BISNIS DAN HAM <br> Rencana Kementerian LHK Disoal Koalisi Antimafia - Elsam.or.id BISNIS DAN HAM
Rencana Kementerian LHK Disoal Koalisi Antimafia

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus menyiapkan pembentukan Badan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun, Koalisi Antimafia Hutan menilai dasar pembentukan lembaga itu cacat hukum dan masih dalam proses sidang di Mahkamah Konstitusi.

Badan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang didesain untuk menyasar kejahatan kehutanan terorganisasi, sistematis, dan dilakukan korporasi/mafia itu amanat UU No 18/2013 tentang P3H. Pemerintah wajib membentuk Badan P3H paling lambat dua tahun pasca UU P3H ditetapkan atau batas akhirnya Juli 2015.

“Jika sampai akhir Juli belum terbentuk, maka harus dikeluarkan perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang),” kata Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (22/4), di Jakarta, seusai mengikuti Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru bicara Koalisi Antimafia Hutan, Andi Muttaqien, mengatakan, permasalahan UU P3H ada pada norma atau ruh perundangan itu. “Membawa senjata tajam di kawasan hutan sudah bisa dipidana dengan UU P3H,” katanya, yang juga pegiat di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).

Sehari-hari, masyarakat tradisional dan lokal membawa senjata tajam di hutan. Kekhawatiran lain, Badan P3H yang akan diisi polisi, jaksa, dan Kementerian LHK justru menjadi tempat “mengamankan diri” pelaku kejahatan kehutanan dari pengawasan KPK. KPK mulai banyak mengungkap kasus korupsi dan suap terkait bisnis sumber daya hutan.

Koalisi berharap pemerintah tak buru-buru membentuk Badan P3H. Paling tidak, kata Andi, menunggu pembacaan putusan uji materi UU P3H. Namun, hingga kini, belum jelas kapan MK akan membacakan putusan. Februari 2015, sidang uji materi itu memasuki tahap penyampaian kesimpulan dari penggugat.

Terkait kekhawatiran sejumlah pihak, bahwa Badan P3H justru akan menyasar masyarakat di 30.000 desa di sekitar dan dalam kawasan hutan, Hadi mengatakan, Badan P3H akan melakukan sosialisasi. “Arahan Presiden jelas, yang diutamakan adalah pencegahan,” katanya.

Di lapangan, UU P3H menyeret belasan warga ke pengadilan, di antaranya “pencurian” kayu yang ditudingkan kepada Asyani (63) di lahan Perhutani di Situbondo, Jawa Timur.

“Kalau Badan P3H sudah ada akan banyak sosialisasi, termasuk kepada aparat. Itu agar tak disalahgunakan dan dikenakan kepada masyarakat tradisional. (Klausul) ini tak pernah dibaca, main seruduk saja,” katanya. (ICH)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/04/24/Rencana-Kementerian-LHK-Disoal-Koalisi-Antimafia




Artikel Terkait