Siaran Pers No: 20/Sekr-PIL-Net/V/2011 <br> UU Perkebunan: Sarana Negara dan Korporasi Untuk Mengekang Ekspresi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak-Hak-nya - Elsam.or.id Siaran Pers No: 20/Sekr-PIL-Net/V/2011
UU Perkebunan: Sarana Negara dan Korporasi Untuk Mengekang Ekspresi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak-Hak-nya


Hari ini, Kamis 26 Mei 2011 Pengujian UU Perkebunan dengan Perkara Nomor 55/PUU-VIII/2010 akan dilaksanakan untuk ke-enam kalinya. Persidangan kali ini masih mendengarkan keterangan Ahli dari Pihak Pemohon dan Pemerintah. Dalam rangka memperkuat argumentasi permohonan, Pemohon akan menghadirkan seorang ahli, yaitu Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum FH. Universitas Tanjungpura). 

Permohonan Pengujian Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkebunan diajukan karena Undang-undang Perkebunan ini cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat dan hukum Adat.  UU Perkebunan secara nyata telah melanggar hak-hak dasar yang dijamin Konstitusi. Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkebunan ini mengakibatkan masyarakat petani yang tinggal di sekitar perkebunan kesulitan untuk mengembangkan diri dan kehidupannya. Hal ini terjadi karena mereka dihinggapi perasaan ketakutan yang terus-menerus apabila melakukan tindakan-tindakan yang dianggap mengganggu jalannya usaha perkebunan. 

Pasal 21

Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

 

Penjelasan

Yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada tanaman,antara lain, penebangan pohon, panen paksa, atau pembakaran sehingga kebun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

 

Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundangundangan.

 

Yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunnya usaha perkebunan adalah, antara lain, tindakan yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya.

 

Pasal 47

1)   Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

2)   Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

 

 

Padahal, reformasi 1998 telah menegaskan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat dalam UUD 1945. UUD 1945 telah menegaskan bahwa pengakuan terhadap hak asasi manusia dan keberadaan Masyarakat adat tidak lagi bersifat simbolik semata (symbolic recognition), tetapi sudah pengakuan yang sifatnya eksistensialis. Sehingga, hak asasi manusia, dan keragaman, keunikan yang ada pada masyarakat adat diakui dan dilindungi oleh negara, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap tumpah darah dan masyarakat/rakyat Indonesia, termasuk tentunya masyarakat adat di dalamnya.

 

Dengan adanya pengakuan UUD 1945 tersebut, secara logis, maka negara harus mengakui secara pasti akan keberadaan setiap hak dan hukum yang ada dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama, bahkan bukan hanya itu, negara juga harus memberikan perlindungan dari rasa aman serta memberikan setiap warga negaranya untuk mengembangkan diri dan keluarganya.

 

Secara prosedural dan substansial, ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan juga dibentuk berdasarkan atas praanggapan-praanggapan (asumsi) atas perbuatan-perbuatan yang dianggap “mengganggu jalannya usaha perkebunan”, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan tersebut secara substansial bertentangan dengan nilai-nilai (values) dan rasa keadilan dalam masyarakat, bahkan bertentangan dengan politik hukum dan politik sosial yang tertuang dalam UUD 1945.

 

Penetapan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan tersebut lebih didasari oleh kepentingan—sekali lagi berdasarkan kepentingan—negara dan korporasi perkebunan untuk melindungi eksistensi perusahaan-perusahaan perkebunan, bukan untuk melindungi hak-hak warga Negara. Melalui ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan ini secara jelas dan nyata, Negara telah mengekang ekspresi warga masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak atas lahan dan sumber daya alam Indonesia.

 

Padahal, dalam realitasnya tindakan-tindakan yang dilakukan petani/masyarakat adat dalam kaitannya dengan konflik perkebunan dilandasi oleh adanya pelanggaran terhadap hak-haknya oleh perusahaan perkebunan. Tindakan-tindakan petani/masyarakat adat ini merupakan ekspresi dalam upayanya mempertahankan hak-hak yang dilanggar, dan sekaligus bentuk komunikasi petani/masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka telah dirampas oleh Negara dan perusahaan perkebunan.

 

Tindakan-tindakan petani/masyarakat adat yang dilarang dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan ini dalam kenyataannya merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik. Sehingga, tidak dapat diatur dan direpresi melalui sarana hokum pidana yang terdapat dalam UU Perkebunan. Dan yang paling penting dari proses yang dilakukan petani/masyarakat adat ini adalah, tindakan-tindakan memperjuangkan hak-haknya ini merupakan manifestasi masyarakat dalam membebaskan dirinya dari kuatnya dominasi negara yang berkelindan dengan perusahaan perkebunan.

 

Berdasarkan fakta dan argumentasi di atas, kami meminta agar:

1.   Mahkamah Konstitusi, untuk membatalkan Pasal 21 jo. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)  UU No. 18 Tahun 2004 tentang  Perkebunan dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

2.     DPR dan Presiden meninjau ulang semua ketentuan dalam UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

3. Presiden melakukan reformasi menyeluruh, khususnya lembaga kepolisian dan kejaksaan untuk membersihkan oknum-oknum di dalamnya yang selama ini seringkali bertindak sebagai kaki tangan perusahaan perkebunan;

4.   Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah untuk tanggap terhadap kasus-kasus kriminalisasi petani dan masyarakat lokal dengan mengedepankan perlindungan terhadap warganya;

 

 

Jakarta, 26 Mei 2011

Public Interest Lawyer Network

 

 

 

 

Wahyu Wagiman, SH.

Kuasa Hukum Para Pemohon

 

 

Kontak Personal:

Wahyu Wagiman           (081311228246)

Andi Muttaqien            (08121996984)




Artikel Terkait