Perlindungan Hak Ekosob di Indonesia: Tekanan Global dan Tarik Menarik Politik di Tingkat Nasional : 10 Tahun Reformasi dan Situasi Hak Ekosob di Indonesia - Elsam.or.id Perlindungan Hak Ekosob di Indonesia: Tekanan Global dan Tarik Menarik Politik di Tingkat Nasional : 10 Tahun Reformasi dan Situasi Hak Ekosob di Indonesia oleh: Atnike Nova Sigiro

Oleh: Atnike Nova Sigiro (Kordinator Kampanye HAM ELSAM)


10 Tahun Reformasi dan Situasi Hak Ekosob di Indonesia

Apabila kita kembali melihat pengalaman Reformasi 1998 (kejatuhan Suharto), maka kita tidak dapat melepaskannya dari konteks krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Maka, perubahan yang muncul dari proses itupun harus melihat perubahan pada persoalan ekonomi yang mempengaruhi kondisi hidup masyarakat di Indonesia. Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan dalam melihat perubahan dalam bidang ekonomi tersebut adalah kondisi perlindungan hak ekonomi sosial dan budaya (hak ekosob). Perlindungan hak ekosob pasca-Reformasi menjadi persoalan yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dari pengadopsian HAM ke dalam sistim hukum Indonesia ke dalam konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945 hasil amandemen II. Lebih jauh lagi melalui ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Pengadopsian HAM dapat dikatakan sejalan dengan ide awal dari pembentukkan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

Persoalan kemudian kerangka normatif HAM (khusus hak ekosob) saja tidaklah cukup untuk menjawab persoalan hak ekosob di Indonesia. Meski telah diakui secara global, sebagaimana sebuah konsep normatif, diskursus HAM cenderung menjadi abstrak, sehingga kita kesulitan untuk menerjemahkannya dalam konteks nyata di tingkat lokal maupun nasional (Soysal in Dean, 2004). Sejak kovenan hak ekosob diratifikasi, dapat dikatakan belum ada assesment khusus terhadap perlindungan hak ekosob di Indonesia. Padahal ancaman terhadap perlindungan hak ini justru meningkat seiring dengan pengaruh kebijakan ekonomi pasar dunia ke dalam kebijakan negara, misalnya privatisasi BUMN dan pencabutan subsidi BBM. Dibanding dengan saat krisis moneter yang terjadi di kurun 1997-1998, kondisi moneter Indonesia dapat dikatakan relatif stabil meski belum pulih seperti sediakala. Namun krisis moneter tersebutlah yang mendorong munculnya kebijakan-kebijakan di atas sebagai prasyarat bagi pemerintah Indonesia guna mendapatkan bantuan likuiditas pada masa itu (Choirie, 2003). Kebijakan ekonomi yang diambil tersebut ditujukan untuk efisiensi yang diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain kebijakan tersebut, perubahan pola hidup akibat pengaruh pasar terhadap masyarakat pun telah menimbulkan persoalan-persoalan lanjut atas perlindungan hak ekosob, misalnya dengan meningkatnya buruh migran akibat peluang lapangan kerja yang rendah di dalam negeri, maka perlindungan terhadap tenaga kerja sekaligus warganegara, tidak dapat dijawab hanya dengan kebijakan nasional.

Investasi menjadi alat penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Masuknya investasi internasional, tidak hanya dalam sektor manufaktur maupun perbankan, tetapi juga sektor sumberdaya alam seperti tambang dan perkebunan, telah mengubah pola ekonomi masyarakat lokal di daerah, misalnya dari pola ekonomi yang bergantung kepada tanah dan sumberdaya alam menjadi bergantung kepada perusahaan MNC yang bekerja di areal tersebut. Hasil penelitian Hasil riset Business Watch terhadap sektor financial di Indonesia memperlihatkan bahwa investasi yang dilakukan tanpa kepekaan terhadap kepentingan masyarakat pada akhirnya gagal mencapai efek yang baik dari pertumbuhan ekonomi (Prasetyantoko, 2004). Dalam proses ini seringkali masyarakat justru mengalami proses peminggiran atas hak ekosob mereka.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki keluasan persoalan perlindungan hak ekosob, baik dari segi jenis hak yang harus dilindungi (pangan, pendidikan, pekerjaan), dari segi sektor yang harus ditangani (keuangan, perkebunan, pertambangan), dari segi aktor yang harus dilindungi (anak, perempuan, buruh, buruh migran, masyarakat adat), dan dari segi wilayah (propinsi, kabupaten, Indonesia timur, daerah konflik).

Mencari Pertanggungjawaban Hak Ekosob di Indonesia

Seluruh situasi di atas mendorong kita untuk mencari siapakah yang harus bertanggunjawab dan memastikan perlindungan hak ekosob tersebut. Secara normatif dalam mekanisme HAM internasional, negara adalah penanggunjawab akhir untuk menjamin pemenuhan hak ekosob (Mc Chesney, 2003). Berdasarkan kovenan hak ekosob, pemenuhan hak ini memang dapat dilakukan secara gradual, namun langkah-langkah yang jelas harus dapat diperlihatkan oleh negara pihak dari kovenan tersebut (Mc Chesney, 2003). Dalam konteks Indonesia, ketidakmampuan negara untuk memastikan pemenuhan hak ekosob tersebut perlu diidentifikasi lebih jauh, agar kita dapat mendorong pemenuhan hak ekosob.

Sebagai negara yang terkena imbas krisis moneter regional Asia pada 1997-1998, dengan jumlah utang luar negeri yang besar, dan krisis politik pada 1998, maka persoalan sumber daya menjadi salah satu faktor dari kesulitan negara untuk melindungi hak ekosob. Apalagi ketika persoalan tersebut bertemu dengan gejolak ekonomi global yang terjadi saat ini seperti harga minyak dunia yang melonjak.

Namun di sisi lain, kenyataan bahwa Indonesia menghadapi kondisi struktural ekonomi global tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari upaya untuk merumuskan strategi perlindungan hak ekosob. Negara berkembang lainpun relatif menghadapi tekanan ekonomi global yang sama. Namun, tiap-tiap negara diharuskan mengembangkan strateginya sendiri yang sesuai dengan kondisisi sosial, ekonomi dan politik setempat guna menghadapi tekanan ekonomi global tersebut. Lebih lanjut lagi, relasi antara negara dan globalisasi tidak melulu relasi korban dan pelaku. Globalisasi dan pasar bebas membutuhkan negara, misalnya untuk menyediakan stabilitas sosial, infrastruktur yang baik, tenaga kerja terdidik, dan kerangka hukum yang jelas (George & Wilding, 2002). Demikian juga, seringkali globalisasi digunakan oleh politisi untuk memaklumi kebijakannya yang salah atau gagal (Sutcliffe in George & Wilding, 2002). Oleh karena itu, Indonesia pun memiliki otonomi tertentu yang dapat menentukan arah perlindungan hak ekosob di Indonesia dari ancaman kebijakan pro pasar.

Kerangka global social policy dapat dijadikan strategi negara berkembang seperti Indonesia untuk meminta tanggunjawab global atas kemiskinan di negara berkembang. Terlepas dari praktek yang dijalankan dalam perjanjian Kyoto mengenai pemanasan global misalnya, dapat digunakan untuk menekan negara-negara maju agar turut mendukung krisis lingkungan dan juga sosial yang diakibatkan oleh ekspansi industri. Kebijakan lembaga-lembaga pembangunan maupun finansial internasional pun sedikit banyak dapat dipaksa untuk mempertimbangkan kebijakan ekonomi yang peka terhadap partisipasi negara berkembang (right to development). Kampanye tentang kemiskinan sebagai tanggung jawab global pun telah dikembang oleh komunitas dari negara maju. Strategi global social policy ini bukan tanpa tantangan, sebagaimana diungkapkan oleh Mishra tentang Konvenan Hak Ekosob, ‘turn the Covenant largely into a statement of principles and objectives,… rather than a set of standard to be developed within a specified time frame’ (Mishra in George & Wilding, 2002).

Di tingkat domestik, dimana peluang untuk merumuskan strategi pemenuhan hak ekosob seharusnya dipusatkan, tantangannya tidak lebih mudah dari tekanan di tingkat internasional. Pengalaman otoritarianisme telah menghancurkan sendi-sendi kenegaraan. Fungsi lembaga negara yang korup menyebabkan kerangka pemenuhan hak ekosob tidak dapat dirumuskan secara memadai. Selain warisan otoritarianisme tersebut, ketidakmampuan lembaga negara dalam menjawab persoalan hak ekosob ini disebabkan oleh tarik menarik kepentingan politik di tingkat nasional dan lokal (dalam otonomi daerah). Contoh kasus yang cukup menonjol mengenai peran lembaga negara dalam pemenuhan hak ekoson nampak dalam kasus ketegangan antara DPR dan Presiden dimasa pemerintahan Gus Dur. Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana perumusan peran negara dalam perlindungan sosial bercampur dengan ketegangan politik pada masa itu.

Lebih jauh lagi, definisi hak dalam ratifikasi kovenan hak ekosob belum diterjemahkan dalam hak-hak kewarganegaraan. Misalnya, hak atas pekerjaan; Apakah yang dimaksud hak atas pekerjaan? Apakah pemenuhan hak ini dalam konteks Indonesia berarti negara wajib menyediakan pekerjaan dengan strategi full employment seperti negara-negara welfare state di Skandinaia, ataukah hak atas pekerjaan disini adalah hak untuk memilih pekerjaan yang diinginkan berdasarkan kompetisi yang adil seperti negara-negara ekonomi liberal. Kebingungan negara dalam menerjemahkan hak ekosob nampak jelas dalam perumusan kebijakan pemotongan subsidi BBM. Perdebatan mengenai kebijakan BLT lebih diwarnai pada pertimbangan-pertimbangan politis ketimbang debat yang sungguh-sungguh mengenai pilihan kebijakan tersebut. Tak heran jika seluruh pemerintah pasca-Suharto tak pernah bisa menjawab persoalan pemotongan subsidi BBM dengan tetap melindungi hak ekosob.

Akhirnya, berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan. Tantangan global dalam perlindungan hak ekosob harus dihadapi dengan strategi kebijakan di tingkat internasional (global) dan nasional. Di tingkat internasional, solidaritas utara selatan, dan interdepensi global menjadi kerangka kerja yang penting guna mendorong kebijakan perlingungan hak ekosob. Sementara di level nasional, perumusan definisi hak ekosob dalam hak kewarganegaraan perlu dirumuskan, sementara tarik menarik kepentingan politik seharusnya tidak menjadikan perlindungan hak ekosob sebagai taruhan.****





Artikel Terkait