PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM <br> Catatan ELSAM terkait RPJMN 2015-2019 di bidang Hukum dan HAM - Elsam.or.id PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Catatan ELSAM terkait RPJMN 2015-2019 di bidang Hukum dan HAM

Rabu, 11 Maret 2015

ELSAM, Jakarta – Berbagai upaya reformasi penegakan hukum terus dilakukan sejak masa reformasi dimulai pada tahun 1998. Namun hingga hari ini, beragam persoalan tetap menyelimuti tugas pemerintah dalam penegakan hukum tersebut. Timbunan masalah dalam penegakan hukum tergambar dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk pada aparat penegak hukumnya sendiri.

Hal ini dipaparkan peneliti ELSAM Wahyudi Djafar dalam pertemuan dengan jajaran Kementerian Hukum dan HAM, pada Rabu (11/3), di Jakarta. Hingga saat ini, penegakan hukum, menurutnya, belum menunjukkan perbaikan yang komprehensif walaupun sejak awal reformasi telah banyak dilakukan upaya penyelamatan ‘hukum’. Hal itu, tambahnya, kemungkinan terjadi karena reformasi hukum lebih banyak menggunakan pendekatan taktis.

“Reformasi hanya dilakukan dengan memperbaiki dan menambal kekurangan di sana-sini, tanpa membuat suatu penyelidikan dan formulasi yang menyeluruh dan seksama, dan membentuk sebuah desain besar pembaruan. Perbaikannya sering kali bersifat ad hoc atau tambal sulam,” katanya.

Pertemuan antara ELSAM dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM, yang juga dihadiri oleh anggota Koalisi Pengawal Nawacita, merupakan kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk mengkaji dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) 2015-2019, khususnya di bidang Hukum dan HAM.

Untuk melakukan perbaikan hukum secara menyeluruh, Lawrence Friedmen (1998) menyebutkan minimal harus melibatkan tiga pilar, yakni: 1) substansi hukum (legal substance), yang di dalamnya mencakup reformasi legislasi; 2) struktur hukum (law structure), termasuk di dalamnya sumber daya manusia – aparat penegak hukum (human resource), masuk di dalamnya serta koordinasi di antara penegak hukum; dan, 3) budaya hukum (legal culture), baik budaya aparat penegak hukum maupun publik atau warga negara pada umumnya.

Penegakan Hukum dan RPJMN 2015-2019

Salah satu misi pemerintahan Jokowi-JK menegaskan keinginan untuk “Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum”. Misi tersebut selanjutnya diejawantahkan dengan agenda strategis melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu (agenda ke-4 Nawacita).

Agenda itu kemudian diturunkan ke dalam 42 prioritas utama yang menjadi bagian dari upaya untuk mencapai kemandirian di bidang politik, 42 prioritas utama itu mencakup pembaruan sistem penegakan hukum, perlindungan kelompok marjinal serta penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM.

Visi misi pemerintahan Jokowi –JK tersebut, khususnya terkait bidang hukum dan HAM, kemudian dirumuskan ke dalam RPJMN 2015-2019. Secara umum, sasaran yang ingin dicapai dari agenda pembangunan nasional di bidang hukum, menurut RPJMN, adalah: 1) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; 2) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan, 3) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Sayangnya, menurut Wahyudi, agenda HAM masih menjadi bagian kecil dari agenda pembangunan hukum. Padahal, tambahnya, negara berkewajiban untuk memastikan implementasi standar hak asasi manusia, baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional, dalam setiap agenda pembangunan. Pendekatan itu, katanya, dikenal sebagai pendekatan berbasis hak (rights based approach), yang mendorong upaya mengintegrasikan perspektif hak asasi dalam kebijakan pembangunan secara umum.

“Pendekatan ini menyadari bahwa kebijakan (hukum-red) pembangunan semestinya mendudukkan individu sebagai subyek yang utuh dari pembangunan dan karenanya paradigma yang dipergunakan adalah meletakkan individu sebagai penyandang hak sebagai titik berangkat penyusunan kebijakan (hukum-red) pembangunan. Akibatnya patut disayangkan, jika hak asasi manusia masih menjadi agenda sektoral dalam pembangunan,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, ELSAM memberikan sejumlah catatan kritis atas agenda HAM dari Nawacita dan RPJM, yakni: (i) adanya sejumlah kesenjangan antara strategi dalam Nawacita dengan strategi di dalam RPJMN, sehingga membuka peluang tidak tercapainya visi misi pemerintahan; (ii) kegagalan RPJMN di dalam menerjemahkan indikator yang dikehendaki dari Nawacita dalam perumusan arah kebijakan, kerangka regulasi, maupun kerangka kelembagaan; (iii) tidak adanya instrumen untuk menyusun perencanaan yang lebih terukur, sehingga setiap pencapaian bisa dinilai sebagai kemajuan atau justru kemunduran (regresif). Mengingat keseluruhan agenda sifatnya makro dan sangat kualitatif; (iv) banyaknya irisan (cross cutting) penanggungjawab kelembagaan mengharuskan adanya model pengukuran dan pembagian yang mendetail, untuk menghindari duplikasi agenda pembangunan antar-kementerian/lembaga; (v) adanya beberapa inkonsistensi dalam perumusan agenda dan rencana implementasi pembangunan, seperti inkonsistensi perumusan dalam buku 1, buku 2 dan matriks bidang pembangunan; dan (vi) beberapa rumusan dalam matriks bidang pembangunan masih menggunakan rumusan RPJMN periode sebelumnya, selain itu juga terjadi sejumlah pengulangan dalam penyusunan daftar rencana pembangunan di tingkat kelembagaan.

ELSAM juga merekomendasikan sejumlah langkah untuk Kementrian Hukum dan HAM, sebagai berikut:  (i) perlunya mengidentifikasi kesenjangan antara Nawacita dan RPJMN, baik pada tingkat strategi maupun indikator, untuk kemudian merumuskannya dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahunan, guna meminimalisir potensi kegagalan pencapaian visi misi; (ii) pentingnya memeriksa dan menginventarisasi rencana dan indikator yang dituangkan dalam matriks bidang pembangunan, yang menjadi tanggung jawab kelembagaan, untuk menghindari inkonsistensi dengan Nawacita dan RPJMN; (iiI) perlunya membuat instrumen/alat yang bisa mengukur sejauh mana kemajuan dari setiap pelaksanaan rencana pembangunan, di dalam mendukung pencapaian; dan (iv) kebutuhan membuat penilaian (assessment) terhadap keseluruhan rencana pembangunan, dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia, untuk melihat sejauh mana potensi terjadinya pelanggaran HAM dalam setiap program dan agenda pembangunan.[]

Penulis: Zainal Abidin

Editor: Ari Yurino


Downloads
Artikel Terkait