ELSAM News Februari 2015 - Elsam.or.id ELSAM News Februari 2015

Wujudkan masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia
Jika anda kesulitan membuka e-Newsletter ini, silakan View this email in your browser
Share
Tweet
Forward

 FOKUS 

Prolegnas 2015-2019: Periode Krusial bagi Pembaharuan Sistem Hukum dan Hak Asasi Manusia

 
DPR mengesahkan setidaknya 159 RUU masuk dalam agenda pembahasan legislasi DPR selama lima tahun ke depan, dengan 37 RUU sebagai prioritas tahun 2015. Jumlah RUU yang dibahas pada periode ini, menurut ELSAM, sangat realistis jika dibandingkan dengan periode 2009-2014. Pada saat itu DPR hanya mampu menyelesaikan 126 dari 247 RUU yang direncanakan.
 
RUU yang terdaftar dalam Prolegnas 2015-2019 ini banyak yang memiliki relasi kuat (close engagement) dan akan berdampak serius bagi upaya pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Secara khusus, dalam prioritas 2015, beberapa agenda legislasi akan berdampak sangat strategis pada pembaruan sistem hukum dan hak asasi manusia, diantaranya RUU KUHP, perubahan UU Penyiaran, perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, perubahan UU Migas, RUU Kedaulatan Pangan, UU Penempatan Tenaga Kerja Kerja di Luar Negeri, dan RUU Penyandang Disabilitas.
 
Mengingat potensi dan dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap hak asasi manusia, diperlukan keterlibatan serta partisipasi yang luas dari masyarakat guna memastikan isi kebijakan tersebut tidak menyimpang atau bahkan membahayakan agenda perlindungan HAM pada periode mendatang. Keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat juga disambut oleh Badan Legislasi DPR RI yang mengharapkan adanya masukan serta saran terkait RUU yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. 

Hentikan Eksekusi Terpidana Hukuman Mati

 
Kejaksaan Agung berencana kembali melakukan eksekusi terhadap sejumlah orang terpidana mati. ELSAM secara tegas menolak hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia, untuk semua kejahatan. ELSAM juga mendesak Presiden Jokowi untuk segera menghentikan eksekusi terpidana mati serta menghapuskan hukuman mati dengan berbagai alasan pendukung.
 
Praktek hukuman mati sangat rentan dari kesalahan, hal ini mengingat sistem peradilan pidana di Indonesia masih jauh dari sempurna. Buruknya sistem peradilan pidana berpotensi disalahgunakan dengan menggunakan kekerasan dan kekuasaan. Selain itu, dengan dipaksakannya praktek hukuman mati, maka legitimasi pemerintah Indonesia untuk melindungi atau membela TKI yang dihukum mati di negara lain akan hilang.

 PELANGGARAN HAM MASA LALU 


Negara Belum Hadir untuk Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu

 
Pada 24 Februari 2015, seminar yang berjudul "Layanan Kesehatan Korban Tragedi 1965/1966 untuk Mewujudkan Rekonsiliasi," dibatalkan secara paksa di Solo oleh kepolisian. Dua hari sebelumnya, 22 Februari 2015, pertemuan korban '65 di Bukittinggi juga dibubarkan secara paksa oleh warga. Kedua kegiatan ini hanyalah merupakan rentetan dari pembubaran dan pelarangan kegiatan yang bertemakan peristiwa 1965. 
 
Sejak Joko Widodo dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2014, sudah sekitar 16 peristiwa pembubaran dan pelarangan bertemakan peristiwa 1965 terjadi di Indonesia, seperti pembubaran pemutaran film Senyap di beberapa wilayah. Hal ini menunjukkan kehadiran negara, khususnya bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, belum terlihat sama sekali.
 
Berbagai pelarangan dan pembubaran paksa kegiatan bertema peristiwa 1965 ini merupakan "buah" dari tidak diselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Presiden Jokowi, pada saat peringatan Hari HAM Sedunia di Yogyakarta, berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu secara berkeadilan dan mencegah terulangnya pelanggaran HAM di masa yang akan datang. Sebaiknya, komitmen tersebut segera dijalankan secara konsisten oleh Presiden RI agar kehadiran negara dirasakan oleh korban pelanggaran HAM masa lalu

Koperasi Gemah Ripah: Memberdayakan Perekonomian para Penyintas hingga Advokasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

 
Korban atau penyintas pelanggaran HAM masa lalu, yang selama bertahun-tahun memperjuangkan keadilan dengan mendesak negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, tentunya juga memiliki masalah perekonomian keluarga. Memilih antara terus memperjuangkan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu atau memenuhi kebutuhan hidup keluarga selalu muncul dalam benak para penyintas.
 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para penyintas berinisiatif untuk membangun koperasi korban pelanggaran HAM dengan nama Koperasi Gemah Ripah. Koperasi ini sendiri didirikan pada 14 Juni 2012, dan saat ini telah mengalami beberapa kemajuan.

 REFORMASI KUHP 


Banyak Delik Baru, RUU KUHP Rentan Melanggar HAM

 
RUU KUHP, yang masuk dalam daftar prolegnas 2015-2019, memiliki banyak ketentuan yang akan diatur, bahkan hingga 766 pasal. Makin banyaknya pasal KUHP berkorelasi dengan makin banyaknya tindakan yang disebut sebagai kejahatan. Hal ini mengindikasikan hampir semua tindak tanduk warga negara diancam dengan pemidanaan, dengan mengatasnamakan moral, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Banyaknya ketentuan yang diatur dalam RUU KUHP ini juga berpotensi akan melanggar HAM, yang mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam, serta kebebasan beragama atau berkeyakinan.

 PENDIDIKAN HAM 


Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri

 
Sepanjang 2014, ELSAM mencatat ada tujuh perkara berbasis agama atau keyakinan yang berproses hukum hingga pengadilan. Namun beberapa putusan pengadilan masih dianggap belum memenuhi rasa keadilan bagi minoritas korban pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan.
 
Oleh karena itulah, ELSAM bekerja sama dengan Badiklat Litbang Kumdil Mahkamah Agung menggelar pelatihan HAM bagi hakim pengadilan negeri di Bali pada 23-26 Februari lalu. Pelatihan yang dihadiri oleh 48 hakim dari 6 wilayah hukum pengadilan tinggi ini mengusung tema Toleransi dalam Kebhinnekaan sebagai Paradigma Peradilan. Dalam pelatihan tersebut, ELSAM bersama Badiklat Litbang Kumdil MA menghadirkan Prof. Azyumardi Azra, MA, Dr. Bambang Noorsena, SH, MH, dan Dr. Suparman Marzuki, SH, MH.
 

 PUBLIKASI 

Meretas Jalan Baru Papua (ASASI Edisi Januari - Februari 2015)

 
Buletin ASASI edisi kali ini membedah isu praktek kekerasan yang terjadi di Papua. Ini menjadi penting mengingat kekerasan di Papua terus terjadi dan semakin meluas tiap tahunnya. Sepanjang 2014 saja, ELSAM mencatat 102 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi di Papua. Sebagian besar kasus kekerasan yang terjadi di 19 kabupaten/kota di Papua ini melibatkan aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata. Terakhir terjadi peristiwa penembakan oleh aparat keamanan di Paniai, yang menewaskan 4 orang anak sekolah dan 1 remaja pada Desember 2014 silam.
 
Laporan yang disajikan memuat hasil reportase Tim Redaksi kami. Kami mewawancarai beberapa pihak terkait pandangan mereka tentang kekerasan yang terjadi di Papua, berikut solusi yang bisa diupayakan. Reportase ini juga menyertakan data statistik tentang kekerasan yang berhasil dihimpun.
 
Edisi ini juga dilengkapi ulasan tentang kemungkinan perubahan kebijakan terhadap Papua di era rezim baru dari Dr. Budi Hernawan, Peneliti Abdurrahman Wahid Centre for Interfaith and Peace Universitas Indonesia. Ada juga opini dari Amiruddin al Rahab, analis sosial-politik Papua, Ketua Papua Resource Center, yang ikut dalam delegasi Indonesia pada Sidang Komite HAM Ekosob PBB, 2014 di Jenewa.

 VIDEO 

Pelatihan HAM untuk Panitia RANHAM Daerah Kota Palu

 
ELSAM bekerja sama dengan SKPHAM Sulawesi Tengah dan pemerintah kota Palu menggelar pelatihan HAM untuk panitia RANHAM Daerah Kota Palu pada 20-23 Oktober 2014 lalu

 INFOGRAFIS 

Perpustakaan ELSAM
Koleksi Khusus ELSAM
Dokumentasi ELSAM
Referensi ELSAM
Multimedia ELSAM
Seri Advokasi ELSAM
Copyright 2015 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), All rights reserved.
Anda menerima email ini karena anda ada dalam kontak jaringan kami.

Our mailing address is:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl Siaga 2 No 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Jakarta 12510
Indonesia



Artikel Terkait