Monitoring Sidang: <br> Akta Hasutan 1948 Adalah Hukum Tidak Sah - Elsam.or.id Monitoring Sidang:
Akta Hasutan 1948 Adalah Hukum Tidak Sah

Putrajaya, Malaysia - Persidangan pengujian Akta Hasutan di Malaysia yang diajukan Azmi bin Sharom digelar di Mahkamah Persekutuan Malaysia pada Selasa, 24 Maret 2015. Azmi menguji keabsahan Akta Hasutan 1948 ini karena dianggap bertentangan dengan Pasal 10 Konstitusi Federal Malaysia yang menjamin kebebasan berbicara warga Negara Malaysia.

Mahkamah Persekutuan menggelar sidang untuk menguji keabsahan Akta Hasutan 1948, setelah sebelumnya Azmi bin Sharom bersama Pengacaranya mendaftarkan pengujian ini ke High Court Malaysia, pada 17 September 2014 dan diputus untuk diteruskan ke Mahkamah Persekutan pada persidangan 5 November 2014. Perkara ini diteruskan ke Mahkamah Persekutuan, karena Pengadilan Tinggi Malaysia tidak memiliki wewenang untuk memeriksa perkara tersebut.

Sidang pemeriksaan di Mahkamah Persekutuan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Malaysia. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini terdiri dari:Ketua Hakim Negara, Tun Arifin Zakaria; Presiden Mahkamah Rayuan, Tan Sri Md Raus Sharif; Hakim Besar Malaya, Tan Sri Zulkefli Ahmad Makinudin dan dua Hakim Mahkamah Persekutuan, Tan Sri Abdull Hamid Embong dan Tan Sri Suriyadi Halim Omar.

Persidangan yang menarik perhatian dunia ASEAN ini juga menjadi perhatian Observer Internasional. Joses Kuan dari Forum Asia serta Andi Muttaqien dari ELSAM, hadir mengikuti dan memantau jalannya persidangan ini.

Di awal persidangan, Ketua Hakim Negara masih meminta keterangan dari Pengacara mengenai alasan upaya menguji keabsahan Akta Hasutan 1948 ke Mahkamah Persekutuan. Menurut Gobin Singh, Kuasa Hukum Azmi bin Sharom, hal tersebut merupakan petunjuk dari Pengadilan Tinggi Malaysia, serta karena tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang proses menguji Undang-undang di Malaysia. Sehingga, dengan demikian prsidangan pun dilanjutkan kembali.

Dalam persidangan, Pengacara Azmi Sharom menyatakan bahwa Akta Hasutan 1948 adalah hukum yang tidak sah karena tidak dirumuskan oleh parlemen, dia merupakan hukum yang ada sebelum kemerdekaan, awalnya dikenal sebagai Ordonansi Hasutan 1948 dirumuskan oleh Dewan Legislatif. Akta Hasutan tidak dapat dimodifikasi untuk disesuaikan dengan Konstitusi Federal (Malaysia) dan dengan itu akta itu telah dibatalkan setelah Konstitusi Federal terbentuk.

Menanggapi argumen Pengacara Azmi, Jaksa, Datuk Tun Abdul Majid Tun Hamzah berpendapat bahwa Akta Hasutan adalah hukum yang sah dan berlaku di bawah Konstitusi Federal. Menurutnya, meskipun Akta Hasutan tidak diberlakukan sebagai hukum oleh parlemen, namun ia harus ditafsirkan sebagai disahkan oleh parlemen.

Jaksa juga mengatakan bahwa Ordonansi Hasutan merupakan hukum yang ada dan terus diberlakukan pada dan setelah Hari Merdeka, dengan modifikasi yang dianggap perlu oleh Yang di-Pertuan Agung.

Setelah mendengarkan argumentasi dari kedua pihak, Ketua Hakim Negara mengatakan pemeriksaan telah cukup dan menunda persidangan sampai pada tanggal yang akan ditetapkan kemudian untuk pembacaan putusan.

Azmi bin Sharom adalah Profesor muda di Universitas Malaya, 46 tahun, menghadapi tuduhan utama dan biaya pilihan di Mahkamah Sesyen berdasarkan Bagian 4 (1) (b) dan Pasal 4 (1) (c) Akta Hasutan, masing-masing berhubungan komennya dalam berita berjudul 'Take Perak crisis route for speedy end to Selangor Impasse, Pakatan told ', pada 15 Agustus tahun lalu.

Dia diancam hukuman denda maksimum RM5,000 atau penjara maksimal tiga tahun atau keduanya jika terbukti bersalah.

Atas tuduhan tersebut, Azmi mengaajukan pengujian keabsahan AKta Hasutan 1948 ke Mahkamah Persekutuan Malaysia.

(AM)




Artikel Terkait