BISNIS DAN HAM <br> Permainan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Picu Praktik Korupsi - Elsam.or.id BISNIS DAN HAM
Permainan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Picu Praktik Korupsi
Butuh Rp 25 Miliar untuk Tiga Tahap Rekomendasi

26/04/15, 14:50 WIB 

JAKARTA  Potensi terjadinya penyimpangan pada sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, cukup besar. Organisasi Sawit Watch bahkan menyebut, kongkalikong bisa terjadi sejak dalam pengurusan izin usaha.

Berdasar riset Sawit Watch yang dilakukan sejak Januari hingga April 2015, terdapat 776 komunitas masyarakat berkonflik dengan perusahaan perkebunan. "Banyak pemberian HGU (hak guna usaha) di lahan-lahan yang ternyata berada di kawasan hutan. HGU juga banyak dikeluarkan dan tumpang tindih dengan lahan masyarakat hingga menyebabkan konflik di mana-mana," kata Ronald MS dari Sawit Watch dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (26/4).

Hal tersebut terjadi lantaran ada permainan saat proses perolehan HGU. Ada persekongkolan perusahaan sawit dengan penguasa dan jasa broker. "Itu berjalinan sangat erat dengan perilaku birokrat dan penguasa politik yang melakukan korupsi atas sekumpulan izin dan hak pengelolaan SDA yang dikeluarkan. Ada harga dari setiap proses perizinan," tambahnya.

Dia mengatakan, praktik korupsi untuk memperoleh HGU di sektor perkebunan sawit terdiri atas tiga tahap rekomendasi. Yakni, rekomendasi dari bupati, gubernur, dan tahap korupsi di pusat. "Di bupati Rp 7 miliar, gubernur Rp 7 miliar, dan di nasional Rp 11 miliar. Dan harga tersebut ‎tidak termasuk pembayaran tanah," bebernya.

‎Aktivis Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqin menyatakan, tindak pidana korupsi di sektor perkebunan sawit seharusnya dapat dicegah. Yaitu, dengan diterapkannya transparansi tarif untuk mendapatkan izin lokasi usaha perkebunan sawit dari pemerintah melalui kementerian terkait.

"Kalau mau fair pemerintah harusnya transparan saja, misalnya, berapa harga per meternya. Masalahnya ada karena regulasi pengawasan tidak jelas dan tidak ada pengawasan," kata Andi.

Di sisi lain, Mouna Wasef dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, kejahatan kehutanan dan pembukaan lahan perkebunan sawit yang tidak prosedural sudah pasti menimbulkan kerusakan ekologi dan konflik masyarakat. Selain itu, juga menyebabkan kerugian negara yang jumlahnya sangat fantastis.

"Riset ICW menunjukkan, potensi kerugian negara dari alih fungsi hutan ke perkebunan sawit yang dilaporkan ke KPK pada 2014 ada dua kasus perusahaan masing-masing dari Provinsi Sumsel dan Aceh," kata Mouna.

Pada dua kasus tersebut, total potensi kerugian negara mencapai Rp 177 miliar. Selain itu, persoalan datang dari perusahaan sawit nakal yang tidak benar menuliskan angka pajak yang harusnya dibayarkan. "Dari sembilan perusahaan yang ICW teliti, terdapat potensi kerugian negara dari sektor pajak sebesar Rp 5,65 triliun, ungkapnya. (Putri Annisa/fal)

Sumber: http://www.jawapos.com/baca/artikel/16374/Permainan-Izin-Usaha-Perkebunan-Kelapa-Sawit-Picu-Praktik-Korupsi



Artikel Terkait