ANTI PENYIKSAAN <br> Mengapa Hukuman Mati Sudah Tak Relevan Lagi? - Elsam.or.id ANTI PENYIKSAAN
Mengapa Hukuman Mati Sudah Tak Relevan Lagi?

Semangat zaman dan sejumlah faktor lain membuat penerapan hukuman mati kehilangan landasan argumentatifnya untuk diberlakukan.

Nasib apes menimpa Ruben Pata Somba dan Markus Pata Somba. Tak tanggung-tanggung, nasib sial yang menimpa seorang bapak dan anaknya ini berupa vonis mati dari pengadilan. Mereka dituduh sebagai pelaku pembunuhan berencana terhadap satu keluarga Andrias Pandin di Tana Toraja, Sulawesi Selatan menjelang Natal tahun 2005 silam.

Namun seiring waktu, vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri  Makale, Tana Toraja, ini kembali dipersoalkan. Pasalnya, pelaku pembunuhan yang sebenarnya ternyata sudah berhasil ditangkap dan membuat pengakuan pada 2006 silam bahwa Ruben dan anaknya bukan pelaku pembunuhan.

Kendati begitu, pengakuan tersebut tidak serta-merta membuat Ruben dan anaknya dapat bebas dari vonis mati. Oleh karena itu, dalam sebuah jumpa pers medio Juni 2013 silam Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), meminta aparat hukum terkait untuk membatalkan vonis mati bagi Ruben dan anaknya. Hal ini karena, selain pengakuan dari pelaku sebenarnya yang sudah ditangkap, ada beberapa fakta yang masih samar-samar terkait kasus Ruben. Sebagai contoh, adanya surat pengakuan dari empat orang saksi yang mencabut kesaksiannya mengenai keterlibatan Ruben.

Ilustrasi di atas menyiratkan kemungkinan adanya rekayasa kasus dan peradilan sesat dalam kasus Ruben. Satu hal yang menurut Haris Azhar, Koordinator KontraS, sebagaimana dilansir BBC, seharusnya mendorong aparat hukum terkait untuk melakukan mekanisme koreksi. Sayangnya, dalam praktik peradilan di Indonesia kemungkinan adanya rekayasa kasus bukan hanya terjadi sekali dua. Jika memang terbukti terdapat rekayasa kasus dalam kasus Ruben, ini tak lebih dari fenomena puncak gunung es belaka.

Tak pelak lagi, adanya rekayasa kasus menyebabkan penerapan hukuman mati di Indonesia menjadi riskan. Bagaimana hukuman mati bisa dikatakan fairjika ia lahir dari suatu proses peradilan sesat?

Poengky Indarti, Direktur Imparsial, menengarai bahwa memang sistem hukum di negeri ini masih korup. Selain karena proses peradilan yang tidak transparan, juga banyak berkeliaran mafia hukum. Sehingga, orang yang tak bersalah bisa terjerat kasus hukum dan dikenai hukuman. Dalam situasi demikian, kata Poengky, pemberlakuan hukuman mati pun akhirnya menjadi bermasalah karena orang yang lugu dalam sistem hukum yang buruk pasti akan kena.

Hukuman mati vis a vis hak untuk hidup

Problem pemberlakuan hukuman mati di Indonesia tak hanya bermasalah dalam tataran implementasi, lanjut Poengky, melainkan juga bermasalah secara konseptual. Dari segi ini, hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang diatur dalam konstitusi, yaitu Pasal 28 huruf A dan huruf I UUD 1945.  

Dalam sebuah perkara pengujian tentang ketentuan hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan kontroversial. MK menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Putusan MK ini berdasarkan apa yang tercantum dalam Pasal 28 huruf J Ayat 1 UUD 1945 yang mengatur tentang pembatasan HAM.

Dalam tafsir sistematis MK, pembatasan HAM sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28J Ayat 1 tersebut mencakup sejak Pasal 28A hingga Pasal 28I UUD 1945. Akhirnya, hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak. Begitu kira-kira tafsir MK yang melandasi putusannya mengenai hukuman mati.

Kendati begitu, putusan MK ini tak kebal dari kritik. Salah satunya datang dari H.M Laica Marzuki, salah seorang Hakim MK yang mempunyai pendapat berbeda. Laica berpandangan bahwa hak untuk hidup merupakan basic rightsdan, karena itu, tak dapat dibatasi oleh undang-undang yang derajatnya lebih rendah. Manakala hukuman mati masih dipertahankan berarti terjadi suatu contradiction in use terhadap basic right itu sendiri. Oleh karena itulah, menurut Laica, Pasal 28J Ayat 1 UUD 1945 tidak dapat diberlakukan.

Sementara itu, di aras global, PBB sudah merumuskan suatu instrumen hukum HAM internasional berupa Kovenan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) pada tahun 1966. Indonesia meratifikasi kovenan ini pada tahun 2005 dengan UU No. 12 Tahun 2005.

ICCPR sendiri dirumuskan berdasarkan semangat untuk menghapus hukuman mati. Oleh karena itu, setiap negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan segala upaya dalam penghapusan hukuman mati. Lebih lanjut, ICCPR menyatakan bahwa setiap umat manusia manusia memiliki hak inheren untuk hidup dan hak tersebut harus dilindungi oleh hukum. Pasal 6 ICCPR menjelaskan hak hidup tersebut secara spesifik.

Dengan mengacu pada dua instrumen hukum di atas, kata Poengky, hukuman mati menjadi tidak relevan untuk diberlakukan di Indonesia. Terlebih, baik UUD 1945 maupun ICCPR, mengkategorikan hak hidup sebagai salah satu hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights).

PBB menghendaki penghapusan hukuman mati

Kecenderungan global saat ini pun tengah bergerak menuju penghapusan hukuman mati. Amnesty International mencatat, hingga tahun 2013 terdapat 140 negara yang telah menghapus hukuman mati, baik dalam aturan hukumnya maupun dalam praktik (abolitionist in law or practice). Bahkan, 98 di antara negara-negara tersebut telah menghapus hukuman mati dalam semua jenis kejahatan (abolitionist for all crimes).

Dalam satu dekade terakhir (2004-2013), terdapat 13 negara yang menghapus hukuman mati. Tentunya tren global yang terus meningkat ini tak lepas dari seruan PBB. PBB menyerukan agar setiap negara yang masih memberlakukan hukuman mati untuk melakukan moratorium hukuman mati. Selain itu, PBB menyerukan semua negara agar meratifikasi Protokol Opsional Kedua ICCPR untuk penghapusan hukuman mati (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition  of the death penalty) yang dirumuskan melalui Resolusi Majelis Umum PBB pada Desember 1989.

Ironisnya, posisi Indonesia rupanya masih berada di luar hiruk-pikuk dunia internasional yang tengah ramai menghapus hukuman mati. Sebab, status Indonesia hingga hingga kini masih mempertahankan hukuman mati (retentionist). Tahun 2010, menanggapi Resolusi Majelis Umum PBB tahun 2010,  Indonesia tetap keukeuh menolak untuk menghapus hukuman mati. Terakhir, pemerintah Indonesia juga belum menanggapi rekomendasi Komite ICCPR terakhir mengenai langkah moratorium hukuman mati yang harus dijawab pemerintah tahun ini.

Tak heran jika laporan Universal Periodic Review dari Pemerintah Indonesia pun banyak disorot dunia internasional, terutama untuk pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku kasus narkotika. Karena alasan tersebut, dalam sidang Komite ICCPR, perwakilan Indonesia dicecar dengan banyak pertanyaan atau gugatan. ICCPR memang hanya mentoleransi negara pihak yang belum menghapuskan hukuman mati untuk menerapkan pidana mati bagi pelaku kejahatan serius.

Kendati begitu, toh gerakan publik di Indonesia berhasil mendesak moratorium hukuman mati selama 5 tahun (2009-2013). Pemerintah Indonesia juga berhasil membebaskan buruh migran dari pidana mati, sebagai mana terjadi pada kasus Wilfrida dan Satinah. Di tahun 2012, Indonesia yang diwakili Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri saat itu, menyatakan “abstain” terkait pemberlakuan  hukuman mati dalam sidang PBB. Bagi Poengky, hal tersebut sudah merupakan suatu langkah maju dalam politik diplomasi kita mengingat Indonesia masih memberlakukan hukuman mati. Terakhir, Retno LP. Marsudi, Menteri Luar Negeri RI sekarang, berhasil membebaskan dua warga negara Indonesia dari ancaman pidana mati di negeri jiran, Malaysia.

Hanya saja ke depan, agenda perlindungan buruh migran di luar negeri menjadi kontradiktif dengan penerapan hukuman mati di tanah air. Hal ini karena pemberlakuan hukuman mati berpotensi mencoreng muka Indonesia dalam arena diplomasi internasional. Poengky, bahkan, melihat status Indonesia sebagai salah satu negara retentionist bakal menghambat kerjasama perdagangan dengan negara-negara Uni-Eropa yang hampir semua telah menghapus hukuman mati.

Sederet alasan tersebut menjadikan pemberlakuan hukuman mati di Indonesia kian tidak relevan. Terlebih pemberlakuan hukuman mati juga sejatinya bertentangan dengan tujuan pemidanaan.

Eva Achyani, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Depok, mengemukakan bahwa jenis hukuman mati jelas bukan instrumen yang dapat dipakai dalam mencapai tujuan hukum. Dalam perspektif keadilan restoratif, lanjut Eva, pemaafan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban merupakan hal utama.

Hal senada dikemukakan Poengky. Tujuan praktik hukum, menurut dia, adalah demi melakukan koreksi atau memperbaiki situasi. Dengan begitu, penggunaan hukuman mati  bagi pelaku pembunuhan patut dicurigai sebagai ajang pembalasan dendam, bukan mengkoreksi apalagi memperbaiki. Demikian pungkas dia.[]

*) Artikel ini telah dimuat dalam ASASI Edisi November-Desember 2014. Kami publikasikan ulang untuk tujuan pembelajaran




Artikel Terkait