ELSAM News Maret 2015 - Elsam.or.id ELSAM News Maret 2015

Wujudkan masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia
Jika anda kesulitan membuka e-Newsletter ini, silakan View this email in your browser
ELSAM
@elsamnews
www.elsam.or.id
ELSAM
Share
Tweet
Forward

 FOKUS 



Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan


Negara berkewajiban untuk memastikan implementasi standar HAM, dalam setiap agenda pembangunan. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan berbasis hak (rights based approach), yang fungsinya mendorong pengintegrasian perspektif hak asasi dalam kebijakan pembangunan secara umum.
 
Agenda Penegakan HAM dalam RPJMN 2015-2019 masih merupakan bagian kecil dari agenda pembangunan nasional. Dalam RPJMN 2015-2019 masih terlihat adanya sejumlah kesenjangan antara strategi dalam Nawacita dengan strategi di dalam RPJMN. Hal ini, membuka peluang akan tidak tercapainya visi misi pemerintahan yang tertuang dalam Nawacita. Untuk itu, perlu identifikasi kesenjangan antara Nawacita dan RPJMN, baik di tingkat strategi maupun indikator, yang nantinya dirumuskan dalam RKP Tahunan, sehingga dapat meminimalisir potensi kegagalan pencapaian visi misi pemerintahan Jokowi-JK.
 
Mengintegrasikan perspektif hak asasi dalam kebijakan pembangunan menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintah agar dapat mewujudkan komitmen awal pemerintahan Jokowi-JK. Sejak awal, bahkan tertuang dalam Nawacita, pemerintahan Jokowi-JK ingin menghadirkan negara dalam seluruh kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan HAM.

 PELANGGARAN HAM MASA LALU 


Mendorong Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

 
Di masa kampanyenya, Jokowi-JK telah menjanjikan dan berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, bahkan saat ini pemerintah telah memasukkan RUU KKR sebagai salah satu RUU prioritas yang akan dibahas pada tahun 2015 ini. Untuk mendukung komitmen tersebut,ELSAM mengadakan audiensi dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada tanggal 17 Maret lalu. Dalam pertemuan tersebut, ELSAM mengusulkan Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

 ANTI PENYIKSAAN 


Memimpikan Kedaulatan (Perempuan) di Papua

 
Mama Douw tak pernah menyangka, jika hari itu 9 Desember 2014, merupakan pertemuan terakhirnya dengan putra semata wayangnya, Pius Youw (19). Pius Youw merupakan salah satu korban penembakan di Lapangan Karel Gobay, Enarotali, Paniai. Kasus kekerasan yang menimpa Mama Douw dan putranya memang memperlihatkan pola dan motif kekerasan yang berbeda. Jika dalam kasus-kasus sebelumnya, perempuan umumnya mengalami kekerasan seksual dan penyanderaan. Maka kekerasan Paniai ini agak khusus lantaran korban penembakan merupakan anak laki-laki tunggal dalam keluarga masing-masing sehingga penerus marga/fam sudah tidak ada lagi.

 BISNIS DAN HAM 


Perkembangan Kasus Semen Rembang

 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Jawa Tengah kembali menggelar sidang lanjutan terkait kasus gugatan warga Rembang dan WALHI yang meminta pembatalan izin lingkungan penambangan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT. Semen Indonesia. Dalam sidang, yang mengagendakan mendengarkan keterangan ahli, itu Dr. Riawan Tjandra dari FH Unika Atmajaya Jogja menjelaskan mengenai keabsahan legal standing para pemohon yang menggugat Izin Lingkungan dan AMDAL pembangunan PT. Semen Indonesia di PTUN Semarang. Sementara Suryo Adibowo dari IPB mengungkapkan kebanyakan penyusunan AMDAL tidak memperhatikan dampak dari pembangunan tersebut.

UU P3H Represif, Bebaskan Nenek Asyani

 
Pada Maret 2015, Nenek Asyani yang berusia 63 tahun dipaksa menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Situbondo akibat dituduh mencuri 38 papan kayu Perhutani di Dusun Kristal, Desa Jatibanteng, Situbondo, Jawa Timur. Pasal yang didakwakan kepadanya adalah Pasal 12 huruf d UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), dengan ancaman hukuman paling singkat 1 tahun dan maksimal 5 tahun.
 
Koalisi Anti Mafia Hutan menilai perkara yang menjerat Nenek Asyani merupakan bukti bahwa UU P3H secara substansif bermasalah. UU P3H, yang semangat awalnya menjerat korporasi besar yang melakukan perusakan hutan, malah menghukum (mengkriminalkan) masyarakat lokal yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan karena melakukan perladangan tradisional. Sejak disahkannya UU P3H pada 6 Agustus 2013, setidaknya ada 22 orang yang sudah dihukum berdasarkan UU tersebut.
 
UU ini sendiri sudah diajukan oleh Koalisi Anti Mafia Hutan untuk diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada September 2014. MK sudah membacakan kesimpulan mengenai UU ini pada bulan lalu, namun untuk pembacaan putusannya belum dijadwalkan.

Holcim Ltd Harus Bertanggung Jawab atas Pengambilan Hak Kelola

 
Masyarakat sipil, yang selama ini membela warga Ringinrejo, Blitar, Jawa Timur dalam memperjuangkan hak kelolanya dari pengambilalihan lahan oleh PT. Holcim Indonesia, mengadukan permasalahan tersebut ke National Contact Point Switzerland. PT. Holcim Indonesia dianggap berdampak buruk terhadap Hak Asasi Manusia masyarakat setempat. Pengaduan itu sendiri adalah mekanisme yang disediakan OECD Guidlines for Multinational Enterprises, yang merupakan panduan wajib dari negara anggota OECD untuk diterapkan di manapun mereka berada. PT Holcim Indonesia dilaporkan atas pengambilalihan lahan sekitar 724 hektare, yang berakibat pada kerugian bagi masyarakat desa Ringinrejo.

 KEBEBASAN BEREKSPRESI 


Tanpa Mekanisme Due Process, Pemblokiran Konten Internet adalah Semena-mena


Pemblokiran situs internet oleh pemerintah dengan dalih menghadang propaganda ekstrimisme-kekerasan dengan latar belakang agama mulai gencar dilakukan. Sebelumnya, beberapa situs internet yang berbau pornografi dan kesusilaan juga pernah diblokir. Akibatnya beberapa situs, seperti International Gay Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC.org), Our Voice (ourvoice.or.id), Vimeo, Youtube, Myspace, Multiply, Rapidshare, dan Metacafe, juga pernah mengalami nasib serupa.
 
Walaupun pemblokiran konten internet diperbolehkan oleh negara, sebagai bentuk pembatasan terhadap hak atas kemerdekaan berekspresi yang boleh dibatasi, namun pembatasan tersebut harus mengacu pada kaidah dan prinsip pembatasan yang telah diatur oleh konstitusi ataupun hukum internasional hak asasi manusia.

 PENDIDIKAN HAM 


Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri Gelombang II

 
ELSAM bekerjasama dengan Balitbang Diklat Kumdil MA RI kembali menggelar pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri untuk gelombang kedua di Bogor pada 9-12 Maret 2015. Pelatihan, yang bertemakan 'Toleransi dalam Kebhinnekaan sebagai Paradigma Peradilan,' itu bertujuan untuk meningkatkan wawasan hak asasi manusia, kebhinnekaan dan toleransi bagi hakim pengadilan negeri yang biasanya menangani kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan di wilayahnya masing-masing. Dalam sambutannya, Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA RI Agus Subroto menekankan pentingnya prinsip HAM bagi hakim dalam memutuskan perkara.
 

Mendorong Jaksa yang Berperspektif HAM

 
Untuk kesekian kalinya, ELSAM kembali diminta untuk memberikan materi HAM pada Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) LXXII 2015 pada tanggal 4 Maret lalu. Dalam pendidikan yang dilaksanakan oleh Badiklat Kejaksaan Agung RI tersebut, ELSAM memberikan sejumlah materi, seperti sejarah, konsep dan prinsip-prinsip HAM, Konstitusi dan HAM, instrumen utama HAM serta mekanisme penegakan HAM.
 
Pendidikan HAM kepada aparat penegak hukum ini merupakan salah satu program utama ELSAM untuk mengarustamakan prinsip-prinsip HAM dalam proses penegakan hukum dan memastikan penggunaan prinsip-prinsip HAM tersebut untuk mewujudkan keadilan.

 PENGUATAN KORBAN 


Pembangunan Koperasi Korban di Sulawesi Tengah

 
ELSAM bekerja sama dengan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKPHAM) Sulawesi Tengah menggelar pelatihan dan perintisan pembangunan koperasi korban di Sulawesi Tengah pada 28-29 Maret 2015. Pembangunan koperasi di Sulawesi Tengah tersebut ditujukan untuk membantu modal usaha perekonomian korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa pelanggaran HAM juga berdampak pada hancurnya perekonomian individu-individu yang menjadi korban dan keluarga korban.
 
Pasca pembentukan koperasi di Sulawesi Tengah, yang diberi nama koperasi 'Matuvu' (artinya 'hidup'), ELSAM dan SKPHAM Sulawesi Tengah mengadakan sosialisasi mengenai koperasi di 3 kabupaten/kota, yakni di Sigi, Donggala dan Palu. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah mengenai pentingnya koperasi, manajemen koperasi serta merekrut korban dan keluarga korban menjadi anggota koperasi.

 REFORMASI PBB 


Mendorong Semangat Meritokrasi dan Komitmen Penyelesaian Masalah HAM

 
Sekjen PBB memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan global dan meningkatkan (taraf) kehidupan tujuh miliar penduduk bumi serta memastikan agar organisasi mampu menyelesaikan kompleksitas persoalan penting dunia. Sayangnya, selama ini proses seleksi Sekjen PBB bersifat rahasia dan sarat kepentingan politis. Dalam pertemuan antara pegiat organisasi masyarakat sipil dan para pekerja HAM dengan delegasi Coalition for the International Criminal Court (CICC) tercetus gagasan untuk mendorong cara pemilihan Sekjen PBB yang lebih baik.

 PUBLIKASI 

Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia

 
Buku ini menawarkan pandangan alternatif dalam menganalisis situasi HAM di masa reformasi hingga akhir pemerintahan SBY. Berbeda dengan pendekatan yang melihat perubahan sebagai sebuah proses mekanis di mana demokrasi sebagai ujungnya, buku ini memandang bahwa demokrasi cenderung lebih sebagai ruang atau arena di mana pelbagai kepentingan dan aspirasi yang diusung dan diperjuangkan oleh para aktornya saling bersaing dan berkontestasi. Perubahan merupakan hasil dari interaksi para aktor yang bersaing dan berkontestasi di dalam arena atau ruang tersebut. Arah perubahan tidak bersifat mekanis dan dapat dipastikan sebelumnya, namun sangat bergantung dari interaksi para aktor atau proses politik yang berlangsung. 

Kumpulan Publikasi Seri Advokasi Kebebasan Berekspresi via Internet

 
Kebijakan yang terkait dengan konten internet dibutuhkan dalam rangka mewujudkan lalu lintas kegiatan internet dengan tetap mengedepankan kepentingan umum. Meskipun dunia internet tidak dibangun sebagai zona yang bebas hukum, sehingga hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak dari masyarakat. Untuk itu, juga dibutuhkan pengaturan internet yang dilakukan oleh berbagai pihak. Akses internet, ditegaskan oleh PBB, merupakan bagian tak-terpisahkan dari hak asasi manusia, oleh karena itu perlindungan hak yang dimiliki setiap orang saat offline, juga melekat saat mereka online. Perlindungan ini khususnya terkait dengan hak atas kebebasan berekspresi, misalnya saja mengenai perlindungan hak atas privasi di internet maupun pencemaran nama baik di dunia internet.

 ESAI FOTO 

Pelatihan HAM untuk Hakim Pengadilan Negeri

 
ELSAM bekerja sama dengan Balitbang Diklat Kumdil MA RI menggelar pelatihan HAM untuk Hakim Pengadilan Negeri gelombang II pada 9-12 Maret 2015 di Bogor. Pelatihan HAM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman HAM dan wawasan kebhinnekaan serta toleransi bagi hakim pengadilan negeri agar ketika memutuskan perkara di pengadilan terkait kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan, dapat mempertimbangkan prinsip HAM dan paradigma toleransi.
Perpustakaan ELSAM
Koleksi Khusus ELSAM
Dokumentasi ELSAM
Referensi ELSAM
Multimedia ELSAM
Seri Advokasi ELSAM
Copyright 2015 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), All rights reserved. 
Anda menerima email ini karena anda ada dalam kontak jaringan kami. 

Our mailing address is: 
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl Siaga 2 No 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Jakarta 12510
Indonesia



Artikel Terkait