REFORMASI KUHP <br> Banyak Delik Baru, RUU KUHP Rentan Melanggar HAM - Elsam.or.id REFORMASI KUHP
Banyak Delik Baru, RUU KUHP Rentan Melanggar HAM

Rabu, 25 Februari 2015

ELSAM, Jakarta – Dalam prolegnas 2015-2019, salah satu UU yang menjadi prioritas pada tahun 2015 adalah RUU KUHP. Namun RUU KUHP ini sendiri tidak lepas dari kritik publik. Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyebutkan kritik utama dari RUU KUHP ini adalah banyaknya ketentuan yang akan diatur di dalam KUHP, yang mencapai 766 pasal.

Makin banyaknya pasal KUHP berkorelasi dengan makin banyaknya tindakan yang disebut sebagai kejahatan. Menurut pakar hukum pidana Universitas Indonesia Dr. Achyar Salmi, hampir semua tindak tanduk warga negara diancam dengan pemidanaan, dengan mengatasnamakan moral, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Bahkan, menurutnya, sejumlah perbuatan yang masih menjadi kontroversi di masyarakat, langsung dirumuskan oleh tim perumus sebagai suatu kejahatan.

“Sebut saja tindakan kumpul kebo dan santet,” kata Achyar dalam Forum Legislasi bertajuk ‘Urgensi Revisi UU KUHP dan Penegakan Hukum,” di Gedung Nusantara III DPR RI pada Selasa (24/2).

Ia juga menambahkan naskah rancangan KUHP pada tahun 2012 tersebut cenderung overcriminalization. “Istilah tersebut bermakna percobaan mengkriminalkan sebanyak mungkin perbuatan individu, menempatkan negara dalam posisi pengawas perilaku masyarakat yang ketat, dan melegitimasi penggunaan alat koersif negara, yakni hukum pidana,” ujarnya dalam forum yang juga dihadiri oleh Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin dan pengamat hukum dan ICJR – Institute Criminal Justice Reform Anggara Suwahju sebagai panelis.

Proses revisi UU KUHP ini sendiri sebenarnya juga telah mengalami perjalanan yang sangat panjang yang berliku. ELSAM mencatat, draf UU KUHP masuk ke “dapur” DPR sejak Maret 1981 oleh tim pengkajian dan tim rancangan – yang kemudian berfusi menjadi satu tim. Para pemimpin tim ini antara lain: Prof. Sudarto, S.H. (meninggal pada 1986); Prof. Mr. Roeslan Saleh (meninggal 1988); dan terakhir, Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H (sejak 1987-1993). Tim terakhir inilah yang berhasil memformulasikan dalam bentuk RUU. Selanjutnya pada 13 Maret 1993, Tim Mardjono Reksodiputro menyerahkan draf tersebut kepada Menteri Kehakiman, yang pada waktu itu dijabat Ismail Saleh, S.H. Namun draf tersebut baru mulai direvisi kembali di bawah kendali tim baru pada medio 2005.

Baru pada awal 2013, Presiden menyerahkan naskah rancangan UU KUHP kepada DPR, untuk dilakukan pembahasan bersama. Rancangan ini merupakan naskah yang “secara terbatas” diperbaharui dari naskah sebelumnya pada tahun 2005. Dikatakan terbatas karena tidak banyak perubahan penting dalam naskah akhir rancangan UU KUHP inisiatif pemerintah yang telah diserahkan kepada DPR.

“Draf RUU KUHP keluaran tim baru itu memang terkesan berambisi menyusun sebuah kodifikasi baru hukum pidana, dengan mengubah sistematikanya dan menambah delik-delik baru,” tandas Achyar.

Sementara, menurutnya, tim-tim penyusunan sebelumnya dengan rendah hati menyebut pekerjaan mereka terbatas melakukan re-kodifikasi atas KUHP Hindia Belanda (yang sudah berlaku sejak 1915 di Indonesia – Red). Dengan demikian, dalam naskah yang baru (yang saat ini diajukan sebagi RUU KUHP – Red), pemerintah berusaha memformulasi sebanyak mungkin tindak pidana “baru” yang berkembang dalam suatu masyarakat modern – yang belum dicakup dalam KUHP.

“Hal itu yang menyebabkan proses revisi jadi kian lama. Pasalnya penambahan delik-delik baru perlu memperhitungkan keberadaan hukum positif berupa UU dan hukum terkait di luar KUHP,” imbuhnya.

Senada dengan Achyar, Anggara juga menyoroti berbagai rumusan delik dalam rancangan UU KUHP rentan terhadap pelanggaran nilai-nilai hak asasi manusia. “Misalnya pengaturan delik kejahatan negara dan delik susila ataupun agama,” kata Anggara.

Potensi pelanggaran hak ini, menurutnya, mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Namun Achyar tidak menampik upaya kodifikasi ini juga memiliki sisi baik untuk menyelaraskan dan menata ulang berbagai tindak pidana. Namun ia juga mengingatkan bentuk “kodifikasi” ini akan menghadapi banyak masalah, baik substansi maupun teknis.

Terkait dengan munculnya kekhawatiran akan berlarut-larutnya proses pembahasan rancangan UU KUHP ini di DPR, Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengamini hal tersebut.

“Prolegnas memang sudah mengagendakan pembahasan RUU KUHP sebagai daftar prioritas, namun perlu pembacaan yang komprehensif soal hukum-hukum terkait dan banyaknya delik baru yang ditambahkan di dalamnya membuat DPR tidak bisa tergesa-gesa,” ujarnya.

Untuk itulah, menurut Achyar, diperlukan kontrol dari publik terkait hal ini. “Publik dan warga pers perlu mengawal proses pembahasan hingga tuntas termasuk mengkritisi muatan dalam UU KUHP,” tutup Achyar.[]

 

Penulis: Purnama Ayu Rizky

Editor: Ari Yurino


Artikel Terkait