PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM <br> Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan - Elsam.or.id PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan

 Selasa, 31 Maret 2015

ELSAM, Jakarta – Seluruh agenda pembangunan harus diintegrasikan dengan upaya negara untuk memenuhi kewajiban dalam HAM, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan masyarakat adat, sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini dikenal sebagai penerapan dari pendekatan berbasis hak asasi manusia (human rights based approach) dalam pembangunan, yang berfungsi untuk memastikan implementasi standar hak asasi manusia, baik di tingkat domestik maupun internasional, khususnya dalam agenda pembangunan.

Hal itu diungkapkan oleh ELSAM ketika menerima kunjungan dari Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, pada Selasa (31/3), di kantor ELSAM Jakarta. Pertemuan itu membahas mengenai penyusunan indikator pembangunan HAM di bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan masyarakat adat. Dalam pertemuan tersebut, hadir sebagai perwakilan Kementerian Hukum dan HAM yaitu Direktur Informasi HAM Agung Santoso, Bertha Saraga, Wahyu Santoso, Sati Puspitawati dan Markus Marselinus.

Dalam makalah pengantarnya, ELSAM memberikan penekanan terkait agenda pembangunan yang berbasis HAM yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Menurut ELSAM, RPJMN akan menjadi acuan utama untuk merealisasikan seluruh agenda prioritas, khususnya yang menjadi janji-janji politiknya.

“Salah satu komitmen utama pemerintahan adalah memastikan negara hadir dalam seluruh kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan layanan dasar dan perlindungan hak asasi manusia,” kata Plt Direktur Eksekutif ELSAM Zainal Abidin.

Untuk itu, menurutnya, pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pembangunan menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintahan saat ini agar dapat mengintegrasikan perspektif hak asasi dalam kebijakan pembangunan.

“Kebijakan (hukum-red) pembangunan semestinya mendudukkan individu sebagai subyek yang utuh dari pembangunan dan karenanya paradigma yang dipergunakan adalah meletakkan individu sebagai penyandang hak sebagai titik berangkat penyusunan kebijakan (hukum-red) pembangunan,” tambahnya.[]

Penulis: Purnama Ayu Rizky

Editor: Ari Yurino




Downloads
Artikel Terkait