Pemerintah dan Ekosob - Elsam.or.id Pemerintah dan Ekosob ASASI Edisi Juli-Agustus 2009


Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi:
Agung Putri M.A
Wakil Pemimpin Redaksi:
Amiruddin al Rahab
Redaktur Pelaksana:
Eddie Riyadi
Dewan Redaksi:
Agung Putri, Indriaswati Dyah
Saptaningrum, Otto Adi Yulianto,
Amiruddin al Rahab, Eddie Riyadi
Redaktur:
Raimondus Arwalembun, Dina Savaluna,
Eddie Riyadi , Agung Yudhawiranata
Sekretaris Redaksi:
Raimondus Arwalembun
Sirkulasi/Distribusi:
Khumaedy
Desain & Tata Letak:
alang-alang
Penerbit:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)



Ratifikasi, Mengubah Janji Menjadi Tuntutan


Segera setelah pelantikan SBY sebagai presiden lima tahun lalu, 2005, dua buah perjanjian internasional terpenting di bidang Hak Asasi Manusia diratifikasi, menjadi UU No. 11 dan UU No. 12 Tahun 2005. Perjanjian itu adalah perjanjian antar bangsa tentang hak sipil dan politik dan perjanjian antar bangsa tentang hak ekonomi sosial budaya. Meratifikasi perjanjian ini berarti Indonesia menjadikan norma-norma HAM dalam perjanjian itu sebagai norma hukum nasional. Indonesia menyediakan diri masuk dalam mekanisme pengawasan internasional. Pun Indonesia juga bersedia melaporkan langkah-langkah yang ditempuh untuk memenuhi perintah janji antar bangsa ini kepada sidang komite HAM PBB.
Janji antar bangsa di bidang hak ekonomi sosial budaya atau UU No. 11/2005 mengandung dua hal penting. Indonesia mengakui asas universalitas hak ekonomi sosial budaya. Dengan ini, jaminan sosial bukan lagi kisah kebaikan hati kepala pemerintahan tapi adalah hak. Demikian pula penurunan harga BBM adalah hak rakyat untuk hidup layak. Di lain pihak, Indonesia juga harus melindungi cara-cara khusus masyarakat dalam memelihara kehidupan ekonomi, sosial dan budayanya. Mensahkan janji antar bangsa artinya negara tidak lagi menyatakan telah memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat apabila masyarakat tidak merasakannya.
Namun apalah artinya sebuah janji ketika lanskap politik ekonomi Indonesia mengapung di atas hutang sebesar Rp. 1700 triliun. Malahan terasa janggal bahwa janji tersebut ditandatangani saat Indonesia tak berdaya menghadapi tekanan kuat agar melakukan pengetatan keuangan dan menyerahkan mekanisme kontrol harga pada pasar. Indonesia lemah dalam mengendalikan harga barang di dalam negeri dan dalam melindungi aset ekonomi nasional. Mengubah "keharusan memberikan perlindungan" menjadi "memberi atau memotong subsidi," itu saja sudah memperlihatkan kian tidak relevannya prinsip "Negara berkewajiban" karena digantikan oleh pikiran "pilihan-pilihan kebijakan Negara." Integrasi ekonomi Indonesia ke pasar global adalah keterhanyutan yang tak dicegah dan bukan sebentuk daya politik nasional yang menginternasional. Dengan ini tidak ada persyaratan politik yang cukup untuk memastikan bisa dipenuhinya perintah yang tertuang dalam janji antar bangsa tersebut.
Dalam politik diplomasi Indonesia, ratifikasi perjanjian hak asasi manusia tetap bagian yang penting. Itu menjadi jaminan kembalinya kepercayaan negara-negara adi kuasa pada Indonesia. Ratifikasi memberi kesan Indonesia pulih dari krisis, solid, kuat, dan telah siap mengamalkan norma internasional; bahwa Indonesia memiliki nilai budaya yang sejalan dengan norma internasional; bahwa Indonesia tidak canggung dan membuka diri pada pergaulan internasional. Ratifikasi dalam hal ini bukan tekad untuk melaksanakan, melainkan bahasa diplomasi.
Di masa lalu bahasa diplomasi HAM telah demikian digunakan untuk mendongkrak citra pembangunan rejim orde baru. Program pembangunan dijadikan bukti telah dibuatnya langkah memenuhi hak ekonomi sosial budaya. Padahal di pedalaman Kalimantan pembangunan berarti penebangan pohon dan hilangnya hasil hutan. Masyarakat yang bergantung pada hasil hutan dipaksa berubah menjadi petani pekerja perusahaan. Bagi kelompok rentan, minoritas, masyarakat miskin serta masyarakat adat pembangunan adalah ancaman, hidup berubah tetapi tidak sejahtera. Rejim Orde Baru telah menggunakan janji ini untuk melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan apa yang hendak dilindungi oleh janji antar bangsa tersebut, pasal 5 ayat 1, perjanjian internasional hak ekonomi sosial budaya.
Di lain pihak, apapun strategi diplomasi pun bahasa yang dipakai, integrasi kebijakan ekonomi nasional ke dalam ekonomi dunia melahirkan masalah yang semakin meng-internasional, misalnya hutang, penggundulan hutan, buruh migrant, HIV AIDS, flu babi, kelaparan. Pembukaan lahan kelapa sawit jutaan hektar bukan semata urusan pertumbuhan ekonomi lagi. Bagi komite penghapusan diskriminasi rasial PBB, itu juga ancaman terhadap kelangsungan hidup masyarakat adat. Melemahnya sistem kesehatan masyarakat mendorong pandemi. Sakitnya hewan ternak di satu negara mengirim virus ke negara pengimpor. Kemiskinan membawa jutaan orang mengungsi ke berbagai tempat. Bukan lagi persaingan ideologi yang memanaskan suhu politik kawasan, namun kerusakan lingkungan itu sendiri menaikan suhu kawasan. Kemiskinan dan tiadanya jaminan hak ekosob di suatu negara dengan mudah merembet ke negara lain.
Sejalan dengan ini pengawasan, perlindungan dan aksi-aksi internasional pun meningkat. Forum lobi dan diplomasi yang mengantisipasi dampak kebijakan ekonomi dibentuk. PBB menetapkan berbagai pelapor khusus untuk masalah hutang, perubahan iklim, buruh migran, pengungsi, masyarakat adat dan banyak lagi. Platform internasional seperti Millenium Development Goal, UN Global Compact, adalah strategi lain PBB untuk merespon kemiskinan dan keterbelakangan global. Pada akhirnya pimpinan negara ASEAN menyadari masalah sosial berdimensi regional akibat kebijakan ekonomi nasional. Mereka menyepakati membentuk badan HAM ASEAN, yang akan menangani perlindungan HAM buruh migran.
Ratifikasi janji antar bangsa pada akhirnya tak dapat dibuat sebatas bahasa diplomasi. Ratifikasi menjadikan janji antar bangsa sebagai bahasa masyarakat untuk bergerak mengubah tatanan sosial ekonomi yang tidak adil. Segala tindakan mempertahankan tanah milik, mogok kerja menuntut upah, pendudukan area pertambangan karena aktivitasnya yang mencemari sungai masyarakat, bukan lagi gerak lokal namun sebuah penegasan internasional.
Kembali lagi ke dalam negeri, janji antar bangsa yang telah menjadi instrumen perlindungan HAM nasional menunggu pengejawantahannya. Tentunya, bila DPR berhasil menggelar pansus orang hilang, semestinya DPR pun sanggup menggelar pansus perihal pemiskinan akibat meluapnya lumpur Lapindo.



Agung Putri
Direktur Eksekutif




Downloads


Artikel Terkait