PENDIDIKAN HAM <br> Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) LXXII 2015: <br> Mendorong Jaksa yang Berperspektif HAM - Elsam.or.id PENDIDIKAN HAM
Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) LXXII 2015:
Mendorong Jaksa yang Berperspektif HAM

Rabu, 4 Maret 2015

ELSAM, Jakarta - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa memiliki peran yang cukup besar dalam upaya penegakan hak asasi manusia (HAM), terutama dalam ruang lingkup administrasi peradilan. Oleh karenanya dipandang perlu untuk membekali pengetahuan tentang konsep dasar HAM sejak dini bagi jaksa-jaksa baru.

Elsam kembali mengisi materi HAM pada Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) LXXII 2015 pada Rabu (4/3). Pendidikan ini dilaksanakan oleh Badiklat Kejaksaan Agung, yang diikuti 320 peserta calon jaksa dari pelbagai daerah di Indonesia. Pemateri dalam sesi ini diantaranya Sriyana (Komnas HAM), Ifdhal Kasim (Mantan Ketua Komnas HAM), Jhoni Simajuntak (Mantan Komisioner Komnas HAM), Zainal Abidin (ELSAM), Batara Ibnu Reza (Aktivis HAM), Wahyudi Djafar (ELSAM), dan Ikhana Indah (ELSAM).

Sejumlah materi yang disampaikan diantaranya, sejarah, konsep dan prinsip-prinsip HAM, Konstitusi dan HAM, instrumen utama HAM, dan mekanisme penegakan HAM. Selain itu, materi juga mencakup HAM dan administrasi peradilan serta situasi tekini kondisi HAM di Indonesia misalnya kasus-kasus penyiksaan dan penghukuman serta perlakuan sewenang-wenang, praktik hukuman mati, serta kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selama pelatihan, para calon jaksa sangat antusias dalam menerima materi dan mengajukan berbagai pertanyaan, khususnya yang terkait dengan masalah-masalah HAM yang kontroversial, diantaranya hukuman mati.

“Harapannya setelah mengikuti pelatihan ini, para jaksa selaku aparat penegak hukum bisa memiliki kesadaran awal untuk menggunakan perspektif HAM dalam penyelesaian kasus-kasus yang akan ditanganinya’ ungkap Ikhana Indah, salah satu narasumber.

Pendidikan HAM kepada aparat penegak hukum merupakan salah satu program utama ELSAM, yang telah dilakukan sejak lama. Hal ini merupakan bagian dari proses untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip HAM dalam proses penegakan hukum dan memastikan penggunaan prinsip-prinsip HAM tersebut untuk mewujudkan keadilan.

Penulis: Purnama Ayu Rizky

Editor: Zainal Abidin




Artikel Terkait