PENDIDIKAN HAM <br> Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri: <br> Hakim Harus Memiliki Paradigma Toleransi dalam Kebhinnekaan - Elsam.or.id PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri:
Hakim Harus Memiliki Paradigma Toleransi dalam Kebhinnekaan

Kamis, 26 Februari 2015

ELSAM, Tuban – Lembaga peradilan sebagai kunci utama di dalam bidang penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, dituntut untuk mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang dari pemeluk agama atau aliran apapun. Hal itu diungkapkan Dr. Dani Elpah, SH., MH yang mewakili Badan Diklat Litbang Kumdil MA dalam pembukaan Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri di Tuban, Bali pada Senin (23/02).

“Tidak dapat dipungkiri adanya keberagaman agama atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat Indonesia berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan dan sikap intoleransi antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain, atau di antara sekte-sekte atau aliran-aliran yang terdapat di dalam satu agama yang berujung di lembaga peradilan,” ujar hakim tinggi pengadilan tata usaha negara itu.

Sejak hakim mulai diangkat pertama kali, menurutnya, harus sudah berparadigma toleransi dalam kebhinnekaan karena UUD 1945 telah memberi jaminan kepada warga negara dalam kebhinnekaan beragama atau berkeyakinan. Ia juga mengingatkan instrumen hukum lain yang menunjang toleransi dalam kebhinnekaan sebagai paradigma peradilan telah diletakkan di dalam asas-asas kekuasaan kehakiman di dalam UU No 48 Tahun 2009. Dalam sambutannya, Dr. Dani juga mengapresiasi kerja sama penyelenggaraan pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri tersebut. Menurutnya, pelatihan itu akan dapat membantu MA untuk meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia teknis peradilan.

Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri yang digelar di Tuban, Bali pada 23-26 Februari 2015 merupakan kerja sama antara ELSAM dan Badan Diklat Litbang Kumdil Mahkamah Agung. Pelatihan ini dihadiri oleh 48 orang hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, Denpasar, Mataram, Jakarta, Banten dan Makassar. Pelatihan ini juga menghadirkan beberapa narasumber, seperti Prof. Azyumardi Azra, MA., Bambang Noorsena, SH., serta Dr. Suparman Marzuki, SH., MH.

Pelatihan, dengan tema Toleransi dalam Kebhinnekaan sebagai Paradigma Peradilan, ini sendiri berawal dari keresahan mengenai masih munculnya beberapa putusan pengadilan yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan bagi minoritas korban pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Sepanjang 2014, ELSAM mencatat ada tujuh perkara berbasis agama atau keyakinan yang berporses hukum hingga pengadilan.

Fenomena yang mewarnai peradilan perkara-perkara berbasis agama atau keyakinan, khususnya pada tingkat pengadilan di antaranya adalah adanya hukuman ringan atau pembebasan bagi pelaku; adanya perlakuan hakim yang tidak imparsial; adanya ketidaktegasan hakim sehingga menyebabkan munculnya teror atau intimidasi; atau hakim jarang sekali menggunakan instrumen HAM dalam membuat putusan.

Dalam sesi kuliah umum dengan tema “Toleransi KBB dalam Kebhinnekaan sebagai nilai-nilai dan karaktek universal,” Prof. Azyumardi Azra menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip toleransi telah mendukung terciptanya sebuah peradaban manusia. Menurutnya, kehidupan Indonesia yang berbhinneka merupakan suatu mukjizat yang harus disyukuri. Untuk itu, tambahnya, peran hakim dalam kehidupan berbhinneka tersebut dapat dilakukan dengan menjalankan perannya dengan baik dan benar.

Sementara Bambang Noorsena, SH memaparkan mengenai sejarah kebhinnekaan Indonesia, sejarah agama-agama lokal di Indonesia serta prinsip toleransi dalam konteks NKRI. Bambang juga menekankan pentingnya peran hakim dalam menjaga keutuhan kebhinnekaan serta sejarah persekusi keagamaan dan bagaimana perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Sedangkan Dr. Suparman Marzuki, SH., MH menjelaskan mengenai kedudukan dan peran hakim dalam sistem peradilan.

Di akhir pelatihan, pada Kamis (26/02), Martani Mardja, SH., MH yang mewakili Badan Diklat Kumdil MA menyatakan pelatihan tersebut cukup penting bagi para hakim sebagai penunjang menjalankan tugasnya. “Hendaknya mereka menularkan apa yang telah diperoleh dalam pelatihan kepada tim kerja di pengadilan masing-masing,” tutupnya.

Penulis: Adiani Viviana

Editor: Ari Yurino


Artikel Terkait