BISNIS DAN HAM <br> Petani Blitar Demo Kedubes Swiss soal Sengketa Tanah - Elsam.or.id BISNIS DAN HAM
Petani Blitar Demo Kedubes Swiss soal Sengketa Tanah

Irine Wardhanie | Selasa, 21/04/2015 10:23 WIB

Puluhan warga Desa Ringinrejo, Wates, Blitar berdemo di depan Kedutaan Besar Swiss, Jakarta pada Senin [20/4] kemarin untuk menuntut PT Holcim Indonesia agar segera menyelesaikan kasus sengketa tukar guling lahan seluas 800 hektare yang merupakan lahan garapan warga. Sengketa itu bermula ketika perusahaan semen milik Swiss itu sepakat dengan Perhutani untuk tukar guling lahan.

Menurut Farhan Mahfdzi, perwakilan dari Sitas Desa, akibat tukar guling itu, maka PT Holcim wajib menyediakan lahan seluas 800 hektare sebagai lahan pengganti lahan milik Perhutani di daerah Tuban, seluas 400 hektare. Pada 2013, warga Ringinrejo dikejutkan dengan terbitnya surat keputusan menteri yang menyatakan bahwa lahan garapan warga merupakan kawasan hutan.

Akibatnya, sebanyak 826 kepala keluarga akan kehilangan mata pencahariannya. Dalam proses penyelesaian sengketa, warga Ringinrejo pun menempuh jalur hukum. Sayangnya, menurut Farhan, tuntutan warga kalah di PTUN karena hakim hanya memeriksa kedudukan hukum tanpa memeriksa materi perkara.

“Memang dalam kasus ini warga memiliki kelemahan, terutama terkait dengan sertifikat.”

Ketiadaan sertifikat warga Ringinrejo atas kepemilikan lahan karena tanah yang menjadi sengketa saat ini merupakan bekas lahan perkebunan yang bangkrut. Selama sekian tahun menjadi lahan mati, pada 1996 warga menjadikannya sebagai lahan perkebunan yang dikelola secara kolektif.

“Hakim hanya melihat dari sisi administrasi, padahal pada kenyataannya warga mengelola tanah itu menjadi lebih produktif. Harusnya itu dipertimbangkan,” kata Farhan.

Pada Maret 2015 lalu, warga sebenarnya telah mengadukan permasalahan sengketa tanah tersebut ke National Contact Point Switzerland. Dengan alasan tindakan Holcim tersebut berdampak buruk terhadap Hak Asasi Manusia masyarakat setempat.

Pengaduan warga itu berdasarkan OECD Guidelines for Mulltinational Enterprises yang merupakan panduan wajib bagi negara anggota OECD untuk diterapkan di manapun mereka beroperasi.

Menurut Farhan, penetapan lahan yang dikelola warga Ringinrejo sebagai kawasan hutan disebut melalui proses manipulatif. Sebab, PT Holcim Indonesia tidak mempertimbangkan riwayat kelola warga selama 19 tahun. Bahkan tawaran ganti rugi hanya kepada warga pendatang bukan warga asli Desa Ringinrejo, yang notabene mengalami dampak langsung dari penunjukan kawasan hutan tersebut.

Penunjukan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi sebagaimana yang dilakukan PT Holcim Blitar, melanggar peraturan menteri kehutanan, karena syarat lahan pengganti haruslah bersih dan tidak bermasalah secara hukum dan fakta. [*]

Sumber: http://geotimes.co.id/hukum-demo-tanah-sengketa-20150421/




Artikel Terkait