HAM dan Kinerja Lembaga-lembaga Negara - Elsam.or.id HAM dan Kinerja Lembaga-lembaga Negara ASASI Edisi September-Oktober 2009

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi:
Agung Putri M.A
Wakil Pemimpin Redaksi:
Amiruddin al Rahab
Redaktur Pelaksana:
Eddie Riyadi
Dewan Redaksi:
Agung Putri, Indriaswati Dyah
Saptaningrum, Otto Adi Yulianto,
Amiruddin al Rahab, Eddie Riyadi
Redaktur:
Raimondus Arwalembun, Dina Savaluna,
Eddie Riyadi , Agung Yudhawiranata
Sekretaris Redaksi:
Raimondus Arwalembun
Sirkulasi/Distribusi:
Khumaedy
Desain & Tata Letak:
alang-alang
Penerbit:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat  (ELSAM)
E-mail:
[email protected], [email protected]



Komisi-komisi "Bermasalah" dalam Demokrasi "Bermasalah"

Pada akhirnya sebuah komisi di luar tata negara konvensional diperlukan. Bukan karena secara ketatanegaraan membingungkan. Bukan pula karena komisi-komisi yang ada tidak efektif bekerja, melampaui kewenangan atau menyimpangkan kewenangan atau tidak menggunakan kewenangan. Bukan kita kebanyakan komisi atau kekurangan komisi. Puluhan ribu pengguna facebook berseru "selamatkan KPK." Mereka bukan bicara soal tata laksana pemerintahan dan kenegaraan. Semua ini tidak lain karena gerakan politik reformasi itulah yang melahirkan sejumlah komisi. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan misalnya, ditetapkan oleh presiden B. J. Habibie dalam suatu peristiwa penandatanganan di istana di bawah pengawasan sejumlah aktivis perempuan, mirip seperti ketika Michael Camdessus menunggu Soeharto menandatangani Letter of Intent IMF pada 1997.
Publik sudah lama meradang ketika pemerintah, parlemen, dan badan peradilan "melecehkan" komisi. Ketika Komisi Yudisial dilucuti perannya dalam suatu amandemen UU Komisi Yudisial, rasa kecewa publik langsung menyasar ke gedung DPR dan Mahkamah Agung. Demikian pula ketika kiprah Komnas HAM mulai dipertanyakan oleh Menkopolkam, Menteri Pertahanan dan segenap jajaran lembaga negara. Publik menyesalkan pejabat publik yang menolak memenuhi undangan Komnas HAM untuk dimintai keterangan dan bahkan sebaliknya, badan-badan negara tersebut beramai-ramai mempersoalkan kewenangan Komnas HAM. Ketika kak Seto dari Komisi Perlindungan Anak memprotes penghukuman pada seorang anak, badan peradilan geram.
Sesungguhnya pemerintahan terpilih SBY berketetapan untuk melangkah satu tahap lagi dengan melaksanakan program reformasi birokrasi. Isu reformasi birokrasi bergulir ke arah penyederhanaan birokrasi, pemangkasan meja hingga penghapusan sejumlah komisi yang menjadi perpanjangan lembaga negara (state auxiliary body). Langkah ini merupakan janjinya pada dunia internasional, yakni badan keuangan internasional untuk mengecilkan peran negara dan memperbesar mekanisme pasar.
Ternyata konsolidasi demokrasi memang masih soal besar. SBY tetap kesulitan menyatakan bahwa transisi sudah selesai dan Indonesia masuk ke jaman normal. Praktik mafia peradilan justru baru tersentuh setelah presiden ini terpilih untuk kedua kalinya. Bahkan perjuangannya untuk menduduki kursi tertinggi di republik kali ini diwarnai oleh ketidakpuasan atas kerja KPU. Hilangnya sejumlah suara memang masih bisa dinyatakan sebagai kesalahan administratif "belaka." Ini cuma karena salah DPR memilih anggota komisi yang "tak pengalaman." PDIP gagal membuktikan kecurangan pemilu dalam keputusan Mahkamah Konstitusi karena fakta keras memang "tidak ada." Namun seberapa tinggi derajat kecurangan pemilu bisa diterima publik sangat tergantung pada apakah oposisi melemah atau menguat.
Dari sebuah Negara yang terdepolitisasi puluhan tahun, ter-deparpolisasi berdekade, asas berbangsa dan bernegara belumlah cukup dengan amandemen konstitusi. Partai politik kesulitan untuk menjadikan dirinya sebagai saluran aspirasi masyarakat. Pemisahan kekuasaan dalam asas trias politica lucunya di Indonesia bukan melahirkan pengawasan dan perimbangan kekuasaan tetapi menimbulkan inkoordinasi, persaingan antar Lembaga Negara, tumpang tindih peraturan, implementasi dan pengawasannya.
Komisi dalam hal ini seringkali bisa mewakili suara rakyat lebih dari pada DPR. Artikulasi politik parlemen pasca-reformasi belum mampu menjadikan konstitusi sebagai jawaban atas kebutuhan langsung masyarakat. Hak angket untuk BBM, LAPINDO tersandera oleh keperluan mendesak partai dalam mempertahankan keberadaannya. Komisi atau state auxiliary body akhirnya masih menjadi satu-satunya pilihan untuk memastikan agenda reformasi bergulir di wilayah ketatanegaraan. Ketika bangsa ini diwarisi oleh lautan pegawai negeri dan gurita birokrasi, sebuah komisi tanpa struktur hingga tingkat desa memudahkannya lincah bekerja terutama dalam hal mengkoreksi kekuasaan.
Keruwetan yang timbul oleh adanya berbagai rupa komisi karena agenda reformasi hendak dilawan dan demokrasi hendak dipasung. Pembentukan suatu komisi seharusnya untuk memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan hak-hak dasar rakyat. Karenanya lembaga-lembaga negara lainnya seharusnya berterimakasih kepada komisi-komisi yang bekerja efektif seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.


Agung Putri
Direktur Eksekutif



Downloads
Artikel Terkait