PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM <br> Pemajuan HAM di Kawasan ASEAN Tergolong Lamban - Elsam.or.id PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Pemajuan HAM di Kawasan ASEAN Tergolong Lamban

Selasa, 21 April 2015

ELSAM, Jakarta Pemajuan HAM di kawasan Asia Tenggara masih tergolong lamban. Salah satu penyebabnya adalah berlarut-larutnya pembuatan ASEAN Human Rights Body beserta TOR AICHR, yang direncanakan sejak 2009, namun baru rampung disusun pada 2014. TOR AICHR pun tidak memberikan mandat untuk menerima komplain, bilamana ada pelanggaran HAM.

Hal ini diungkapkan mantan Menteri Luar Negeri RI Dr. Hasan Wirajuda yang menyampaikan pandangan pribadinya dalam pembukaan diskusi publik The ASEAN Human Rights Mechanism Post-2015-an Indonesian Perspective, di Jakarta, pada Selasa (21/4). Diskusi publik yang diselenggarakan perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) bekerjasama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, ini dibuka oleh Deputy Head of Mission and Minister Plenipotentiary of the Kingdom of the Netherlands W. Wouter Plomp dan Direktur Kerja sama Politik dan Keamanan ASEAN Kemenlu M. Chandra Widya Yudha.

Lambannya pemajuan HAM, menurut Hasan Wirajuda, juga dilatarbelakangi oleh empat alasan klasik. Pertama, sebagian besar negara-negara anggota ASEAN belum menerapkan nilai-nilai demokratis. Walaupun sebagian besar negara anggota ASEAN telah menerapkan sistem pemilihan umum, namun komitmen politik penyelenggara negara mutlak diperlukan untuk mengimplementasikan HAM itu sendiri.

Kedua, adanya ketimpangan konsep pembangunan di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar negara anggota ASEAN menekankan pentingnya pembangunan di bidang ekonomi melalui ASEAN Economic Community (AEC) namun sering kali mengabaikan pembangunan terhadap aspek kebebasan masyarakat sipil.

Ketiga, masih statisnya negara anggota ASEAN dalam memaknai konsep non-interference (negara tidak boleh mengintervensi kebijakan negara lain). Misalnya, klaim pemerintah Myanmar saat melakukan tindakan kekerasan pada warga Muslim di Rohingya, yang menganggap negara lain tidak bisa mengintervensi tindakan pemerintah Myanmar. Padahal, konsep non-interference telah diakui dalam pasal 2 ayat (7) Piagam PBB.

Keempat, negara-negara anggota ASEAN sering kali membenarkan tindakannya yang secara jelas bertentangan dengan pemajuan HAM di kawasan atas dasar ASEAN Values tanpa secara jeli menafsirkan konsep ini.

Diskusi publik yang diselenggarakan di Erasmus Huis, Jakarta ini turut pula mengundang Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah, Perwakilan Indonesia untuk ACWC Lily Purba, Komisioner Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah dan Koordinator KontraS Haris Azhar sebagai komentator. Mereka diminta untuk mendiskusikan tiga proposisi dasar, yakni perihal pengarus-utamaan hak asasi manusia dan kesetaraan gender pada Visi ASEAN 2016-2025; langkah kerja AICHR untuk periode lima tahun ke depan agar dapat bersinergi dengan badan sektoral ASEAN di bidang HAM lainnya; hingga langkah kreatif yang dapat AICHR lakukan untuk lima tahun ke depan, dalam membangun mekanisme perlindungan hak asasi manusia di ASEAN.

Penulis: Bernhard RF. Sumigar

Editor: Purnama Ayu/Ari Yurino


Artikel Terkait