SIARAN PERS BERSAMA MASYARAKAT SIPIL <br> Mengecam Ujaran Kebencian Atas Nama Agama dan Pemblokiran Situs-situs Islam tanpa Prosedur Hukum - Elsam.or.id SIARAN PERS BERSAMA MASYARAKAT SIPIL
Mengecam Ujaran Kebencian Atas Nama Agama dan Pemblokiran Situs-situs Islam tanpa Prosedur Hukum

Masyarakat sipil Indonesia mengecam tindakan pemerintah Indonesia memblokir situs-situs media online tanpa prosedur dan proses yang jelas. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan internet dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Lebih dari itu, pemblokiran ini berpotensi mengancam kebebasan ekspresi yang selama ini telah menjadi ciri khas Indonesia sebagai negara demokratis. 

Di samping itu, kami mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk melarang praktik ujaran kebencian (hatespeech) atas nama agama atau keyakinan demi mengarahkan Indonesia menjadi negara yang lebih baik, toleran dan menghormati prinsip-prinsip kebebasan beragama. Namun demikian, upaya tersebut harus pula diseimbangkan dengan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. 
Pemblokiran terhadap situs-situs yang dianggap "radikal" seharusnya dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur hukum yg berlaku. Kovenan hak sipil dan politik telah menegaskan bahwa pembatasan terhadap ruang ekspresi karena dikhawatirkan adanya ancaman terhadap kebebasan fundamental yang lain harus dilakukan sesuai dengan hukum agar penbatasan tersebut justru tidak melanggar hak hak ekspresi.

Merujuk pada KUHP pasal 156 dan 157 ujaran kebencian yang mengarah pada permusuhan dan kekerasan dilarang oleh hukum Indonesia. Demikian halnya Kovenan Hak Sipil dan Politik pasal 19 dan 20, sembari menjamin hak ekspresi dan berpendapat, kedua pasal ini memungkinkan adanya pembatasan terhadap kebebasan ekspresi tsb bila dipandang mengancam kebebasan fundamental yang lain dan mengarahkan pada permusuhan atau kebencian. Untuk itu, dgn tetap berupaya menjaga dan melindungi kebebasan beragama, dengan mencegah praktik ujaran kebencian, negara seharusnya pula utk membuat standard dan prosesur pemblokiran media-media tersebut. Tanpa prosedur dan tansparansi tindakan pemerintah ini justru mengarah pada sistem otoriter yang mengancam demokrasi dan HAM.

Tindakan pemblokiran atau penyaringan harus dilakukan secara transparan dan diperlukan untuk mencapai tujuan utama yang diprioritaskan oleh negara. Dalam setiap tindakan pemblokiran atau penyaringan perlu adanya daftar laman yang diblokir dan informasi detail mengenai keperluan dan pembenaran dilakukannya pemblokiran pada setiap laman. Penjelasan harus diberikan pada laman yang terkena dampak pemblokiran mengenai kenapa mereka diblokir. Penentuan tentang konten apa yang harus diblokir musti dilakukan oleh otoritas pengadilan yang kompeten atau sebuah badan yang independen dari pengaruh politik, komersial, atau pihak yang tidak berwenang lainnya.[1]

Selain itu, komunitas internasional juga telah menegaskan prinsip-prinsip pelarangan hatespeech tersebut sebagiamana dicantumkan di dalam Rabat Plan of Actions. Maka itu, dokumen ini seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tentang pelarangan hatespeech atau ujaran kebencian, sekaligus pula tetap memastikan adanya jaminan kebebasan berekspresi.

  

​​
Jakarta, 6 April 2015

​​
Human Rights Working Group, The Wahid Institute, AMAN Indonesia, ELSAM, AJAR Asia, Institute Titian Perdamaian



Artikel Terkait