ELSAM News Desember 2014 - Elsam.or.id ELSAM News Desember 2014

Wujudkan masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia
Jika anda kesulitan membuka e-Newsletter ini, silakan View this email in your browser
Share
Tweet
Forward

PELANGGARAN HAM MASA LALU


Komitmen Presiden Jokowi dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu


Dalam pidatonya untuk memperingati Hari HAM Sedunia, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Jokowi menyebutkan dua jalan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, yakni jalan rekonsiliasi menyeluruh dan melalui Pengadilan HAM adhoc.

Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk melancarkan kedua jalan tersebut, mengingat dua jalan penyelesaian yang disebutkan Jokowi bukanlah mekanisme yang baru. Kedua mekanisme tersebut sudah menjadi agenda bangsa Indonesia sejak masa reformasi 1998, yang dimandatkan melalui Ketetapan MPR No V tahun 2000 tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional serta UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Walaupun sudah dimandatkan sejak reformasi 1998, namun kedua mekanisme tersebut tidak pernah mampu dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya.

ELSAM memandang ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintahan saat ini untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Salah satu alternatifnya adalah melalui pembentukan suatu komite atau tim khusus di bawah Presiden, yang bersifat adhoc, untuk mempercepat proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Penyusunan peta jalan (road map) penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu seharusnya juga disusun oleh pemerintahan saat ini untuk memberikan kejelasan waktu penyelesaian melalui kedua mekanisme yang disebutkan oleh Jokowi.

Membangun Komitmen Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu


Setelah Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya mengenai penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu pada 9 Desember 2004 di Yogyakarta, Ketua MPR Zulkifli Hasan juga menyatakan komitmennya untuk menggelar dialog nasional dengan berbagai pihak untuk membahas penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Komitmen MPR ini menjadi langkah yang penting untuk memungkinkan dukungan bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, khususnya dalam menghadapi berbagai hambatan politik yang selama ini terjadi.

Salah satu hasil lokakarya nasional yang digelar Komnas HAM dan LPSK juga menyatakan bahwa komitmen lembaga-lembaga negara untuk mendukung penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu mutlak diperlukan. Hasil lokakarya nasional ini nantinya akan dijadikan bahan oleh Komnas HAM dan LPSK untuk menindaklanjuti komitmen pemerintah tentang penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. 

ANTI PENYIKSAAN


Komnas HAM Harus Melakukan Penyelidikan Kasus Penembakan di Paniai, Papua


ELSAM dan Yayasan Pusaka mendesak Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus penembakan warga sipil di Paniai, Papua. Penyelidikan ini dapat memastikan bahwa insiden penembakan tersebut dilakukan oleh aparat keamanan sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, ELSAM dan Yayasan Pusaka juga meminta POLRI dan TNI untuk melakukan investigasi sehingga proses hukum dapat dikenakan kepada anggotanya yang terbukti terlibat dalam penembakan tersebut.

BISNIS DAN HAM


Perkembangan Uji Materi UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)


Dalam sidang lanjutan uji materi UU P3H, Maruarar Siahaan, mantan hakim konstitusi yang menjadi ahli yang diajukan pemohon menerangkan bahwa dalam penunjukan kawasan hutan harus memperhatikan hak-hak perseorangan atau ulayat. Menurutnya, norma-norma dalam UU P3H mengabaikan legal policy yang sepatutnya dikenali dalam UUD 1945 dan putusan MK Nomor 45 dan 35.

Sementara mantan hakim konstitusi Sodiki yang hadir sebagai ahli menegaskan pelaku perusakan hutan di wilayah kehutanan tidak bisa serta merta dikenai sanksi pidana. Cara penyelesaian masalah dengan musyawarah, menurutnya, harus diutamakan karena masyarakat hukum adat di sekitar kawasan hutan telah terbiasa mengambil kayu di dalam kawasan hutan tersebut.

Mendorong Pembangunan Perkebunan yang Pro Rakyat


Walaupun DPR telah merevisi UU No 18 tahun 2014 tentang Perkebunan dengan tujuan untuk menghindari berlanjutnya potensi konflik di sektor perkebunan, namun konflik di sektor perkebunan selalu meningkat setiap tahunnya. Semangat dalam revisi UU Perkebunan untuk menghindari berlanjutnya potensi konflik ternyata sangat berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Konflik yang terjadi, menurut Ketua DPRD Lamandau H. Tomi Ibrahim, kerap kali terjadi bukan hanya karena permasalahan regulasi, namun karena aturan yang sudah dibuat tidak diimplementasikan dengan baik. Hal ini lebih dikarenakan kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai regulasi yang berlaku pada instansi pemerintahan di daerah.

Banding Terhadap Putusan, PT. SWA Tak Berniat Selesaikan Konflik


Setelah Majelis Hakim PN Kayuagung menyatakan gugatan PT. Sumber Wangi Alam terhadap 4 warga desa Sungai Sodong diputus tidak dapat diterima pada 25 November 2014, PT. Sumber Wangi Alam menyatakan banding pada 3 Desember 2014. Public Interest Lawyer Network (PIL-Net) menganggap PT. SWA tak memiliki niat baik untuk menyelesaikan konflik yang ada karena mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim tersebut.

Hakim Tolak Gugatan Kebakaran Hutan Walhi


Setelah setahun persidangan kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Jambi digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akhirnya majelis hakim memutuskan perkara tidak diterima. Menurut Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati, gugatan yang diajukan kabur karena ada pihak yang tidak dilibatkan.

Sementara menurut advokat PIL-Net Andi Muttaqien mengaku kecewa dengan putusan hakim karena belum masuk ke pokok perkara dan ada alasan-alasan yang secara formil tidak lengkap. PIL-Net dan Walhi juga menyiapkan gugatan baru di beberapa provinsi terhadap perusahaan-perusahaan yang membakar hutan.

Sejumlah Regulasi dan Peraturan Daerah Sektor SDA Berpotensi Membuka Peluang Korupsi


Koalisi Anti Mafia Hutan menganggap rentang kendali pengawasan yang terlalu jauh dan lemah serta luasnya diskresi yang dimiliki Menteri dan/atau Kepala Daerah dalam mengelola SDA akan menumbuhsuburkan praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebelumnya, juga telah melakukan studi kerentanan korupsi dalam perizinan di sektor SDA pada tahun 2014, yang menemukan celah korupsi dan biaya transaksi tinggi atau informal pada hampir seluruh bisnis proses pengelolaan SDA.

Disahkannya UU P3H juga disinyalir akan menjadi celah korupsi karena UU P3H menjadi alat untuk menghindari proses hukum yang seharusnya dilakukan oleh KPK. 

KEBEBASAN BEREKSPRESI


Perlindungan Hak atas Privasi: Tantangan Berat, Butuh Sinergi dari Semua Pemangku Kepentingan


Indonesia mengalami masalah serius dalam perlindungan hak atas privasi warga negaranya. Situasi ini terjadi dikarenakan setidaknya tiga aspek berikut: (i) seriusnya problem regulasi; (ii) meningkatnya ancaman; dan, (iii) minimnya kesadaran publik mengenai pentingnya melindungi privasi.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dibutuhkan komitmen dan sinergi dari semua pemangku kepentingan untuk mendorong penguatan perlindungan hak atas privasi maupun peningkatan kesadaran publik akan pentingnya melindungi privasi. Komitmen dan kolaborasi ini khususnya diperlukan dalam rangka mendesak para pengambil kebijakan untuk segera melahirkan sejumlah kebijakan baru atau menyelaraskan kebijakan yang sudah ada.

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN


PTUN Serang Batalkan IMB Gereja Santa Bernadet


Setelah proses persidangan berjalan sejak dua bulan lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang akhirnya mengabulkan gugatan pemohon warga Kelurahan Sudimara Pinang untuk membatalkan IMB pendirian gereja Santa Bernadet. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan IMB gereja tidak memenuhi salah satu syarat administrasi, yakni tanda tangan yang dikumpulkan tidak mencapai 90 orang pengguna rumah ibadah yang disahkan oleh pejabat setempat.

Menariknya, putusan PTUN Serang tersebut juga diwarnai dengan perdebatan pendapat/dissenting opinion dari salah satu anggota majelis hakim, Anrico S, SH, MH yang menyatakan walaupun pejabat kelurahan setempat tidak memberikan pengesahan atas tanda tangan pengguna gereja, namun walikota dapat mengambil keputusan untuk tetap mengeluarkan IMB karena jabatan strukturalnya. Bahkan ia menyatakan keputusan PTUN Serang tersebut melanggar kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Kasus Pelanggaran HAM Meningkat Akibat Regulasi Diskriminatif


Dalam rentang 2013-2014, Komnas HAM mencatat peningkatan laporan masyarakat dari 39 kasus ke 67 kasus. Salah satu sebab terus meningkatnya persoalan ini diduga karena aturan yang justru seringkali tidak memihak terhadap minoritas kelompok agama dan kepercayaan. Direkur ELSAM Indriaswati Saptaningrum menuturkan peraturan bersama menteri soal pendirian rumah ibadah yang mensyaratkan KTP masyarakat sebanyak 60 orang memang menjadi sumber kritik sejak lama. Seolah-olah mendasarkan pemenuhan kebebasan warga untuk memiliki akses terhadap rumah ibadah digantungkan pada kerelaan warga lain.

ELSAM juga memandang tahun 2014 merupakan tahun dimana kebebasan dijamin tetapi juga sekaligus diintimidasi sehingga hanya melahirkan keadilan semu. Proses hukum tidak mencerminkan suatu kepastian hukum yang dijamin dan keadilan yang menjadi hak setiap warga negara belum tergambarkan mampu dipenuhi negara.

PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM


Momentum Untuk Mengawal Realisasi Komitmen HAM Pemerintahan Jokowi-JK


Agenda penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat, semejak awal telah dikatakan sebagai salah satu komitmen pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini sebagaimana terumuskan dalam Nawacita visi misi pemerintahannya. Selain itu, Presiden juga berjanji untuk memberikan jaminan perlindungan khusus bagi pelaksanaan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta kebebasan berekspresi.

Berdasarkan janji-janjinya, ELSAM mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kewajiban konstitusionalnya dan menjauhkan diri dari setiap ruang kompromi kepentingan yang sifatnya transaksional. Konsisten pemerintah dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, akan menjadi alat ukur baru yang menentukan berhasil tidaknya pemerintahan.

Kota Peduli HAM: Keterlibatan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia


Sejak 2013, bertepatan dengan hari HAM Sedunia, pemerintah selalu memberikan penghargaan kepada sejumlah kota/kabupaten yang peduli HAM. Kriteria penilaian yang ditetapkan pemerintah untuk menentukan berbagai kota/kabupaten peduli terhadap HAM berada dalam Permenkumham No 11 tahun 2013 dan Permenkumham No 25 tahun 2013.

Sementara dalam Konferensi Nasional Human Rights Cities, yang digagas oleh INFID dan sejumlah organisasi masyarakat sipil, juga berhasil mengungkap berbagai inovasi positif yang dibuat oleh beberapa kepala daerah. Kesempatan untuk mendorong kota/kabupaten menjadi ramah terhadap HAM menjadi sangat terbuka peluangnya setelah UU Otonomi Daerah disahkan pada 1999. Namunrumusan mengenai kota/kabupaten peduli HAM tentunya harus disusun ulang mengingat kota/kabupaten yang diberikan penghargaan oleh pemerintah atau inovasi yang dipaparkan oleh kepala daerah belum cukup melibatkan masyarakat dan memenuhi hak-hak warga kotanya.

Kebebasan Berserikat dan Berkumpul: Negara Tidak Diperkenankan Campur Tangan Terlalu Jauh


Dalam kesimpulan pendapat hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon dalam pengujian UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sederhananya, MK ingin menyatakan kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan jantung dari sistem demokrasi sehingga negara tidak diperkenankan untuk campur tangan terlalu jauh.

Pertemuan Assembly of State Party (ASP) 2014 di New York


Pada tanggal 8-17 Desember 2014, negara-negara anggota Pengadilan Pidana Internasional (Assembly of State Party, ICC) menggelar pertemuan di New York untuk membahas dua isu penting. Pertama, membahas mengenai imparsialitas pengadilan untuk menjangkau pertanggungjawaban pemimpin negara yang masih aktif menjabat dan kedua mengenai universalitas dari statuta Roma. Isu ini muncul setelah Penuntut Umum Pengadilan Internasional Fatou Bensouda memutuskan untuk menghentikan penyidikan kasus Uhurui Kenyatta, Presiden Kenya. Presiden ini diduga terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan di Kenya dalam kekerasan paska pemilu tahun 2007 yang menyebabkan setidaknya 1.200 orang lebih terbunuh.

Dalam struktur organisasi ICC, pertemuan negara-negara penandatangan Statuta Roma ini memiliki mandat pengawasan organisasi dan kewenangan memproduksi aturan (legislative body) termasuk mendiskusikan dan memutuskan perubahan Statuta Roma.

PUBLIKASI

ASASI EDISI NOV-DES 2014


Menggugat Relevansi Praktik Hukuman Mati di Indonesia


Pada edisi kali ini, Buletin ASASI menyoroti isu "Praktik Hukuman Mati di Indonesia" sebagai topik utamanya. Laporan yang disajikan memuat hasil reportase berupa wawancara beberapa pihak serta data-data statistik yang relevan. Selain itu, juga muncul tulisan opini dari Bhatara Ibnu Reza yang membahas isu penghapusan hukuman mati dari praktik hukum internasional dan relevansinya dengan konteks Indonesia. Di tingkat daerah, ASASI mengupas penerapan Qanun Jinayat di Provinsi NAD.
Perpustakaan ELSAM
Koleksi Khusus ELSAM
Dokumentasi ELSAM
Referensi ELSAM
Multimedia ELSAM
Seri Advokasi ELSAM
Copyright 2015 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), All rights reserved.
Anda menerima email ini karena anda ada dalam kontak jaringan kami.

Our mailing address is:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl Siaga 2 No 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Jakarta 12510
Indonesia




Artikel Terkait