PELANGGARAN HAM MASA LALU <br> Dukungan DPD untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu - Elsam.or.id PELANGGARAN HAM MASA LALU
Dukungan DPD untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kamis, 29 Januari 2015

ELSAM, Jakarta – Dalam catatan ELSAM, inisiatif penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebetulnya mempunyai dukungan dan modal sosial yang cukup, yakni adanya kesadaran akan langkah penuntasan. Upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu itu sendiri merupakan agenda reformasi yang harus direalisasikan. Para tokoh nasional menunjukkan komitmennya untuk mendukung langkah kebijakan yang ditempuh tidak akan menimbulkan instabilitas politik.

Organisasi korban, pendamping korban dan kelompok masyarakat lainnya juga sangat aktif dalam mendorong upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui berbagai inisiatif mandiri. Selain itu, dalam Lokakarya Nasional Komnas HAM dan LPSK, yang diselenggarakan pada Desember 2014 lalu, juga muncul dukungan dari pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Berbagai dukungan tersebut tentunya akan menjadi modal sosial yang kuat untuk merumuskan langkah-langkah politik kebijakan terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Hingga saat ini, memang upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di negeri terkesan mandeg. Dukungan dan modal sosial tersebut belum mampu untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

“Berbagai inisiatif penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu telah dilakukan, namun belum mencapai pada pemenuhan keadilan dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu,” ungkap Direktur Eksekutif ELSAM Indriaswati D. Saptaningrum dalam pertemuan antara DPD dengan Komnas HAM dan sejumlah LSM di Jakarta pada Kamis (29/01).

Semua perwakilan LSM (ELSAM, Kontras, Setara Institute, dan Imparsial) dan Komnas HAM mengharapkan DPD juga berperan dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

“Sebagai representasi politik daerah dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, kami mendorong DPD untuk secara lebih aktif terlibat dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM ini melalui pelaksanaan mandat konstutisionalnya,” kata Indri.

Peran DPD, tambahnya, dapat dilakukan dalam dua cara. Pertama, mendorong dan memperkuat inisiatif pemerintah lokal, yang telah melakukan langkah-langkah penyelesaian secara terbatas di wilayahnya, sebagai upaya percepatan dan menjadi bagian tak-terpisahkan dari agenda penyelesaian secara nasional. Menurutnya, DPD juga dapat memfasilitasi berkembangnya praktek terbaik yang dilakukan suatu pemerintah daerah ke pemerintah daerah lainnya.

Kedua, menurutnya, DPD dapat berperan aktif dalam memfasilitasi proses pembentukan konsensus nasional untuk agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dengan melibatkan partisipasi dari kepala-kepala daerah.

Dalam pertemuan tersebut, DPD, yang diwakili Wakil Ketua DPD Prof. Dr. Farouk Muhammad, Wakil Ketua I Benny Ramdhani dan Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Abdul Gafar Usman, sepakat untuk mendukung upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tersebut. Menurut mereka, perlu ada respons yang serius dari negara untuk langkah-langkah yang komprehensif untuk adanya pengakuan terhadap pelanggaran HAM masa lalu. DPD juga mengharapkan adanya masukan yang terus menerus serta informasi perkembangan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu untuk ditindaklanjuti.

 

Penulis: Zainal Abidin

Editor: Ari Yurino


Downloads
Artikel Terkait