Meretas Jalan Baru Papua - Elsam.or.id Meretas Jalan Baru Papua ASASI Edisi Januari - Februari 2015

EDITORIAL


Memoria Passionis Papua

Kekerasan politik dan pelanggaran HAM masih terus berlangsung di Papua. Teror, intimidasi, kekerasan aparat, masih kerap mewarnai keseharian orang asli Papua. Nestapa ini menggenapi janji-janji pembangunan yang tak kunjung terbukti turut andil memulihkan martabat mereka. Bagaimana seharusnya menempatkan Papua dalam rumah besar keindonesiaan?

LAPORAN UTAMA

De-sekuritisasi Papua, Upaya Memutus Rantai Kekerasan

Upaya memtus rantai kekerasan di papua membutuhkan perubahan cara pandang aparat, politik, dan kebijakan keamanan di Papua, secara mendasar. Akankah pendirian Kodam baru memupus asa ini?


Semenjak bergabung menjadi salah satu wilayah provinsi dari republik ini, nasib Papua tampak belum beranjak signifikan. Bila mencermati berbagai kebijakan dan praktik pembangunan di Papua dari rezim ke rezim, nasib provinsi yang berada di ujung paling timur ini selalu menjadi tanda tanya besar: mau dibawa ke mana?


Hampir satu setengah dekade Otonomi Khusus untuk Papua bergulir. Puluhan triliun rupiah sudah digelontorkan. Namun, rupanya pembangunan di Papua tidak berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak dasar orang asli Papua.


Pembungkaman terhadap ekspresi politik orang asli Papua terus berlangsung. Cermin buruk kehidupan demokrasi di Papua.


Berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan aktor- aktor negara pada gilirannya direproduksi di tingkat komunitas. Kekerasan horizontal pun tak terelakkan.

OPINI


Jika Jokowi memang bertekad untuk bertindak dan tidak hanya memesona publik dengan politik pencitraan seperti yang dilakukan SBY, dia ditantang untuk mampu mengoyak governmentality yang telah membelenggu Papua sekian lama. Dengan semboyan Revolusi Mental yang kerap Jokowi gaungkan, apakah ia mampu memimpin revolusi mental itu untuk Papua?


Sebagian kalangan memandang pembangunan di Papua hanya sekadar menjalankan program, bahkan sebagian melihat ini sebagai peluang untuk memperoleh fee proyek. Padahal sesunguhnya, membangun Papua seharusnya ditujukan sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB).

REHAL BUKU


Buku ini merekam beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang menimpa kaum hawa dan memunculkan penderitaan dan trauma kolektif berkepanjangan di antara mereka, terutama terkait dengan peristiwa 1965-1966, kehidupan tahanan politik di Pulau Buru dan Kupang, dan pelaksanaan Daerah Operasi Militer di Aceh dan Papua.

RESENSI FILM


Sebagai biopic, lewat film Jagal kita “meminjam kacamata” pembantai yang menganggap peristiwa 1965 adalah sebuah peristiwa heroik yang harus dirayakan sebagai “sejarah”. Kita diingatkan lagi tentang Inong dan Amir Siahaan yang dengan jumawa bercerita bagaimana mereka membantai Ramli. Keduanya memperagakan bagaimana mereka membantai, lengkap dengan rekonstruksi seadanya di depan kamera.



Downloads
Related Articles