PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM <br> Membaca Arah Politik HAM Pemerintahan Jokowi-JK - Elsam.or.id PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Membaca Arah Politik HAM Pemerintahan Jokowi-JK

Kamis, 23 April 2015

ELSAM, Jakarta – Komitmen Jokowi – JK dalam penegakan HAM ditunjukkan melalui penerbitan sejumlah dokumen kebijakan pemerintahan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan HAM, seperti penuntasan kasus-kasus HAM dan penerbitan Keppres Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Namun dalam implementasinya, pemerintah terkesan sulit dalam mengintegrasikan dokumen-dokumen tersebut ke dalam kebijakan publik.

Hal itu diungkapkan oleh Plt Direktur Eksekutif ELSAM Zainal Abidin dalam sambutannya di diskusi publik “Membaca Arah Politik HAM Pemerintahan Jokowi – JK” di Jakarta, pada Kamis (23/4). Masih dilanjutkannya penerapan hukuman mati, menurutya, merupakan salah satu indikasi dari sulitnya mengintegrasikan dokumen-dokumen pemerintah terkait HAM.

Diskusi publik, yang juga sekaligus merupakan peluncuran buku “Politik HAM & Transisi di Indonesia” ini, menghadirkan Direktur Diseminasi Kemenkumham Molan Tarigan; Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin; Ketua Komnas HAM Nur Kholis; pemerhati HAM Amiruddin al Rahab; serta perwakilan ELSAM Ifdhal Kasim.

Terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, Molan Tarigan mengungkapkan pemerintah telah membentuk tim yang bertugas merampungkan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

“Rencana ini merupakan pengejawantahan dari agenda penegakan HAM yang tertuang dalam Nawacita,” jelasnya.

Ia juga menambahkan saat ini Kemenkumham tengah menggodok rencana aksi nasional HAM yang sudah dirintis sejak akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun menurut Ifdhal Kasim, dokumen Nawacita tidak memberikan arahan praktis untuk dapat diterapkan oleh Presiden. Akibatnya, tambahnya, Presiden tidak pernah menunjukkan tindakan praktis dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

“Jika kondisi ini terus berlangsung maka dalam waktu satu tahun tidak akan ada perubahan yang berarti dalam pemerintahan Jokowi-JK,” urainya.

Menurutnya, Jokowi harus merumuskan langkah-langkah yang lebih praktis agar kebijakannya dapat diimplementasikan dengan tepat.

Sementara Nur Kholis menyoroti berbagai institusi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM, berdasarkan dari kasus-kasus yang diadukan oleh masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, menurutnya, jumlah data aduan yang terkait institusi kepolisian, korporasi dan pemerintah daerah cenderung tidak mengalami perubahan.

“Contoh pada tahun 2014 lalu, kepolisian menjadi institusi yang paling banyak diadukan, yakni sebanyak 882 kasus, Pemda sebanyak 680 kasus, disusul korporasi sebanyak 159 aduan,” ungkapnya.

Menurutnya, munculnya aduan masyarakat terkait korporasi disebabkan banyaknya korporasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perusahaan tambang dan perusahaan kelapa sawit. Berdasarkan data aduan tersebut, Nur Kholis menegaskan tentang urgensinya revitalisasi tiga institusi itu.

Dalam diskusi itu, Aziz Syamsuddin menuturkan perlunya pengawasan dari publik terkait sepak terjang pemerintah dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

“DPR sudah berusaha untuk mempercepat penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu lewat pengadilan HAM ad-hoc. Namun hal itu terganjal dengan berlarut-larutnya proses persetujuan dari Presiden yang belum kunjung turun,” tutupnya.

Penulis: Miftah Fadhli/Purnama Ayu

Editor: Ari Yurino


Artikel Terkait