ANTI PENYIKSAAN <br> Soal hukuman mati, pemerintah diminta tunggu KUHP baru - Elsam.or.id ANTI PENYIKSAAN
Soal hukuman mati, pemerintah diminta tunggu KUHP baru

Selasa, 27 Januari 2015

Terpidana mati kasus narkoba asal Inggris, Lindsay Sandiford, sudah menerima salinan dan menandatangani surat keterangan penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung.

Sandiford, yang divonis mati pada 2013 karena menyelundupkan kokain senilai Rp30 miliar masih memiliki dua kesempatan untuk memperjuangkan hidupnya, yaitu dengan mengajukan peninjauan kembali dan memohon grasi kepada Presiden Joko Widodo.

Perkembangan ini terjadi setelah Presiden Jokowi menolak grasi dua terpidana berkebangsaan Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Diperkirakan eksekusi terhadap keduanya dilaksanakan tahun ini, meski pemerintah Australia melalui perwakilan diplomatik hingga perdana menteri sudah meminta pemerintah Indonesia membatalkannya.

Imbauan untuk mempertimbangkan kembali eksekusi juga datang dari sejumlah pengamat.

"Karena pidana mati ini kebijakan politik, seharusnya dan jauh lebih baik, Presiden mempertimbangkan untuk menunggu RUU Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang masih dalam proses dan sudah ada di DPR untuk dilakukan pembicaraan dengan pemerintah," kata Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, guru besar hukum pidana dari Universitas Indonesia kepada wartawan BBC Pinta Karana.

Hukuman mati berdasarkan RUU KUHP

  • Pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: (i) reaksi masyarakat tidak terlalu besar; (ii) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; (iii) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan (iv) ada alasan yang meringankan.
  • Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  • Sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.
  • Pasal 90 RUU KUHP menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Sumber: Elsam

Masa Tunggu 10 Tahun

Berdasarkan pantauan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), RUU KUHP itu masuk dalam agenda prioritas DPR tahun ini.

Senada dengan Seno Adji, Zaenal Arifin dari Elsam pun menyarankan agar pemerintah menangguhkan keputusan terkait grasi dan eksekusi hingga ada KUHP baru.

Berdasarkan RUU KUHP, terpidana mati akan mendapatkan waktu 10 tahun untuk mengubah diri dan menunjukkan perubahan perilaku yang baik sebagai syarat pembatalan hukuman mati.

"Waktu tunggu 10 tahun itu untuk membuka jalan bagi tidak adanya eksekusi dan ini akan di-review oleh Menteri Hukum dan HAM dan jika terpidana mati itu menunjukkan atau memenuhi syarat-syarat untuk pengubahan hukuman, maka ia akan lolos dari eksekusi," kata Zaenal.

Hukuman mati kemudian akan diganti dengan hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun, oleh karena itu desakan dari kalangan pegiat hak asasi manusia untuk menunda semua pelaksanaan hukuman mati hingga DPR mengesahkan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru pun diperkirakan akan semakin deras.

Terutama setelah sejumlah negara seperti Brasil dan Belanda menunjukkan protes keras atas eksekusi terhadap warga mereka dengan menarik duta besar dari Indonesia.


Sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150126_sandiford_kasasi_ditolak




Artikel Terkait