Mempersoalkan "Suara Terbanyak" - Elsam.or.id Mempersoalkan "Suara Terbanyak"

 Lagi Mahkamah Konstitusi membuat kejutan. Kali ini sasarannya adalah sistem politik kita dengan membatalkan pasal 214 UU 10/2008 tentang pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPD. Dalam UU itu disebutkan syarat bagi calon legislatif untuk mendapat suara setidaknya 30% dari BPP untuk menuju Senayan. Pasal 214 menetapkan, jika jumlah suara itu tidak didapat, maka penetapan anggota legislatif dilakukan berdasarkan nomer urut. Berdasarkan permohonan sejumlah warga yang mengajukan uji materi, Mahkamah Konstitusi akhirnya mencabut pasal itu. Pertimbangan yang diajukan adalah pasal 28 UUD 1945 dan perjanjian intenasional hak sipil politik yang mengatakan bahwa setiap orang berhak memilih dan dipilih, berkedudukan sama di depan hukum dan berkedaulatan sama dalam melaksanakan hak politik. Pasal 214 itu dicabut karena dianggap diskriminatif, karena memungkinkan seorang calon dengan suara terbanyak, tidak bisa melangkah ke Senayan karena nomer urutnya besar.

Para komentator politik antusias menyambut keputusan ini sebagai titik awal demokrasi Indonesia. Betapa tidak? Seseorang bisa menjadi anggota legislatif benar-benar karena dukungan rakyat, bukan karena posisinya di partai politik. Nomer urut kecil tidak lagi menjadi dasar pertimbangan dalam ‘tarung bebas’ seperti ini. Bahkan partai politik sendiri tidak lagi bisa campur tangan menentukan anggotanya untuk duduk di parlemen. Rakyat memberikan suara, dan menentukan. Dengan latar kehidupan politik partai (party politics) yang korup, tanpa ideologi dan prinsip, keputusan itu terlihat seperti terobosan dan langkah maju. Demokrasi, kekuasaan rakyat, dalam arti sesungguhnya. Mungkin.

Sebelum bersorak-sorai menyambut keputusan itu sebagai kemenangan demokrasi, ada baiknya kita melihat kembali dampaknya terhadap kehidupan politik yang nyata, bukan sistem politik ideal yang hidup di tingkat angan-angan.

Masalah pertama, adalah peran individu dan peran organisasi politik dalam kehidupan politik kita. Keputusan MK itu memperbesar peran individu dan mengecilkan peran organisasi politik, dalam hal ini partai politik. Jika dulu partai-partai menjadi prisma bagi demokrasi, maka peran itu sekarang beralih atau tepatnya dialihkan ke tangan individu. Karena orang akan dipilih secara langsung berdasarkan suara terbanyak, maka keanggotaan dalam partai sebenarnya tidak lebih dari semacam tiket untuk ikut dalam pemilihan umum. Akibat langsung dari keputusan itu, partai bahkan tidak lagi dapat menentukan komposisi anggota legislatifnya. Peran itu sudah diambilalih oleh KPU.

Jika dilihat dalam kerangka politik pemilu (electoral politics) yang sempit, ini berarti berakhirnya oligarki partai politik yang bercokol sejak Orde Baru jatuh. Tapi dalam kerangka sosial politik yang lebih luas, berakhirnya kekuasaan partai politik ini justru akan membuat fragmentasi yang semakin parah. Dalam sepuluh tahun terakhir muncul berbagai organisasi yang berbasis identitas untuk mengatasi krisis ekonomi. Paguyuban, arisan, lembaga simpan-pinjam, yang berbasis etnik dan agama tumbuh subur di daerah perkotaan. UU Otonomi Daerah lebih lanjut membelah berbagai organisasi sosial ini secara geografis, yang kemudian berujung pada atomisasi kultural. Orang memasuki ikatan etnik yang semakin sempit dan semakin kecil hingga ke tingkat desa. Dan inilah yang kemudian menjadi ‘basis massa’ dalam seitap pemilihan umum.

Dari pengalaman beberapa pilkada terakhir cukup jelas bahwa primordialisme kembali merajalela dan dikombinasi dengan money politics. Mereka yang menduduki jabatan di birokrasi, dan karena itu dikenal di wilayah kerjanya, berpeluang besar untuk terpilih. ‘Basis massa’ ditentukan tidak lagi berdasarkan kedekatan ideologis, persetujuan terhadap program politik partai, melainkan berdasarkan wilayah. Adalah ikatan klan, etnik dan agama yang mengarahkan kecenderungan orang memilih, tentu dengan dukungan finansial yang memadai pula. Kesetiaan pada ideologi, cita-cita, program dan organisasi politik semakin tipis.

Keputusan Mahkamah Konstitusi harus ditempatkan dalam lanskap politik seperti ini. Suara terbanyak tidak dapat digalang hanya dengan charisma, tapi dengan organisasi politik atau apa yang sering disebut electoral machine. Keputusan MK memperkecil, jika bukan meniadakan peran organisasi politik ini, dan memungkinkan terjadinya ‘tarung bebas’ antarcalon, bahkan dari partainya sendiri. Para mantan pejabat, sipil maupun militer, ulama yang berpengaruh, atau tokoh dunia hitam yang disegani, sekarang berpeluang besar untuk maju menjadi calon legislatif, selama ada tiket dari partai politik. Dengan banyaknya pemain baru dalam pemilu sekarang, bisa dipastikan bahwa partai-partai pun akan berebut merekrut para ‘tokoh masyarakat’ untuk kemenangan partainya. Tidak aneh jika ada partai yang dengan bangga mengusung seorang bandar judi togel (toto gelap) atau tokoh industri seks dalam jajarannya.

Impian bahwa keputusan MK itu akan menghasilkan komposisi DPR yang berkualitas sepertinya hanya mimpi belaka. Justru sebaliknya, ‘tarung bebas’ seperti yang dikehendaki para pemrakarsa perubahan UU ini akan membuat persaingan individual semakin keras.

Masalah lain adalah akibat dari keputusan MK ini pada pelaksanaan pemilu. Secara teoretis, seorang calon mendapat dukungan dengan cara memperkenalkan diri, meraih simpati dan akhirnya menggalang orang untuk memilih dirinya pada hari pencoblosan. Selama ini fase memperkenalkan diri dan meraih simpati dilakukan secara kolektif melalui partai, tapi dengan adanya keputusan MK maka situasinya sama sekali berubah. Sekarang setiap orang harus mengandalkan kemampuan dirinya, dan lebih penting lagi, bersaing dengan orang yang sedianya bersekutu dengannya (karena satu partai dan satu tujuan). Bisa dibayangkan pengerahan sumber daya yang akan terjadi karena ‘tarung bebas’ semacam ini, di mana setiap calon harus meyakinkan orang untuk memilih dirinya. Jika di masa lalu ada pertarungan antara puluhan partai, maka dalam pemilu 2009 kita akan menyaksikan ‘tarung bebas’ antara ratusan calon di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Di tingkat ini tidak mengherankan jika kita menyaksikan bermacam ‘persekutuan aneh’ antara modal, preman, penguasa negara dan penguasa agama. Ideologi akan menjadi semakin tidak penting, dan yang berbicara semata-mata adalah kepentingan jangka pendek. Mereka yang punya dukungan kuat dari keempat unsur itu akan merajai DPR, tanpa merasa perlu bertanggungjawab pada organisasi politik yang mengantarnya ke sana, karena sistem pemilihannya sedemikian rupa memperkecil artinya. Mereka dapat dipastikan akan mewakili suara dan kepentingan pihak yang memungkinkannya menang, yang tidak selalu berarti orang yang langsung memilihnya. Praktek money politics membuat setiap pembicaraan tentang ‘aspirasi politik rakyat’ terasa sia-sia. Jika di tingkat memperjuangkan aspirasi orang yang memilihnya saja sudah ada masalah, bisa dibayangkan betapa ruwetnya urusan ‘kepentingan nasional’.

Keputusan MK dalam konteks ini adalah eksperimen yang mencemaskan. Walau sejalan dengan teori mutakhir tentang demokrasi, keputusan itu sebenarnya tidak menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Sebagai strategi demokratisasi, keputusan itu hanya berada di tingkat abstrak atau angan-angan, untuk menghasilkan masyarakat yang semestinya begitu (das sollen) dan bukan sebagaimana adanya (das sein). Keputusan itu akan menambah cantik rapor demokrasi yang dikeluarkan lembaga-lembaga internasional tapi tidak ada artinya bagi penegakan ‘kekuasaan rakyat’ yang sesungguhnya.

Diabaikan atau disingkirkannya partai politik akan membawa bermacam masalah baru. Kita tahu bahwa Indonesia sekarang menghadapi berbagai ancaman, dan partai politik – terlepas dari berbagai masalah yang melekat padanya – adalah satu dari sedikit organisasi sosial yang mengikat orang pada tujuan tertentu, mempertemukan berbagai kepentingan dan menyalurkan keresahan sosial, ekonomi dan politik. Di tengah masyarakat sipil yang juga terpecah-belah, hilangnya peran partai politik, akan berdampak terjadinya kekosongan sosial yang serius. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat kekosongan tersebut diisi oleh berbagai organisasi yang menggunakan kekerasan dan mengobarkan kebencian ras, etnik dan agama. Partai politik setidaknya masih jadi penghalang bagi gerak laju gerakan semacam itu. Keputusan MK mengakhiri hambatan ini, karena para pengobar kebencian dengan mudah melenggang ke pusat kekuasaan tanpa hambatan berarti.

Dalam konteks inilah affirmative action menjadi terobosan yang sangat penting. Pendapat Hakim Farida dalam MK perlu diperhatikan secara serius. Diskriminasi bukanlah sesuatu yang buruk pada dirinya, tapi sangat ditentukan oleh tujuannya. Jika praktek diskriminasi itu dilakukan justru untuk menyelamatkan entitas yang lebih besar, maka praktek semacam itu baik adanya. Dalam bahasa politik ini dikenal dengan sebutan diskriminasi positif, seperti misalnya penetapan kuota 30% bagi anggota legislatif. Tindakan ini pada dasarnya ingin menghasilkan demokrasi yang berkualitas dengan menyeimbangkan komposisi gender di DPR. Affirmative action adalah sebuah strategi HAM yang menunjukkan bahwa demorkrasi itu tidak identik dengan suara terbanyak, tapi kekuasaan rakyat secara keseluruhan, termasuk mereka yang sengaja dibuat tidak bersuara (the voiceless).

Semestinya penetapan kuota 30% bagi kaum perempuan ini juga diikuti oleh kaum terpinggir lainnya seperti buruh dan tani, sehingga komposisi anggota legislatif memang benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan hanya kehendak mereka yang bersuara keras atau mampu membayar orang untuk memberikan suaranya. Adalah substansi kepentingan rakyat yang harus diperjuangkan, bukan sekadar suara-suara yang bisa sangat manipulatif di bawah praktek money politics

I.G. Agung Putri Astrid Kartika
(Pekerja Hak Asasi Manusia; Calon legislatif DPR RI daerah pemilihan Bali, dari PDI Perjuangan)



Artikel Terkait