PENDIDIKAN HAM <br> Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri II: <br> Prinsip HAM Penting bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara - Elsam.or.id PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri II:
Prinsip HAM Penting bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Senin, 9 Maret 2015

ELSAM, Bogor – Prinsip-prinsip HAM sangat penting diperhatikan oleh hakim dalam pengambilan keputusan di peradilan. Menurut Agus Subroto, SH., M.Hum, hal itu penting untuk menjaga toleransi kebhinnekaan. Pernyataan itu diungkapkan Agus Subroto ketika membuka Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri gelombang II di Bogor pada Senin (9/3). Pelatihan dengan tema ‘Toleransi dalam Kebhinnekaan Sebagai Paradigma Peradilan,’ itu merupakan kerja sama ELSAM dan Balitbang Diklat Kumdil MA RI pada 9-12 Maret 2015.

Agus Subroto, yang juga Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI itu, menyatakan prinsip-prinsip HAM yang bersinggungan langsung itu adalah prinsip kesetaraan, prinsip universalitas dan juga non diskriminasi.

“Selain prinsip-prinsip HAM tersebut, Hakim juga selalu berhadapan dengan prinsip-prinsip dalam kode etik yang harus ditegakkan dalam mewujudkan peradilan yang mandiri. Untuk itu perlu keterkaitan atas prinsip-prinsip tersebut,” katanya di hadapan 98 hakim pengadilan negeri dari tujuh wilayah hukum pengadilan tinggi di Indonesia yang menjadi peserta pelatihan.

Sementara itu, Suraiya Kamaruzzaman, ST., LL.M, dalam sambutannya, mengharapkan hakim memiliki kemampuan dalam memeriksa kasus-kasus berbasis agama dan menggunakan instrumen HAM dalam putusannya. Paradigma peradilan, menurutnya, harus mampu meningkatkan pengetahuan tentang keberagaman dan berkeyakinan.

Ia juga menyebutkan sepanjang tahun 2014 masih banyak proses hukum hingga peradilan, yang berkaitan dengan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang belum memenuhi rasa dan keadilan serta belum menggunakan instrumen HAM sebagai bahan pertimbangan.

“Salah satu penyebabnya adalah teror dan intimidasi dari massa yang dialami oleh para hakim dan mempengaruhi psikologis mereka dalam memutuskan perkara,” ujarnya.

Poin mengenai penyebab itu, tambahnya, ditemukan ketika ELSAM dan Balitbang Diktlat Kumdil MA RI menggelar pelatihan hakim gelombang I di Bali beberapa waktu lalu.

Dalam akhir sambutannya, Suraiya mengharapkan pelatihan ini akan mengurangi putusan pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan. “Hakim sudah bisa menggunakan instrumen HAM dalam melakukan pertimbangan putusan, khususnya perkara yang berbasiskan masalah kebebasan beragama atau berkeyakinan,” tutupnya.

Penulis: Emmanuella Kania Mamonto

Editor: Ari Yurino




Artikel Terkait