ANTI PENYIKSAAN<br>Memimpikan Kedaulatan (Perempuan) di Papua - Elsam.or.id ANTI PENYIKSAAN
Memimpikan Kedaulatan (Perempuan) di Papua

Rabu, 18 Maret 2015

Mama Douw tak pernah menyangka, jika hari itu 9 Desember 2014 merupakan pertemuan terakhirnya dengan putra semata wayang, Pius Youw (19). “Hati saya sedih, anak laki-laki satu-satunya ditembak mati seperti binatang,” tuturnya. Sebelumnya, Mama Douw bersama dengan sejumlah perempuan Enarotali berada di garda depan usai pecah insiden kekerasan pemuda di Pondok Natal. Ia menari waita menuju Lapangan Karel Gobay, Enarotali, Paniai pagi harinya dan berupaya menghalau pemuda yang merangsek masuk ke markas Polsek dan Koramil setempat. Naas, beberapa waktu kemudian, tanpa kompromi aparat menembakkan peluru secara bertubi-tubi ke udara, termasuk ke arah perempuan dan para pemuda. Mama Douw selamat, namun timah panas menembus kulit putranya hingga tewas.

Sebagai wujud protes atas kematian Pius Youw, janda yang sehari-hari berkebun wortel dan menjualnya ke Pasar Enaro ini membiarkan jenazah putranya, persis di depan kantor Koramil. Ia bersama mama-mama yang anaknya turut menjadi korban penembakan, membangun tenda untuk menempatkan peti jenazah putra mereka, sembari berunjuk rasa menuntut pertanggungjawaban Pangdam Trikora dan Kapolda Papua.

Empat hari berselang, tak ada respon dari pihak militer Papua. Apa lacur, jenazah lima korban tewas yang umumnya merupakan pelajar SMA ini pun dikuburkan, karena kondisinya yang mulai membusuk. Mama Douw dan perempuan lainnya menggali liang lahat seadanya untuk mengebumikan putra-putra mereka.

Kasus kekerasan yang menimpa Mama Douw dan putranya tersebut memang memperlihatkan pola dan motif kekerasan yang berbeda. Jika dalam kasus-kasus sebelumnya, perempuan umumnya mengalami kekerasan seksual dan penyanderaan  dalam rangka penundukan anggota keluarga yang dituduh terlibat gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Maka kekerasan Paniai ini agak khusus lantaran korban penembakan yakni Pius Youw, Apinus Octovia Gobay, Yulian Yeimo, dan Simon Degey, merupakan anak laki-laki tunggal dalam keluarga masing-masing. Menurut Yones Douw, Koordinator Monitoring dan Investigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dari Departemen Keadilan dan Perdamaian Gereja Kingmi di Tanah Papua, sesuai pandangan budaya setempat, ketika anak laki-laki tunggal dalam keluarga mangkat, walhasil penerus marga/ fam sudah tidak ada lagi.

“Ini menjadi siksaan seumur hidup bagi mama-mama yang melahirkan mereka, sebab sesuai tradisi, mereka dianggap sebagai perempuan yang tak berguna lagi,” imbuhnya dalam dialog publik “Militerisasi dan Impunitas: Penyebab Situasi Kehidupan Perempuan Papua Makin Memburuk”, Jumat (13/3) di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Genealogi Kekerasan Perempuan Papua

Dalam dialog yang dihelat Papua Itu Kita itu, Zandra Mambrasar, salah satu pembicara mengungkapkan akar dan genealogi kekerasan yang menimpa perempuan Papua. Menurut aktivis Elsham Papua tersebut, kekerasan pada perempuan Papua baik yang motifnya berupa pembunuhan suami dan anak maupun kekerasan serta pelecehan seksual sudah terjadi, bahkan sejak sebelum Pepera.

Sejarah kelam di Papua sudah diawali sejak operasi militer 1952 di bawah komando Ali Kahar. Namun saat itu, operasi militer dilakukan untuk mengkonfrontasi Belanda yang masih bercokol di sana. Sejak itu, nama-nama seperti Beny Moerdani, Ali Murtopo, dan Sarwo Edhie Wibowo, bergantian memimpin operasi militer Papua. Puncaknya adalah ketika Ali Murtopo memimpin operasi militer antara 1961-1969 untuk mengawal proses integrasi Papua hingga pelaksanaan Pepera.

Sejak itulah terjadi kekerasan politik dan pelanggaran HAM di Papua. Pasalnya, menjelang Pepera kelompok militer Indonesia getol melakukan intimidasi dan memperlakukan orang Papua semena-mena. Tokoh-tokoh intelektual dan masyarakat yang tidak setuju dengan integrasi Papua ke Indonesia ditekan dengan intimidasi dan teror, diberi minuman keras, dan perlakuan semena-mena lainnya. Sementara itu menurut Zandra, pelaksanaan Pepera sendiri sangat kontradiktif dengan semangat demokrasi. “Bayangkan saja, dalam Pepera, satu orang tidak sama dengan satu suara. Namun itu dilakukan dengan cara perwakilan, sebanyak 2025 orang mewakili 800.000 orang Papua saat itu,” ungkapnya.

Menurut Naj Taylor sebagaimana dikutip oleh Zely Ariane, Pepera sendiri adalah tonggak dimulainya penghancuran ekonomi dan sosial budaya masyarakat asli Papua. Tak kurang dari 100.000 manusia Papua asli tewas dibunuh dalam berbagai operasi pembersihan gerakan Papua Merdeka di berbagai wilayah Papua sejak Orde Baru berkuasa. Selain operasi penumpasan pimpinan Ali Murtopo, ada pula operasi militer lainnya seperti Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Brathayudha (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), Operasi Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1982), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), Operasi Sapu Bersih (1985), Daerah Operasi Militer (1989-1998), dan pembatasan kunjungan internasional sejak 2003.

“Pembersihan” warga Papua pada akhirnya melahirkan ekses-ekses yang tak berkesudahan hingga saat ini. “Para perempuan penyintas korban kekerasan di Papua hidup dalam trauma yang berkepanjangan, gangguan kesehatan reproduksi yang terganggu, sumber penghasilan ekonomi raib karena kesehatan fisik yang menurun, menjadi tuna wisma, dan mengalami diskriminasi seumur hidup akibat pelabelan simpatisan OPM,” jelas Zandra.

Dalam laporan bertajuk ‘Stop Sudah!” yang berisi  kesaksian penyintas perempuan Papua yang jadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM (1963-2009), ada sebanyak 138 kasus kekerasan terhadap perempuan di mana 14 kasus di antaranya melibatkan aparat TNI/ POLRI. Korban kekerasan terus muncul bahkan setelah Otsus Papua dipancangkan. Menurut Markus Haluk (2013), dalam kurun 2008 hingga 2012 ada sebanyak 366 kasus pelanggaran hak sipil dan politik terhadap rakyat Papua. Pelanggaran itu meliputi penyiksaan berat, penangkapan sewenang-wenang, penembakan dan pembunuhan, pemerkosaan perempuan, pembakaran, penggerebekan asrama mahasiswa dan penghancuran harta warga, pengekangan demonstrasi damai, penolakan surat pemberitahuan demo damai, penahanan warga sipil dengan tuduhan makar, pembatasan akses anggota parlemen, kongres dan diplomat asing, pembatasan dan ancaman terhadap jurnalis internasional, media nasional dan lokal, serta ancaman pembela HAM.

Sementara berdasarkan temuan ELSAM terbaru, sepanjang 2014 ada 102 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM, termasuk di antaranya kekerasan terhadap perempuan, yang terjadi di Papua. Sebagian besar kasus kekerasan yang terjadi di 19 kabupaten/ kota di Papua ini melibatkan aparat keamanan dan anggota aparat keamanan, anggota TNI, dan kelompok sipil bersenjata Terakhir, terjadi peristiwa penembakan oleh aparat keamanan di Paniai yang menewaskan lima orang korban, di antaranya Pius Youw, putra Mama Douw di atas.

Beberapa Rekomendasi

Mengacu pada poin penting Nawacita yang digulirkan Jokowi terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM, negara mesti dituntut kehadirannya. Dengan demikian, dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua pun, negara mesti terlibat penuh. Ada beberapa rekomendasi yang diusulkan Zandra Mambrasar. Pertama, negara harus meminta maaf terhadap kesalahan yang mereka buat pada orang Papua. Kedua, perlunya tanggung jawab dari para pelaku kekerasan HAM. Ketiga, penghilangan stigmatisasi alias pelabelan yang rasial dan memojokkan seperti pelabelan OPM. Keempat, pemberian dukungan ekonomi dan sosial secara penuh.

Sementara menurut Yones Douw, ada pelbagai dukungan yang bisa diberikan pada perempuan Papua. Yones, yang belakangan ini tengah aktif mengawal isu penembakan Paniai ini menawarkan beberapa rekomendasi, seperti pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi fisik dan psikologis perempuan dan anak-anak korban Paniai, advokasi untuk mendorong pertanggungjawaban negara, upaya perlindungan bagi korban dan saksi melalui LPSK Jakarta, pengobatan medis lanjutan, dan yang terpenting penarikan keluar pasukan militer dan kepolisian yang berlebihan di Papua.

Apakah peran negara saja sudah cukup? Ternyata tidak. Menurut Ati Nurbaiti, redaktur The Jakarta Post, yang juga didaulat jadi pembicara dialog publik ini,media juga berperan penting dalam mengawal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua.

“Selama ini kecenderungan pemberitaan selalu menghasilkan bias tersendiri. Misalnya ketika memberitakan kasus bentrok aparat militer dan warga demonstran, jurnalis kerap mengaitkan dengan label OPM dan ras. Korban pun diposisikan debagai pihak yang bersalah karena tidak memiliki ideologi yang sejalan dengan Pemerintah,” keluhnya.

Belum lagi masalah minimnya pengetahuan jurnalis terhadap sejarah konflik dan kekerasan di Papua, baik yang sifatnya vertikal hingga horizontal. Yuliana Lantipo, jurnalis perempuan yang turut diundang di dialog publik tersebut menjelaskan, minimnya pengetahuan para jurnalis Jakarta yang bertugas di Papua. “Ada wartawan yang bahkan tidak tahu sama sekali akar masalah konflik di Papua. Apa-apa dikaitkan dengan gerakan separatis, kan miris,” ungkapnya.

Persoalan lainnya, kebanyakan dari mereka masih mereduksi kasus pelanggaran HAM dan konflik di Papua sebagai konflik lokal semata. Padahal semestinya jurnalis bisa lebih independen dalam menuliskan berita, sebagaimana saat meliput kasus pelanggaran HAM di pulau Jawa, Sumatera, dan lainnya.

Untuk itulah dipandang perlu bagi jurnalis untuk mendalami isu di Papua dengan baik. “Harapannya, dengan mendudukkan permasalahan yang terjadi, wartawan tidak akan bias dalam menyampaikan berita," tutup Zely Ariane, moderator dialog publik tersebut.

Penulis: Purnama Ayu Rizky
Editor: Ari Yurino



Artikel Terkait