PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM <br> <i>Human Rights Cities</i>, Gerakan Kebangkitan Politik Masyarakat Kota - Elsam.or.id PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Human Rights Cities, Gerakan Kebangkitan Politik Masyarakat Kota

Senin, 4 Mei 2015

ELSAM, Jakarta – Konsep Human Rights Cities merupakan konsep yang memandang kota sebagai ruang bersama yang dimiliki oleh seluruh masyarakatnya. Dalam konsep tersebut, kota juga harus memberikan kenyamanan dan akses terhadap hak-hak masyarakat, baik hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

Menurut Bupati Wonosobo H.A. Kholiq Arif, saat ini pelaksanaan konsep Human Rights Cities sedang digandrungi di Wonosobo. Pelaksanaan konsep ini, tambahnya, dapat memberikan pelayanan publik yang lebih harmonis kepada masyarakat.

“Jika pemerintah hadir dalam ranah HAM, maka hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan harmonis,” katanya dalam acara penandatanganan MoU dan diskusi peluang pelaksanaan Human Rights Cities di Indonesia, pada Senin (4/5) di Jakarta.

Acara itu sendiri merupakan kerja sama antara Komnas HAM Kabupaten Wonosobo, ELSAM dan INFID. Selain Bupati Wonosobo H.A Kholiq Arif yang didaulat sebagai narasumber diskusi, hadir pula Ketua Komnas HAM Nur Kholis, Direktur Eksekutif ELSAM Indriaswati D. Saptaningrum dan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo sebagai narasumber.

Menurut Nur Kholis, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM, dalam konsep HAM sederhana, harus dimiliki oleh seluruh elemen pemerintahan.

“Negara dalam hal ini adalah semua pihak dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa,” tuturnya.

Dengan adanya konsep Human Rights Cities, menurutnya, pemerintah kota atau kabupaten jangan hanya terlena dengan label yang melekat sebagai kota yang ramah HAM. Menurutnya, pemerintah kota atau kabupaten harus menitikberatkan pada proses yang ada.

“Jangan menggunakan Human Rights Cities hanya untuk menjadi ‘kota ter-‘ atau ‘kabupaten ter-‘. Jika hal ini terjadi maka pelaksanaannya akan tidak tepat sasaran. Proses adalah yang terpenting,” sarannya.

Sementara menurut Indri, kedekatan pemerintah kabupaten dan kota dengan masyarakat membuat kabupaten dan kota lebih menjanjikan untuk memberikan pemenuhan HAM kepada masyarakat.

“Ditambah lagi dengan adanya UU No 22/2004 tentang Otonomi Daerah, semakin membuka peluang pelaksanaan Human Rights Cities di Indonesia,” ungkapnya.

Ia juga menyatakan Human Rights Cities bukan hanya sebagai gerakan administratif belaka.

“Ini merupakan gerakan kebangkitan politik masyarakat kota yang mendasarkan diri pada prinsip dan panduan HAM,” tambahnya.

Menurut Sugeng, menyebutkan dalam penerapan Human Rights Cities dan penerapan HAM lainnya, HAM merupakan aset untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Untuk itu, tambahnya, tujuan utama dari Human Rights Cities bukan hanya dasar hukum yang ramah HAM, tetapi juga legitimasi pemerintah terhadap warga.

“Semua ini dilakukan agar hubungan pemerintah dan warga dalam ranah politik dan layanan publik semakin harmonis,” ujarnya.

Diskusi ini kemudian ditutup dengan penandatanganan MoU antara Kabupaten Wonosobo, Komnas HAM, ELSAM dan INFID, sebagai salah satu wujud kerja sama antara pemerintah dan LSM dalam mewujudkan dan mengimplementasikan Human Rights Cities di Indonesia.

Penulis: Kania Mamonto/Purnama Ayu Rizky

Editor: Ari Yurino


Related Articles