Penegakan Hukum HAM Sudah Buntu - Elsam.or.id Penegakan Hukum HAM Sudah Buntu

Penegakan Hukum HAM Sudah Buntu

Selasa, 22 Maret 2011 19:46 WIB     

Penulis : Donny Andhika

JAKARTA--MICOM: Hukum di Indonesia sudah buntu terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Campur tangan politik dalam hukum semakin menghambat.

Hal ini diungkapkan oleh empat orang pembicara dalam diskusi publik bertajuk Kekerasan Terhadap Ahmadiyah: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan? di Kantor LBH, Jakarta, Selasa (22/3).

Keempatnya, MM Billah Mantan Komisioner Komnas HAM, Adi Prasetyo Wakli Ketua Bidang Internal Komnas HAM, Andy Yentriyani Anggota Komnas Perempuan, dan Batara Ibnu Reza dari Imparsial menilai sistem politik hukum di Tanah air sudah tidak berjalan.

Berangkat dari kasus tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah selama beberapa tahun, MM Billah mengatakan bahwa semua hal yang dilakukan dalam upaya menegakan HAM selalu berakhir mandek di Kejaksaan. "Selalu saja mandek di kejaksaan. Negara seolah sudah unwilling dan unable utk mengambil keputusan. Ini jadinya buntu," tukas Billah.

Billah menegaskan, peristiwa kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah telah berlangsung sekian waktu, namun seringkali aparat hukum dan birokrasi melakukan pembiaran terhadap aksi itu. "Pemerintah kalah dengan kelompok mayoritas," tukasnya.

Begitupun Andy Yentriyani, anggota Komnas Perempuan ini menyampaikan, ketidakadilan terhadap Jamaah Ahmadiyah adalah wujud penegakan hukum di Indonesia. Ia lantas mengkritik segala kebijakan pemerintah yang seakan menghilangkan hak-hak warganegara, terutama perempuan.

Tak hanya mereka berdua. Josep Adi Prasetyo yang saat ini menjabat Wakil ketua Bidang Internal Komnas HAM ikut berkomentar. Ia merasa geram dengan tarik ulur politik yang menggerus penegakan hukum. "Komisi III selalu saja menempatkan orang-orang yang bisa dipegang dalam Komnas HAM," terangnya.

Josep juga mengkritik campur tangan politik dalam menetapkan hukum. "Para Jenderal, termasuk Wiranto tak mau dipanggil Komnas HAM soal pelanggaran berat. Ia malah mengumpulkan jendral-jendral yang lain untuk bersama-sama menolak panggilan Komnas HAM," tegasnya.

Batara Ibnu Reza dari Imparsial juga menambahkan pernyataan ketiga pembicara lainnya. "Negara tidak hadir dalam penegakan keadilan," ujarnya.

Kepemimpinan kepala negara yang lemah dan tidak tegas, menurut Billah, memperparah preseden penegakan hukum yang lamban dan seakan tebang pilih. "Gimana masyarkat mau taat hukum kalau Pemimpinnya lemah dan buruk. Harus ada political rupture atau gerakan sosial yang besar untuk mengubahnya," tegas Billah. (*/OL-9)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/22/212278/18/1/Penegakan-Hukum-HAM-Sudah-Buntu

 

Pola Penyerangan Terhadap Ahmadiyah Selalu Berulang

Selasa, 22 Maret 2011 14:47 WIB     

Penulis : Donny Andhika AM


JAKARTA--MICOM:
Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, MM Billah mengungkapkan sejak kehadirannya, Jemaah Ahamdiyah selalu dihadapkan dengan kekerasan dengan pola yang sama.

"Dari 1889 hingga saat ini selalu mereka menerima kekerasan," tegasnya dalam Diskusi Publik di Kantor LBH, Jakarta, Selasa (22/3).

Ia menegaskan, bahkan sebelum dirinya aktif di Komnas HAM 2005 silam, laporan kekerasan terhadap Ahmadiyah mulai masuk. "Pada saat itu kita buat Tim Pemantauan," ungkap Billah.

Billah lantas menceritakan, sejak tahun 2005 silam, telah terjadi penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Parung, Bogor. Ia kemudian menyimpulkan,pola serangan terhadap Jamaah Ahmadiyah selalu persis dan berulang. "Hanya tempatnya saja yang berubah-ubah. Tapi selalu ada keterwakilan ditiap daerah," ujarnya.

Hasil pemantauan ternyata terdapat pola yang menunjukan perilaku yang mirip. "Sewaktu Rumah Mubarok diserang, para penyerang yang memakai sorban itu malah dikawal polisi, dan dibiarkan memasuki halaman," tandasnya.

Sampai sejauh ini, menurut Billah, pola tersebut tak bergeser. Ia memaparkan, mula-mula ada sekelompok orang yang berlandaskan doktrin tertentu mengeluarkan cap sesat, setelah itu mereka menyerukan dan menyiarkan. Lantas, tambahnya, dari seruan berlanjut pada mobilisasi, ancaman, serta radikalisasi massa.

"Memang ada tafsir yang melegitimasi kekerasan. Dalam konteks teman-teman yang melakukan kekerasan selalu ada dalilnya," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, ciri-ciri seperti pita biru yang digunakan penyerang Ahmadiyah di Cikeusik sudah ada sejak lama. "Pita itu bukan hal yang baru. Sejak dulu sudah ada. Ini tanda kalau mereka terorganisir," tukas Billah.

Bentuk akhir kekerasan pun berurutan. Pertama-tama mereka melakukan pemaksaan, terus perusakan, penjarahan, bahkan pembakaran. "Pada pola itu, aparat senantiasa melakukan pembiaran," tandasnya. (OL-12)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/22/212195/18/1/-Pola-Penyerangan-Terhadap-Ahmadiyah-Selalu-Berulang

 

Ada Kesamaan Pola Tindak Kekerasan terhadap Ahmadiyah

Rabu, 23 Maret 2011 03:32 WIB     

Penulis : Aryo Bhawono

JAKARTA--MICOM: Rangkaian tindak kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di beberapa tempat diindikasikan dilakukan oleh aktor yang sama. Kepemimpinan kuat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap Ahmadiyah.

Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) MM Billah mengungkapkan rangkaian penyerangan Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten memiliki kesamaan dengan penyerangan Jemaat Ahmadiyah di kampus Mubarok, Pondok Udik, Kemang, Bogor, Jawa Barat 2005 lalu.

"Pola yang sama ini bisa dilihat dari penebaran, penyerbuan, hingga pola aksi kekerasan," jelasnya dalam diskusi Kekerasan Terhadap Ahmadiyah: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, di kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta, Selasa (22/3).

Ia mengingatkan pengerahan masa dalam penyerangan Jemaat Ahmadiyah di kampus Mubarok, Pondok Udik, Kemang, Bogor, Jawa Barat 2005 lalu dilakukan dengan menggunakan kode pita. Kode ini sama yang dilakukan dalam peristiwa Cikeusik.

Anehnya, aparat memiliki hambatan yang juga sama. Situasi tak terkendali dihadapi polisi setempat sehingga perusakan tidak bisa dicegah. Walaupun ujung peristiwa di kampus Mubarok adalah perusakan sedangkan di Cikeusik adalah pembunuhan.

"Ini mengindikasikan adanya kepentingan pihak yang sama. Walaupun sebatas indikasi tetapi harus menjadi perhatian," jelasnya.

Ia merasa khawatir dengan penanganan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah. Selaku ketua tim dalam penanganan peristiwa kampus Mubarok, ia menyatakan bahwa pemerintah telah kalah menghadapi kekerasan. Kini kejadian tersebut terulang kembali.

"Negara seolah sudah unwilling dan unable untuk mengambil keputusan. Ini jadinya buntu. Lalu bagaimana masyarakat mau taat hukum kalau pemimpinnya lemah dan buruk semacam ini. Harus ada gerakan sosial yang besar untuk mengubahnya," tegasnya. (AO/OL-2)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/03/212308/18/1/Ada-Kesamaan-Pola-Tindak-Kekerasan-terhadap-Ahmadiyah

 

Ahmadiyah Tak Hadir dalam Dialog, Itu Protes

Untuk penyelesaian kasus kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah, tidak diperlukan lagi dialog

Selasa, 22 Maret 2011, 20:30 WIB

Antique, Zaky Al-Yamani


VIVAnews - Untuk menyelesaikan konflik agama dan maraknya tindak kekerasan yang terjadi terhadap keberadaan jemaah Ahmadiyah di Indonesia, Kementerian Agama hari ini menggelar dialog antar sejumlah ormas Islam dan pihak Ahmadiyah. Namun, pihak Ahmadiyah tidak memenuhi ajakan dialog tersebut.

Menurut mantan Komisioner Komnas HAM, MM Billah, ketidakhadiran Ahmadiyah itu merupakan sikap protes mereka terhadap pelaksanaan dialog tersebut.

"Ketidakhadiran pihak Ahmadiyah itu bagian dari protes" ujar MM Billah usai menjadi pembicara dalam Diskusi Publik "Kekerasan Terhadap Ahmadiyah: Suatu Kejahatan Terhadap Kemanusiaan?" di Kantor LBH Jakarta, Selasa, 22 Maret 2011.

MM Billah menilai, dialog yang baik itu adalah baik tema dan pesertanya harus dirancang bersama-sama, sehingga pihak-pihak yang terlibat dipandang setara. "Tidak ada yang merasa dipaksakan," ujarnya.

Khusus untuk penyelesaian kasus kekerasan yang menimpa jamaah Ahmadiyah, menurut MM Billah, tidak diperlukan lagi suatu dialog, melainkan harus diselesaikan lewat hukum. "Kalau dialog itu seharusnya dilakukan sebelum terjadinya tindak kekerasan," kata dia.

Dalam diskusi, Billah menyimpulkan, maraknya tindak kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan yang harus segera diusut tuntas pelakunya.

"Sesuai Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000, sedikitnya ada empat poin tindak kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam kasus Ahmadiyah, yaitu penganiayaan, perampasan kemerdekaan fisik, pengusiran, dan pemindahan paksa hingga pembunuhan," ujar Billah. (sj)

http://nasional.vivanews.com/news/read/210880-ahmadiyah-tak-hadir-dalam-dialog--itu-protes

 

Kekerasan kepada Ahmadiyah

Indikasi Pelanggaran HAM Serius

Penulis: Ary Wibowo | Editor: Tri Wahono

Selasa, 22 Maret 2011 | 19:44 WIB

1

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komnas HAM, M.M. Billah, mengatakan saat ini pola-pola kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah merupakan indikasi awal terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serius. Indikasi tersebut ditemukan berdasarkan pantauan Komnas HAM dalam beberapa kasus kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah akhir-akhir ini.

"Semenjak mereka (Jemaah Ahmadiyah) lahir tahun 1889, sampai saat ini kekerasan selalu menimpa mereka," kata Billah dalam diskusi publik bertajuk "Kekerasan Terhadap Ahmadiyah : Kejahatan Terhadap Kemanusiaan" di Kantor LBHI, Jakarta, Selasa (22/3/2011). Terjadinya beberapa kasus tersebut tidak dapat dilepaskan dari gagalnya peranan pemerintah untuk melindungi warga negaranya.

Menurutnya, kebijakan negara dan pemerintah dapat membuat kelompok-kelompok garis keras seakan memiliki legitimasi untuk melakukan penyerangan dan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah. "Kesamaan pola-pola kekerasan tersebut sudah tampak semenjak tahun 2005 hingga sekarang. Semuanya polanya mirip, aparat senantiasa melakukan pembiaran," ujar Billah.

Ia melanjutkan, persamaan pola tersebut semakin kentara ketika memasuki tahun 2011. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus penyerangan dan pembunuhan terhadap kelompok Ahmadiyah di Cikeusik pada 6 Februari 2011, dan dikeluarkannya berbagai Peraturan Gubernur dan Bupati di beberapa wilayah di Indonesia.

Untuk itu, Billa menyarankan, agar pemerintah mengkaji ulang UU No.26 Tahun 2002 tentang Pengadilan HAM. Dalam UU tersebut akan terlihat apakah kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah dapat dikualifikasikan tentang kejahatan luar biasa, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusian, atau tidak.

"Seberapa luas masalah tersebut dalam konsep genosida atau kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, dapat kita rujuk pada jumlah korbannya," pungkasnya.

http://nasional.kompas.com/read/2011/03/22/19445887/Indikasi.Pelanggaran.HAM.Serius

 

Pelanggaran HAM

MM Billah: Pemimpin Lemah, Hukum Buntu

Penulis: Ary Wibowo | Editor: yuli

Selasa, 22 Maret 2011 | 18:49 WIB1

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), MM Billah, menilai, penegakan hukum di Indonesia sudah mengalami jalan buntu terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Menurutnya, dalam kasus kekerasan Ahmadiyah, terlihat jelas bahwa kasus-kasus tersebut tidak diusut secara tuntas. Ia menilai, saat ini kasus-kasus kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah sudah buntu.

"Kasus-kasus itu selalu saja mandek di Kejaksaan. Negara seolah sudah unwilling dan unableuntuk mengambil keputusan. Ini jadinya buntu," kata Billah dalam diskusi bertajuk "Kekerasan Terhadap Ahmadiyah: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan" di kantor LBHI, Jakarta, Selasa (22/3/2011).

Billah menambahkan, peristiwa kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah telah berlangsung sekian waktu, namun seringkali aparat hukum dan birokrasi melakukan pembiaran terhadap aksi itu.

"Peristiwa kekerasan itu terjadi sejak lama, bahkan saat saya menjadi Tim Pemantau Komnas HAM tahun 2005 lalu. Menurut saya, pemerintah kalah dengan kelompok mayoritas dalam mengatasi tindakan kekerasan itu," tambahnya.

Hal tersebut, menurut Billah, akan memperparah kepemimpinan negara di mata masyarakat karena dinilai lemah dan tidak tegas dalam penegakan hukum.

"Gimanamasyarakat mau taat hukum kalau pemimpinnya lemah dan buruk. Harus ada political rupture atau gerakan sosial yang besar untuk mengubahnya," imbuh Billah.

Hal senada dikatakan anggota Komnas Perempuan Ansy Yentriyani. Menurut Andy, ketidakadilan terhadap Jamaah Ahmadiyah adalah wujud penegakan hukum di Indonesia.

"Ketidakadilan tersebut adalah wujud penegakan hukum kita. Begitu pun dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang masalah hak-hak warga negara, terutama perempuan," imbuh Andy.

http://nasional.kompas.com/read/2011/03/22/18495327/MM.Billah.Pemimpin.Lemah.Hukum.Buntu

 

Rabu, 23 Maret 2011

KOMPAS

INSIDEN CIKEUSIK

Kecil Kemungkinan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Jakarta, Kompas - Penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, kecil kemungkinan disimpulkan menjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia berat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Wakil Ketua Komnas HAM Yoseph Adi Prasetyo mengungkapkan, kesimpulan sementara hasil penyelidikan Komnas HAM atas insiden penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik tak mengarah ke pelanggaran HAM berat. ”Kami menemukan ada tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan oleh polisi. Kami punya laporannya. Laporan ini dibuat Pak Nanan (mantan Irwasum Polri Komjen Nanan Soekarna), dan laporan ini detail. Kami periksa satu per satu, ketemu orangnya, dan memang benar ada fakta dan upaya pencegahan yang sudah dilakukan jajaran Polri,” ujar Yoseph di Jakarta, Selasa (22/3).

Menurut Yoseph, kemungkinan insiden penyerangan di Cikeusik bukan menjadi pelanggaran HAM berat tidak hanya terlihat dari adanya upaya pencegahan dari Polri. Ada bukti rekaman bahwa sebelumnya sudah ada negosiasi antara polisi dan jemaah Ahmadiyah untuk memindahkan kegiatan karena sejam berikutnya akan ada penyerangan.

Selain itu, faktor lain adalah locus dan tempus-nya kecil. ”Yang disebut berulang itu apa? Sistematisnya di mana? Orang mengaitkan kejadian tahun 2005 (penyerangan jemaah Ahmadiyah di Parung, Bogor), enggak bisa dong. Tim ini kan dibentuk dengan locus tempus peristiwa Cikeusik. Tidak ada keterkaitan dengan peristiwa 2005. Kalau ngomong soal pertanggungjawaban komando, komandonya siapa?” tutur Yoseph.

Sementara itu, dalam diskusi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, terungkap bahwa insiden kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah sudah bisa memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut mantan anggota Komnas HAM, MM Billah, sebuah kejahatan bisa dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan apabila memenuhi unsur, antara lain, dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis. Serangan ditujukan langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran secara paksa, hingga penganiayaan terhadap satu kelompok tertentu yang didasari atas persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama dan jenis kelamin.

Billah yang pernah menjadi Ketua Tim Pemantau Komnas HAM atas insiden kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah sejak awal tahun 2000-an menyatakan, memang harus melihat apakah setiap kasus penyerangan jemaah Ahmadiyah memiliki keterkaitan. Hanya saja, dalam setiap kasus penyerangan ada pola yang sama. ”Aparat negara tidak mampu dan tidak mau melindungi korban,” katanya.

Dalam situasi ketika lembaga penegak hukum di Indonesia tidak mau menjamin HAM, korban sebenarnya bisa mengadukan kejahatan yang dialaminya ke mahkamah internasional.(BIL/IAM/ong/lok)

(kompas cetak) 

 

Ada Indikasi Pelanggaran HAM Berat dalam Kekerasan terhadap Ahmadiyah  

Selasa, 22 Maret 2011 | 17:22 WIB

 

TEMPO Interaktif,Jakarta - Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), MM Billah, mengatakan ada indikasi awal pelanggaran HAM berat dalam kasus kekerasan terhadap Jamaat Ahmadiyah Indonesia yang selama ini terjadi.

 

Menurut dia, indikasi tersebut terlihat dari adanya niat dan sasaran yang jelas. Juga adanya pola kekerasan yang hampir sama, yaitu adanya pengusiran, pembunuhan, penyiksaan, dan perampasan kebebasan.

 

Billah mengatakan JAI termasuk ke dalam kelompok yang harus dilindungi. Unsur-unsur tersebut bisa dikategorikan sebagai indikasi terjadi pelanggaran HAM berat. Billah menambahkan kekerasan yang terjadi terhadap JAI sudah berlangsung sejak lama, tetapi tiap kali akan mengungkap para pelaku, selalu menemui jalan buntu.

 

"Karena situasi politik, upaya untuk membongkar kasus JAI sulit dilakukan," kata Billah di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Selasa (22/3).

 

Billah mengatakan harus ada tindak lanjut penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama untuk kasus di Cikeusik, Pandeglang, Banten yang terjadi pada 6 Februari 2011.

Namun, menurut Ketua Komnas HAM Yosep A Prasetyo, kasus kekerasan terhadap JAI di Cikeusik belum masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat. Sebab, kata dia, ada upaya preventif sebelum peristiwa terjadi. "Karena ada upaya dari aparat untuk melakukan pencegahan," kata Yosep.

Tragedi Cikeusik telah memakan tiga korban tewas dan lima orang lainnya terluka dari pihak JAI. Hingga saat ini kasus kekerasan tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Aditya Budiman

http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/03/22/brk,20110322-322060,id.html

 




Artikel Terkait