ANTI PENYIKSAAN <br>Menelisik Logika Pasal Pencabut Nyawa - Elsam.or.id ANTI PENYIKSAAN
Menelisik Logika Pasal Pencabut Nyawa

Nalar di balik argumen penerapan hukuman mati mirip motif balas dendam. Efek jera lambat laun menjadi mitos baru di masyarakat karena tak pernah terbukti ber­dampak preventif.

Selasa,11 November   2014   lalu, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis mati terhadap Wawan alias Awing, terdakwa kasus perampo­kan yang menewaskan Sisca Yotle, df Bandung. Gayus Lumbun, salah seorang Hakim Agung, menyebut vonis tersebut merupakan huku­man yang setimpal  bagl pelaku pembunuhan sadis seperti Wawan. Kendati di luar tembok pengadilan menuai   kontroversi, MA  tetap bergeming pada putusannya.

Sejumlah aturan hukum di negeri Ini memang masih memberlaku­kan hukuman mati. Tak kurang dari 14 aturan hukum, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP, men­cantumkan pasal yang memberikan ancaman hukuman mati

Hukuman mati merupakan Jenis hukuman yang sudah sangat tua. Boleh jadi usianya setua peradaban manusia itu sendiri. Eva Achyani, pakar hukum pidana dari Univer­sitas lndonesia, menuturkan, jauh sebelum  KUHP yang mengatur pemberi ancaman hukuman mati, kitab-kitab kuno darl khasanah peradaban Nusantara sudah mem­berlakukannya. Kitab-kitab kuno seperti Simbur Cahaya atau Kutara Manawa, papar Eva, telah mencan­tumkan hukuman mati sebagai hu­kuman yang dijatuhkan terhadap banyak jenis kejahatan.

Warisan Kolonial

Sementara penerapan hukuman mati di Indonesia tak bisa lepas dari warisan ketentuan hukum pada masa kekuasaan kolonial Be­landa. Sejarah mencatat, setelah lndonesia merdeka, KUHP warisan pemerintah kolonilal yang sebelum­nya benama Wetboek van Strafrecht dinyatakan masih berlaku. Secara eksplisit hal ini dinyatakan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kemudian diperkuat dengan UU No. 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan W v. S menjadi KUHP. Dalam perkembangannya hukuman mati tidak saja diatur dalam KUHP, melainkan juga pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman hukuman mati.

Di masa kolonial, pemerintah kolonial menerapkan hukuman mati secara sistematis pada hampir semua pelanggaran hukum. Sejarawan dan arkeolog Belanda, Hans Bonke, mengisahkan tentang jumlah orang dieksekusi hukuman mati di Batavia masa kolonial yang sedemikian besar. Pada masa itu, di Batavia yang berpenduduk 130 ribu jiwa, setiap tahun dilakukan sedikitnya sepuluh kali eksekusi hukuman mati.

Ironisnya, sementara praktik hukuman masih diberlakukan di Indonesia, Belanda justru telah lama menghapusnya. Terhitung sejak 1870, negeri kincir angin itu telah menghapus praktik hukuman mati melalui penghapusan ancaman hukuman mati dalam KUHP mereka. Bahkan pada 17 Februari 1983, Belanda sendiri akhirnya menghapuskan ancaman hukuman mati untuk seluruh jenis kejahatan seiring dilakukannya amandemen UUD-nya.

Lantaran mewarisi hukum pidana dari era kolonial, watak rezim di era Soekarno tak jauh berbeda dengan bekas penjajahnya sendiri. Kajian IMPARSIAL menunjukkan bagaima­na cara rezim Orde Lama dalam menerapkan kebijakan pemerin tah kolonial dengan meniru semua yang dilakukan oleh rezim kolonial itu sendiri. Di era ini, pemerintah mengeluarkan 5 (lima) produk hu­kum yang mengatur pemberian an­caman hukuman mati, termasuk di antaranya UU No. 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversif atau yang lebih dikenal UU  Anti-Subversif.  Dalam praktiknya, penerapan hukuman mati ini banyak dijatuhkan pada lawan-lawan politik rezim penguasa, seperti pada mereka yang terlibat sebagai pelaku pemberontakan RMS, DI/TII, dan pelaku aksi makar PRRI/Permesta.

Orde Baru, yang disokong militer, kaum intelektual, dan faksi-faksi politik antikomunis, kemudian lahir dan segera mendeklarasikan diri untuk mengoreksi penyimpangan rezim politik sebelumnya. Namun pergantian ini tidak serta merta menghentikan atau mengurangi praktik   hukuman mati. Sebaliknya, di era Soeharto ini penerapan hukuman mati malah lebih masif. Sejarah pembentukan Orba sendiri ditandai dengan banyaknya pembunuhan ekstra judisial dan pen­angkapan sewenang-wenang.

Adalah Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) yang pada masa itu diberi kewenangan un­tuk melakukan prosesi hukuman mati. Tak ada data resmi soal be­rapa jumlah orang yang diekseku­si. Namun pada tahun-tahun awal rezim ini berkuasa, ancaman dan pelaksanaan hukuman mati ban­yak dijatuhkan pada mereka yang dituduh terlibat gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Banyak pemimpin lokal buruh dan petani yang menjadi target operasi pem­bersihan terhadap PKI, meskipun di antara tidak semua mempunyai hubungan struktural dengan partai berlambang palu arit tersebut.

Setelah pembersihan orang-orang PKI, terdapat jeda yang cukup pan jang di mana tidak ada eksekusi mati, yaitu sekitar 12 tahun. lni karena di masa Orde Baru sendiri ditandai dengan angka kriminali­tas yang rendah, terutama di ta­hun 1970-an. Hukuman mati baru dijatuhkan lagi tahun 1982. Yang paling terkenal di era ini adalah eksekusi mati Kusni Kasdut. Na mun banyak yang menduga peris tiwa ini disengaja oleh rezim untuk kembali memperingatkan publik. Terlebih, mengingat angka kasus kejahatan yang kembali meningkat menjelang akhir  1970-an.

Dalam  kurun waktu  1985-1997 terjadi beberapa kasus eksekusi mati. Termasuk di antaranya ek­sekusi yang bersifat politis bagi mereka yang disangka terlibat da­lam peristiwa 1965. Sebagai contoh, eksekusi mati Sudkarjo dan Giyadi Widnyosuharjo. Alasannya, mereka dianggap tak menunjukkan rasa penyesalan atas tindakan yang mereka lakukan di masa lalu. Secara keseluruhan, IMPARSIAL mencatat selama dekade 1982- 1997 terdapat 34 orang terpidana mati.

Tepat setahun sebelum turun dari tampuk kekuasaanya, rezim pe­merintahan Soeharto  menerbit­kan UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan UU No. 22 Ten­tang Narkotika. Maraknya pereda­ran penyelundupan dan pemakaian narkoba pada dekade 1990-an menjadi alasan rezim pemerintah Soeharto untuk mengeluarkan dua produk hukum ini, yang juga men­gatur pemberian ancaman huku­man mati.

Jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998 membawa harapan perubahan, tak terkecuali bagi para pejuang hak asasi manusia yang menuntut penghapusan hukuman mati. Mulanya, harapan ini tampak akan berbuah manakala Presiden Habibie menghapuskan UU An ti-Subversif.

Namun, jalan menuju penghapusan hukuman mati rupanya masih panjang nan berliku. Pasalnya, di era reformasi ini pemerintah kem bali menerbitkan UU yang memuat pasal pemberian ancaman pidana mati. UU tersebut bahkan dikeluarkan secara berturut-turut dalam rentang waktu kurang dari lima tahun (1999-2003). Di antaranya adalah UU No. 31 Tahun 1999 Ten­tang Pemberantasan Korupsi, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Penga­dilan HAM, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tak heran jika pada era ini jumlah terpidana mati pun kian bertambah banyak. IMPARSIAL mencatat, hingga tahun 2009 ter­dapat 119 orang yang telah divonis mati.

Pidana Mati: Demi Efek Jera, Ko­reksi, atau Balas Dendam?

Situasi berbeda justru tengah ber­langsung di dunia internasional dalam beberapa dekade terakhir. Mayoritas negara-negara di dunia kini sedang bergerak menuju penghapusan  hukuman  mati. Namun, Indonesia rupanya  berada di luar arus  mainstream  tersebut.  Selain adanya belasan perundang-undangan yang mengatur pemberian ancaman hukuman  mati, Rancangan KHUP pun masih mempertahankannya. Dalam hasil kajiannya, EL­ SAM mencatat setidaknya terdapat 13 pasal yang mencantumkan ancaman hukuman mati dalam RUU KUHP yang disiapkan pemerintah.

Para pendukung hukuman mati (retentionist) umumnya masih ber­sandar pada argumen klasik. Di Indonesia kelompok ini terdiri dari para politisi di parlemen, pemuka agama, dan aparat hukum terkait. Mereka percaya pada anggapan bahwa efek hukuman mati bakal efektif sebagai sarana penggentar (deterrence) bagi kemungkinan dilakukannya kejahatan sejenis. Dengan begitu, hukuman mati dapat mengurangi tingkat kejaha­tan.

Selain itu, hukuman mati sebagai bagian dari hukum positif juga seringkali digunakan kelompok retentionist untuk menguatkan posisinya. Hal ini diakui oleh Tony Sentana, Kepala Pusat Peneran­gan dan Hukum Kejaksaan Agung. la menuturkan, hukuman mati di­jalankan karena negeri ini masih menjadikannya sebagai hukum positif. Oleh karena itu, lanjut dia, tidak ada alasan bagi institusinya untuk tidak menerapkankannya.

Sebaliknya, kelompok yang meng hendaki penghapusan hukuman mati (abo/isionist) membangun basis argumennya pada dua hal pokok. Pertama, tidak dapat diper­baikinya lagi kemungkinan terjad­inya kekeliruan (error judiciaire) karena yang bersangkutan telah meninggal. Kedua, mereka men­yanggah klaim bahwa hukuman mati telah menyebabkan turunnya angka kejahatan, karena statistik ti­ dak menunjukkan demikian.

Oleh karena itu, bagi kelompok kedua ini, efek jera dari hukuman mati tak ubahnya mitos yang bersemayam dalam cara berpikir masyarakat. Berbagai riset yang dilakukan juga menunjukkan bah­wa tak tak ada bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa hukuman mati dapat mengurangi tingkat kejaha­tan.

Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia, mempunyai pandangan serupa. Hal ini karena kodrat sistem hukum sendiri yang cenderung memiliki check dan re­-check untuk memastikan bahwa putusan dari setiap level peradilan itu benar dan semua itu butuh waktu. Lamanya jangka waktu proses peradilan itulah, menurut dia, yang membuat efek jera itu hilang. "Lain halnya jika hukuman mati dilakukan segera setelah ter­jadinya tindak pidana. Efek jeranya kencang," kilah dia.

la mencontohkan, jika seorang anak disentil karena memberi se­suatu dengan tangan kiri, maka akan timbul efek jera pada si anak. lnilah yang disebut Adrianus sebagai efek belajar. Tapi hukum ti­dak bisa demikian karena harus melalui proses pembuktian yang dilakukan dengan cara hati-hati.

Adrianus malah mencurigai bah­wa ancaman hukuman mati da­lam KUHP sesungguhnya bukan hanya untuk menimbulkan efek jera. Lebih dari itu, dia justru me­lihat hukuman mati sebagai suatu threatment class karena hukumnya diciptakan oleh kelompok borjuasi Belanda kolonial yang kemudian diterapkan kepada kaum inland­er. Pada masa itu, hukuman mati disiapkan sebagai satu perangkat hukum yang cocok bagi kaum inlander yang sekadar nakal atau jahat. Jadi, tidak ada persamaan pelakuan, melainkan, lanjut Adri­anus,kita dianggap sebagai subjek hukum yang memang layak untuk dihukum mati.

Celakanya, KUHP yang sama masih diterapkan hingga rezim penguasa sekarang. Meski penganut paham seperti itu semakin sedikit, bagi Adrianus, saat ini penting untuk segera membuat RUU KUHP baru dengan semangat  pembaharuan hukum yang lebih manusiawi.

Eva Achyani menilai, untuk mengatasi pasang surut gejolak kejahatan di masa mendatang, pemikiran tentang  hukuman  apa  yang  pal­ing menakutkan telah bergeser. Pembaharuan hukum pidana yang diperlukan semestinya tidak lagi menempatkan hukuman mati se­bagai pidana pokok karena toh ti­dak berdampak preventif.

Hukuman   dalam   bentuk   materil, lanjut  Eva, justru  merupakan  hu­kuman yang dianggap lebih mena­kutkan bagi pelaku dan di sisi lain lebih menguntungkan negara atau masyarakat. Bentuk hukuman sep erti ini bisa berupa ganti rugi yang besar, uang pengganti (pada kasus korupsi), atau pembayaran ter­tentu yang membebani korporasi dalam waktu yang cukup lama se­hingga pemiliknya tidak menikmati keuntungan dari perusahaan.[]

*)Sebelumnya artikel ini telah dimuat di ASASI Edisi November-Desember 2014. Kami muat ulang artikel ini untuk pembelajaran


Pasal Hukuman Mati dalam Perundang-undangan

NO

UNDANG-UNDANG

PASAL

1

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140, Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444, Pasal 368 ayat (2).

2

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KU HPM).

Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 Ke1, Ke2, Ke3 dan Ke4, Pasal 74 Ke1 dan Ke2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 Ke1 dan Ke2, Pasal 109 Ke1 dan Ke2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke1 dan ke2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2).

3

UU No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api

Pasal 1 ayat (1).

4

Penpres No. 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung Dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan.

Pasal 2.

5

Perpu No. 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)

6

UU No. 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi *)

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 1 ayat (1).

7

UU No. 31/PNPS/1964 Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom.

Pasal 23.

8

UU No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Pasal 479k ayat (2) dan 479o ayat (2).

9

UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Pasal 59 ayat (2).

10

UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 83.

11

UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi

Pasal 2 ayat (2).

12

UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3).

13

UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16.

14

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 89 ayat (1).




Artikel Terkait