PENDIDIKAN HAM <br> Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri II: <br> Toleransi: Fondasi untuk Mengelola Kemajemukan - Elsam.or.id PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri II:
Toleransi: Fondasi untuk Mengelola Kemajemukan

Senin, 9 Maret 2015

ELSAM, Bogor – Hak kemerdekaan beragama atau berkeyakinan memiliki dua dimensi yaitu dimensi internum dan eksternum. Dalam dimensi internum, agama tidak bisa dibatasi oleh negara. Sementara dalam dimensi eksternum, negara memang harus memberikan pengaturan dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama.

Hal tersebut dijelaskan oleh Thamrin Amal Tomagola dalam kuliah umum mengenai “Toleransi dan Kemerdekaan Beragama,” di Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri di Bogor, pada Senin (9/3). Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri gelombang II ini merupakan kerja sama antara ELSAM dan Balitbang Diklat Kumdil MA RI. Sebelumnya, pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri gelombang I dilaksanakan di Bali pada Februari lalu.

Sosiolog Universitas Indonesia tersebut juga menjelaskan ada tujuh wujud agama yang berlaku saat ini, yakni 1) agama sebagai ajaran; 2) agama sebagai ideologi hasil pemahaman manusia; 3) agama sebagai lembaga-lembaga; 4) agama sebagai umat; 5) agama dalam komoditi ekonomi; 6) agama sebagai bentuk simbol (salib dan sebagainya); 7) agama sebagai hiburan.

Dengan adanya berbagai wujud tersebut, menurutnya, peradilan memiliki peran yang signifikan dalam menegakkan dan menjaga kemajemukan agama di negara ini.

“Dalam peranan sebagai hakim, (hakim – Red) harus mengenali hal ini sebagai pengetahuan. Mana yang bisa disentuh oleh negara, mana yang tidak,” katanya di hadapan 98 hakim pengadilan negeri dari 7 wilayah pengadilan tinggi yang menjadi peserta.

Dalam memeriksa kasus-kasus berbasis agama atau keyakinan, tambahnya, hakim tidak harus terpaku dengan Undang-Undang/hukum positif. Menurutnya, hakim juga dapat menggunakan instrumen-instrumen hukum yang lebih tinggi demi mencapai keadilan yang substansial.

“...Saudara-saudara sebagai hakim bisa buat terobosan-terobosan pembentukan hukum dengan latar belakang pengetahuan. Acuannya adalah konstitusi. Tidak bisa dari ayat-ayat agama tertentu, tidak bisa. Harus konstitusi,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lepas dari perbedaan suku, bahasa dan agama yang disatukan dengan persamaan pengalaman sejarah (undergoing history resistance).

“Oleh karena itu, toleransi fondasi dalam menjaga dan mengelola kemajemukan itu sangat penting dipahami oleh seluruh elemen bangsa Indonesia, begitu pula oleh peradilan,” tutupnya.[]

 

Penulis: Muhammad Al Myzan

Editor: Ari Yurino


Artikel Terkait