SIARAN PERS <br> Negara Belum Hadir untuk Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu - Elsam.or.id SIARAN PERS
Negara Belum Hadir untuk Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kemarin Selasa, 24 Februari 2015, seminar yang berjudul “Layanan Kesehatan Korban Tragedi 1965/1966 untuk Mewujudkan Rekonsiliasi,” dibatalkan secara paksa di Solo oleh kepolisian. Dua hari sebelumnya, tanggal 22 Februari 2015, pertemuan korban ’65 di Bukittinggi juga dibubarkan secara paksa oleh warga. Padahal kedua kegiatan ini dihadiri oleh lembaga negara, seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), dan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan). Sebelumnya bahkan kegiatan tersebut telah diberitahukan kepada pihak kepolisian.

Tentu saja, pembatalan dan pembubaran secara paksa kedua kegiatan tersebut merupakan pelanggaran atas hak untuk berserikat dan berkumpul dari warga negara yang dijamin oleh konstitusi negara UUD 1945, UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 12 tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik serta UU No 11 tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Hak Ekosob (Ekonomi, Sosial dan Budaya). 

Berdasarkan catatan ELSAM, dua kejadian pada Februari 2015 ini merupakan rentetan dari pelanggaran-pelanggaran yang serupa sejak Presiden Jokowi dilantik, pada bulan Oktober 2014. Mulai dari pembubaran dan pelarangan kegiatan dengan tema peristiwa 1965 pada acara Jagongan Media Rakyat di Yogyakarta serta pelarangan dan pembubaran pemutaran film Senyap (The Look of Silence) yagn terjadi di 13 lokasi, seperti Malang, Yogyakarta, Surakarta, Manado, Semarang dan Surabaya.

Kami memandang, pembubaran dan pelarangan kegiatan dengan tema peristiwa 1965 merupakan “buah” dari belum diselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk peristiwa 1965. Janji Jokowi dalam masa kampanyenya, sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Visi Misi dan Program Aksi Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang menyatakan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagai salah satu dari 9 Agenda Prioritas (Nawa Cita). Dalam pidatonya, ketika menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia pada 9 Desember 2014 di Yogyakarta, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu secara berkeadilan dan mencegah terulangnya pelanggaran HAM di masa yang akan datang.

Upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu serta pencegahan terulangnya pelanggaran HAM di masa yang akan datang tentu saja harus didukung oleh seluruh elemen lembaga-lembaga negara. Berbagai komitmen dan dukungan dari lembaga negara ini tentunya akan menjadi dukungan dan modal sosial yang besar untuk merumuskan langkah-langkah politik kebijakan terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Oleh karena itu, untuk memastikan dukungan dan modal sosial ini dapat didorong agar muncul rumusan langkah-langkah politik kebijakan terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), menyatakan sikap kepada:

 

1.       Presiden RI untuk konsisten menepati janjinya menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, sesuai dengan mandat konstitusi dan Nawacita;

2.       Presiden RI untuk menjamin hak berkumpul dan berserikat para korban ’65 sebagai warga negara;

3.       Kapolri untuk mengusut berbagai peristiwa pembubaran dan pelarangan secara paksa untuk kegiatan yang mengandung tema peristiwa 1965;


Jakarta, 27 Februari 2015

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Indriaswati D. Saptaningrum (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon 0813-8030-5728, atau Zainal Abidin (Deputi Direktur), telepon 0812-8292-015




Artikel Terkait