BISNIS DAN HAM <br> Regulasi Lemah, Indikator Penguasaan Hutan Untuk Perkebunan - Elsam.or.id BISNIS DAN HAM
Regulasi Lemah, Indikator Penguasaan Hutan Untuk Perkebunan

Maulana Khamal Macharani - Minggu, 26-04-2015 17:45

Jakarta, Aktual.co Lemahnya undang-undang perkebunan menjadi salah satu indikator maraknya penguasaan tanah perkebunan yang didominiasi perusahaan ketimbang petani.

Divisi Advokasi Hukum Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqien menjelaskan, salah satunya adalah lemahnya undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dimana perusahaan merubah hutan lindung menjadi hutan industri dan memperluas lahan ilegalnya.


"Bahkan di undang undang perkebunan sendiri sangat lemah. Itu cacatatan soal pengawasan," kata Andi dalam diskusi yang bertajuk korupsi, masalah yang tidak kunjung selesai di sektor Perkebunan Sawit, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/4)

Dia pun menambahkan kalau membandingkan undang-undang agraria seharusnya perusahaan yang berhak atas lahan adalah perusahaan yang sudah memiliki ijin hak guna usaha (HGU) baru bisa dimulai untuk menanam.

"Kalau menurut UUD agraria mereka sudah berhak memiliki HGU, kenyataan tidak ketika perusahaan dapat ijin lokasi, itu sudah mulai menanam. ini lah menjadi masalahnya. Ijin lokasi itu, hanya dipersilahkan perusaahn untuk membangun kebun diwilayah ini. Belum ijin menanam,'' jelasnya

Selain persoalan ijin juga peraturan menteri pertanian (Permentan) revitalisasi tahun 2007 yang terlalu memihak pada pengusaha dan tidak dijalankan dengan sebenar-benarnya.

"Di ayat 2 nya, tentang hak atas tanah apabila sudah ada yang menempati, ini yang harus diselesikan dengan musyawarah (antara masyarakat dan perusahaan). Nomor dua ini yang tidak pernah dijalankan, karena mungkin ketika dia (pengusaha) sudah bayar milyaran, harus negosiasi lagi dengan masyarakat. Itu yang jadi malas," pungkasnya

Sumber: http://www.aktual.co/hukum/regulasi-lemah-indikator-penguasaan-hutan-untuk-perkebunan



Related Articles