PENDIDIKAN HAM <br> Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri <br> Sejarah Kearifan Nusantara Masa Lalu sebagai Paradigma Toleransi - Elsam.or.id PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri
Sejarah Kearifan Nusantara Masa Lalu sebagai Paradigma Toleransi

Senin, 23 Februari 2015

ELSAM, Tuban – Dalam sistem peradilan, institusi pengadilan dan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan, termasuk kepada minoritas korban hak kebebasan beragama atau berkeyakinan.

“Oleh karenanya penting bagi para hakim untuk memiliki perspektif toleransi dalam kebhinnekaan,” kata budayawan dan pengamat lintas iman Dr. Bambang Noorsena, SH., MH., dalam pelatihan HAM bagi hakim pengadilan negeri di Tuban, Bali pada Senin (23/02).

Untuk membangun perspektif itu, menurutnya, tidak dapat terlepas dari belajar pada catatan sejarah masa silam nusantara sebagai landasannya. “Bangsa Indonesia dalam lintasan sejarahnya selama beribu-ribu tahun tercatat dan terekam sebagai bangsa yang luwes, toleran dan teruka,” ujarnya dalam pelatihan yang digelar atas kerja sama ELSAM dan Badiklat Litbang Kumdil MA RI itu.

Dalam paparannya, ketika memberikan materi toleransi beragama dan berkeyakinan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelatihan tersebut, Bambang Noorsena menjelaskan sebelum masuknya agama-agama luar masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah per-Tuhan dan menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama-agama yang datang dari luar, kemudian diterima namun direfleksikan kembali dalam prinsip Ketuhanan yang lebih universal.

“Pengakuan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila dengan jelas menentukan arah perjalanan bangsa selanjutnya bahwa Indonesia tidak memilih sistem teokrasi yang hanya didasarkan atas agama tertentu, karena hal itu sangat bertentangan dengan fakta kemajemukan bangsa Indonesia sebagai warisan sejarahnya selama berabad-abad,” terang Bambang.

Ia juga mengingatkan, dari sudut ilmu agama-agama (religionswissenshaft) apa yang disebut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga termasuk religion. Dalam studi perbandingan agama tersebut, aliran kepercayaan sering dimasukkan dalam rumpun “indigenous religions” (agama-agama asli) atau “tribal religions” (agama-agama suku), yang dibedakan dengan “world religions” (agama-agama dunia) karena agama-agama besar tersebut dipeluk oleh banyak orang dan lebih merata di seluruh dunia.

Menurutnya, definisi “agama yang dianut di Indonesia” yang dijadikan tolok ukur untuk menilai menyimpang atau tidaknya sebuah aliran kepercayaan dalam UU PNPS, tampaknya mengacu lebih mengacu pada “world religions.” Padahal jaminan untuk kebebasan berkeyakinan (belief) setara dengan kebebasan beragama (religion) menurut Artikel 18 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Dalam artikel 18 Kovenan tersebut dengan tegas disebutkan bahwa perlindungan kepada “keyakinan di luar agama” yang termasuk dalam batasan “belief” adalah setara dengan perlindungan terhadap “religion” (agama).

Hingga kini, pengakuan dan perlindungan terhadap agama-agama lokal di Indonesia belum terwujud. Para penghayat kepercayaan masih menemui banyak problem yang berakar dari tidak diakuinya agama atau keyakinan yang mereka anut. Sunda Wiwitan, Sedulur Sikep, Kaharingan, Sapto Darmo, Parmalim, Aboge, dan lainnya, merupakan beberapa contoh agama asli Indonesia yang masih ada hingga kini.

Dengan mengenali sejarah, dan agama-agama asli Indonesia, diharapkan para hakim dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam hal toleransi beragama atau berkeyakinan dalam konteks NKRI.

Penulis: Adiani Viviana

Editor: Ari Yurino


Artikel Terkait