ELSAM News Januari 2015 - Elsam.or.id ELSAM News Januari 2015

Wujudkan masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia
Jika anda kesulitan membuka e-Newsletter ini, silakan View this email in your browser
Share
Tweet
Forward



 FOKUS 


Pemerintah Harus Moratorium Eksekusi Terpidana Mati

 
Pidana Mati di Indonesia selalu menjadi perdebatan yang cukup keras, antara yang mendukung pidana mati dengan yang menolak pidana mati karena bertentangan dengan hak hidup. Bagi yang mendukung pidana mati, anggapan bahwa pidana mati akan mengurangi kejahatan selalu menjadi argumen utama. Namun benarkah efek jera yang selalu menjadi jantung argumen penerapan hukuman mati tersebut, atau itu hanyalah MITOS?
 
Selain untuk mengurangi kejahatan, bagi pendukung hukuman mati, praktek tersebut juga didasari oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tidak kurang 14 aturan hukum, baik di dalam KUHP ataupun di luar KUHP, mencantumkan pasal yang memberikan ancaman hukuman mati. Untuk itu, ELSAM meminta pemerintah untuk menunggu pengesahan RUU KUHP yang sudah berada di DPR.
 
Perkembangan di dunia juga menunjukkan banyak negara menghapuskan hukuman mati.Hingga 2013 terdapat 140 negara yang telah menghapuskan hukuman mati, baik dalam aturan hukumnya maupun dalam praktek. Bahkan 98 negara, di antara negara-negara tersebut telah menghapus hukuman mati dalam semua jenis kejahatan.

 PELANGGARAN HAM MASA LALU 


DPD Dukung Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

 
Dalam pertemuan antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Komnas HAM dan sejumlah kelompok masyarakat sipil, DPD mengungkapkan dukungannya terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Dalam situasi kemandegan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, peran DPD memang menjadi vital untuk mendorong dan memperkuat inisiatif beberapa pemerintahan lokal yang telah memulai untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara terbatas di wilayahnya masing-masing. Inisiatif beberapa pemerintahan lokal tersebut dapat difasilitasi dan dikembangkan ke beberapa pemerintahan daerah lainnya.

 BISNIS DAN HAM 


Tuntutan Warga atas Lahan Berujung Kriminalisasi

 
Perwakilan petani kampung Bongkaran, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengadukan praktek kriminalisasi yang dialami rekan-rekannya ke Komnas HAM dan Propam Mabes POLRI. Penangkapan terhadap petani tersebut merupakan buntut dari sengketa/konflik lahan berkepanjangan yang terjadi antara petani Bongkaran dengan perusahaan perkebunan randu, PT. Wongsorejo.

 PENDIDIKAN HAM 


Kursus HAM Tingkat Lanjut 2015: Memperkuat Kapasitas Pembela HAM tentang Bisnis dan HAM

 
Bisnis dan HAM telah menjadi isu yang hangat sejak beberapa tahun terakhir ini, mengingat praktek korporasi yang sering kali memiliki dampak terhadap Hak Asasi Manusia. Untuk itu, ELSAM menyelenggarakan Kursus HAM Tingkat Lanjut, pada 12-20 Januari lalu, untuk memperkuat kapasitas pembela HAM dalam melakukan advokasi terkait praktek-praktek korporasi tersebut. Materi kursus HAM ini, yang diikuti oleh para peserta dari berbagai wilayah Indonesia, disampaikan oleh individu-individu yang berpengalaman terkait isu tersebut.

 PUBLIKASI 

Kumpulan Publikasi Seri Advokasi Kebebasan Berekspresi via Internet

 
Kebijakan yang terkait dengan konten internet dibutuhkan dalam rangka mewujudkan lalu lintas kegiatan internet dengan tetap mengedepankan kepentingan umum. Meskipun dunia internet tidak dibangun sebagai zona yang bebas hukum, sehingga hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak dari masyarakat. Untuk itu, juga dibutuhkan pengaturan internet yang dilakukan oleh berbagai pihak. Akses internet, ditegaskan oleh PBB, merupakan bagian tak-terpisahkan dari hak asasi manusia, oleh karena itu perlindungan hak yang dimiliki setiap orang saat offline, juga melekat saat mereka online. Perlindungan ini khususnya terkait dengan hak atas kebebasan berekspresi, misalnya saja mengenai perlindungan hak atas privasi di internet maupun pencemaran nama baik di dunia internet.

 INFOGRAFIS 

Hukuman Mati Dalam Angka (2004-2014)

 
Sepanjang 2004-2014, pemerintah Indonesia telah memutuskan 143 vonis pidana mati. Dari data yang dikumpulkan ELSAM, Pengadilan Negeri menjadi institusi peradilan yang paling banyak memberikan vonis mati kepada terdakwa. Sementara vonis mati oleh seluruh institusi peradilan paling banyak diberikan pada tahun 2006. Untuk kota yang paling banyak mengeluarkan vonis mati, sepanjang 2004-2014, adalah kota Jakarta.
 
Sementara itu, 98 negara dari 140 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. Hanya 7 negara, termasuk Indonesia, yang masih mempertahankan hukuman mati.

Kasus-kasus terkait Kebebasan Berekspresi pada tahun 2014

 
Hingga akhir tahun 2014, 55 kasus kekerasan terjadi pada jurnalis. Bentuk-bentuk kekerasan terbanyak yang dialami oleh jurnalis adalah kekerasan fisik. Sementara untuk kasus kebebasan berekspresi, sepanjang tahun 2014 telah terjadi 22 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi. Khusus untuk kebebasan berekspresi di ranah maya, 41 orang telah menjadi korban UU ITE sepanjang tahun 2014.
Perpustakaan ELSAM
Koleksi Khusus ELSAM
Dokumentasi ELSAM
Referensi ELSAM
Multimedia ELSAM
Seri Advokasi ELSAM
Copyright 2015 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), All rights reserved.
Anda menerima email ini karena anda ada dalam kontak jaringan kami.

Our mailing address is:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl Siaga 2 No 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Jakarta 12510
Indonesia



Artikel Terkait