PELANGGARAN HAM MASA LALU <br> Pertemuan ELSAM-Wantimpres: <br> Memetakan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu - Elsam.or.id PELANGGARAN HAM MASA LALU
Pertemuan ELSAM-Wantimpres:
Memetakan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Selasa, 17 Maret 2015

ELSAM, Jakarta – Tujuh belas tahun berselang sejak reformasi digulirkan, proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu masih berjalan di tempat. Kendati semangat awal reformasi adalah adanya upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM, namun hingga saat ini proses penyelesaian tersebut mengalami kemunduran. Berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM, saat ini terlantar di meja Kejaksaan Agung, seperti peristiwa 1965-1966, peristiwa Mei 1998, Penghilangan orang secara paksa 1997-1998, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa Trisakti, Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999) - TSS, serta peristiwa penembakan misterius.

Di masa kampanye pemilihan Presiden, Joko Widodo – Jusuf Kalla telah menjanjikan dan berkomitmen akan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu tersebut. Bahkan saat ini, pemerintahan Jokowi juga telah memasukkan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) sebagai salah satu RUU prioritas yang akan dibahas pada tahun 2015 ini.

Untuk mendukung komitmen pemerintah atas penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tersebut, ESLAM mengadakan audiensi dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Selasa (17/3) di kantor Wantimpres, Jakarta. Pertemuan ini diharapkan mampu mendorong dan mempercepat munculnya kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh anggota Wantimpres, seperti Sidharto Danusubroto, Sri Adiningsih, KH. Hasyim Muzadi dan Yusuf Kartanegara tersebut, ELSAM memaparkan tentang pentingnya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk merespon rencana pembentukan UU KKR. Sementara dari ELSAM, hadir Ifdhal Kasim, I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, Zainal Abidin, Wahyudi Djafar, Rini Pratsnawati, Miftah Fadhli dan Purnama Ayu Rizky.

“Dewasa ini kita melihat adanya kecenderungan di banyak daerah terjadi fragmentasi sosial di antara masyarakat, yang berakar dari belum tuntasnya pelanggaran HAM di masa lalu. Diskriminasi terus diwariskan, yang berakibat pada perlakuan berbeda dalam akses terhadap sumber ekonomi subsisten, maupun eksklusi dari partisipasi politik di tingkat lokal, khususnya terhadap mereka pada korban peristiwa 1965, Talangsari dan Tanjung Priok,” kata peneliti ELSAM Wahyudi Djafar.

Sebagai salah satu jalan untuk memuluskan upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, Ifdhal Kasim mengusulkan pembentukan Komite ad hoc untuk menginvestigasi kasus pelanggaran HAM yang keluarannya berupa rekomendasi yang perlu dilakukan pada tahap selanjutnya.

“Pemerintah Jokowi telah berkomitmen untuk membentuk Komite ad hoc dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional – red), sehingga pembentukan komisi yang sifatnya temporer dan disahkan melalui Perpres, adalah hal yang paling mungkin untuk saat ini,” tegas mantan Direktur Eksekutif ELSAM ini.

Sementara itu, Agung Putri menilai pembentukan Komite ad hoc akan mampu mengakomodasi keinginan masyarakat yang saat ini berkembang terhadap proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Menurutnya, komite ad hoc akan sejalan dengan inisiatif penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat. Inisiatif-inisiatif itu, menurutnya, menunjukkan adanya dukungan dan keinginan agar persoalan HAM masa lalu dapat terselesaikan dengan baik.

“Pembentukan komite justru akan menunjukkan bahwa negara hadir di tengah keinginan masyarakat luas untuk berdamai dengan masa lalunya,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, pertemuan audiensi tersebut mendiskusikan sejumlah rekomendasi dan usulan langkah-langkah penyelesaian, di antaranya pemerintah melakukan official remorse atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM serta pembentukan komite ad hoc untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Pertemuan itu juga membahas mengenai perlunya kebijakan pemulihan untuk korban serta mendukung inisiatif penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pertemuan tersebut ditutup dengan rekomendasi penyusunan konsep kebijakan yang lebih konkrit untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Nantinya konsep kebijakan tersebut akan disampaikan kepada Presiden.[]

Penulis: Purnama Ayu Rizky

Editor: Ari Yurino/Zainal Abidin


Artikel Terkait