BISNIS DAN HAM <br> Kriminalisasi Hison <br> Ahli: Membawa Barang Pusaka Bukan Perbuatan Pidana - Elsam.or.id BISNIS DAN HAM
Kriminalisasi Hison
Ahli: Membawa Barang Pusaka Bukan Perbuatan Pidana

Senin, 27 April 2015

ELSAM, Muara Teweh– Sidang lanjutan kasus Hison bin Sahen kembali digelar Pengadilan Negeri Muara Teweh, Kalimantan Tengah pada Senin (27/4). Sidang yang menghadirkan Dr. Made Darma Weda, SH., MS (Ahli Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana) dan Simpei Ilon (pengurus Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah) itu juga dihadiri oleh terdakwa Hison dan kuasa hukumnya dari Public Interest Lawyer Network (PILNet).

Dalam kesaksiannya, Simpei Ilon memperkuat keterangan saksi-saksi sebelumnya yang menyatakan mandau merupakan benda pusaka dan dipergunakan dalam ritual-ritual masyarakat adat dayak.

“Mandau merupakan perlengkapan wajib yang harus dibawa ketika masyarakat Dayak mengadakan ritual adat, misalnya ritual adat hinting pali,” katanya.

Selain dipergunakan dalam ritual adat, tambahnya, mandau juga menjadi perlengkapan yang digunakan oleh Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD).

Sementara Made Darma menjelaskan masyarakat adat yang membawa mandau dalam ritual adat bukan merupakan perbuatan pidana.

“Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana harus memenuhi dua syarat. Pertama, merupakan jenis perbuatan yang dilarang menurut UU Pidana. Kedua, harus ada akibat perbuatannya, harus ada hubungan kausalitasnya,” ujarnya di persidangan.

Menurutnya, pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12/1951 yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Hison tidak mengandung syarat hubungan kausalitas yang diakibatkan ketika orang membawa senjata tajam. Ia juga menyarankan agar pasal tersebut di judicial review karena merupakan pasal karet yang bisa berbahaya jika dipergunakan.

Menurut Made, jika mandau masuk ke dalam kategori barang pusaka maka diperbolehkan untuk membawanya walaupun masuk ke dalam jenis senjata tajam.

“Menurut Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12/1951 dijelaskan bahwa dalam pengertian senjata tajam (senjata penikam atau senjata penusuk) tidak termasuk di dalamnya barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk alat pertanian, perlengkapan rumah tangga atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid),” jelasnya.

Sebelumnya, Hison bin Sahen, yang merupakan salah satu pemimpin warga dan tokoh adat Dayak Desa Kemawen, ditangkap oleh kepolisian Resort Barito Utara karena dituduh membawa senjata tajam atau mandau pada 14 Januari 2015. Ketika itu, Hison bin Sahen bersama warga desa Kemawen sedang menggelar ritual adat hinting pali.

Sekitar 80 anggota Kepolisian Resort Barito Utara membubarkan paksa ritual adat tersebut dengan kekerasan serta memaksa warga untuk menyerahkan mandau mereka. Dalam kasus ini, Hison bin Sahen dituduh membawa senjata tajam serta diancam dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 Nomor 17) dan UU Nomor 8 Tahun 1948.

Namun di balik penangkapan dan tuduhan terhadap Hison bin Sahen tersebut, disinyalir ada keterkaitan dengan konflik antara warga Dayak dari Muara Teweh dengan PT. Berjaya Agro Kalimantan (PT. BAK) yang terjadi sejak tahun 2005. PT. BAK (perkebunan sawit), pada tahun 2005 mendapatkan izin usaha perkebunan dari Bupati Barito Utara untuk membuka kebun sawit seluas 20.000 hektar. Namun, sebagian wilayah lahan tersebut berada di kawasan hutan adat milik warga desa Kemawen.

Persidangan dengan terdakwa Hison ini akan dilanjutkan pada tanggal 4 Mei mendatang, dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

 

Penulis: Abdul Wahid

Editor: Ari Yurino


Artikel Terkait