI statusnya bakal kembali menjadi sekolah reguler," kata Wahyu yang juga merupakan kuasa hukum pemohon uji materiil Pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas.

Menurut Wahyu, Kementerian Pendidikan Nasional mengimplementasikan kebijakan tentang RSBI itu dengan menggelontorkan dana dalam jumlah besar pada sekolah-sekolah yang  sejak awal sesungguhnya sudah menjadi sekolah unggulan. Padahal semestinya dana itu dikucurkan ke sekolah-sekolah terbelakang untuk meningkatkan standar agar mampu mengatasi ketertinggalan.

Selain soal diskriminasi, Wahyu juga menyoal tentang segala kebijakan yang melegalkan pungutan bagi RSBI dan pengkhususan pendanaan yang diberikan Kemendiknas terhadap sekolah itu tak lagi berlaku dan sekolah-sekolah tersebut akan kembali menjadi sekolah reguler.

"Tak ada lagi hak istimewa pada sekolah tertentu termasuk peserta didiknya yang terbatas,” kata Wahyu.

Permohonan uji materi diajukan orang tua murid, Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan ICW, sejak Desember 2011 dan kesimpulan akhir dibacakan MK pada Juni 2012.

Menurut pemohon, pendidikan ditetapkan konstitusi dan konsensus nasional sebagai salah satu jalur pemerataan dan peningkatan akal budi warga. Jadi, yang diterapkan dalam pelaksanaannya adalah asas egaliter. Sedangkan melalui aneka keistimewaan yang ditopang oleh aneka jenis pendanaan, RSBI dengan sengaja telah menimbulkan pengkastaan di kalangan warga.“Yang justru mau dihapus oleh revolusi kemerdekaan nasional,” kata Wahyu.

Dia menjelaskan, setelah delapan kali persidangan sepanjang Januari hingga Mei 2012 sebagai pemohon dia menyimpulkan keberadaan RSBI/SBI merupakan bentuk kesalahan dan kekeliruan pemerintah dalam menjabarkan makna amanat Pembukaan UUD 1945 tentang amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. "Karena mengakibatkan kerugian konstitusional bagi para pemohon dan banyak warga negara Indonesia," ujarnya. (E2)
http://www.vhrmedia.com/new/berita_detail.php?id=822





Artikel Terkait