PEMANTAUAN KEBIJAKAN <br> Pertemuan Assembly of State Party (ASP) 2014 di New York - Elsam.or.id PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Pertemuan Assembly of State Party (ASP) 2014 di New York

Rabu, 17 Desember 2014

Pada tanggal 8- 17 Desember 2014 di New York berlangsung pertemuan negara-negara anggota Pengadilan Pidana Internasional (ICC) (Assembly of State Party, ICC). Dalam struktur organisasi ICC, pertemuan negara-negara penandatangan Statuta Roma ini memiliki mandat pengawasan organisasi dan kewenangan memproduksi aturan (legislative body) termasuk mendiskusikan dan memutuskan perubahan statuta Roma.

Pertemuan ini dilingkupi dua isu penting yang terkait dengan imparsialitas pengadilan untuk menjangkau pertanggungjawaban pemimpin negara yang masih aktif menjabat dan universalitas dari statuta. Isu ini muncul setelah Penuntut umum Pengadilan internasional Fatou Bensouda, memutuskan untuk menghentikan penyidikan kasus Uhurui Kenyatta, Presiden Kenya. Presiden ini diduga terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan di Kenya, dalam kekerasan paska pemilu  di tahun 2007 yang menyebabkan setidaknya kematian sebanyak 1200 orang lebih.  Kantor penuntut umum mengumumkan penghentian penyelidikan atas kasus ini karena pemerintah Kenya tidak memberikan akses dan kerjasama yang memadai bagi pengadilan untuk mengakses bukti-bukti pendukung

Kasus ini juga menimbulkan kritik tajam atas efektivitas mekanisme kerjasama yang wajib dilakukan oleh negara anggota untuk mendukung proses penuntutan. Dalam kasus tersebut, kantor penuntut umum tidak memiliki akses yang memadai terhadap bukti-bukti pendukung. Hal ini termasuk ancaman nyata terhadapa saksi-saksi yang menghalangi mereka untuk memberikan kesaksian bagi pengadilan dan praktek penyuapan terhadap saksi untuk tidak memberikan kesaksian.

Sementara itu, isu universalitas dari penerapan Statuta masih terus menghadapi persoalan khususnya dengan masih kecilnya jumlah adopsi Statuta ini di Asia Pasifik. Sebagai salah satu prioritas utama dalam kepemimpinan Judge Sang-Hyun Song, selama dua periode kepemimpinannya ( 2009-2015) sebanyak 4 negara di wilayah ini menjadi negara pihak. Mereka adalah Bangladesh, Phillipina, Maldives, dan Vanuatu. Sementara itu Indonesia dan Malaysia yang telah memberikan komitmen awal justru gagal merealisasikannya. Bahkan dalam pertemuan ini, sampai hari ke lima tidak ada perwakilan pemerintah Indonesia yang hadir sebagai observer. Untuk mendukung universalitas penerapan ICC, koalisi Masyarakat sipil Indonesia untuk ICC melakukan dua kali intervensi dalam pertemuan dengan komunitas masyarakat dan negara Eropa serta perwakilan negara-negara Asia Pasifik yang hadir dalam ASP kali ini. Pertemuan ini untuk mendorong negara-negara tersebut serta masyarakat sipil untuk menjalin kerjasama yang konstruktif, bersama-sama meyakinkan dan mendorong pemerintah Indonesia merealisasikan komitmennya.

Dalam pertemuan kali ini, dilakukan pemilihan untuk mengisi enam posisi hakim ICC, dan berhasil terpilih masing-masing, Chung Chang-ho (Korea Selatan), Hofmanski Piotr (Polandia), Kovacs Peter (Hongaria), Mindua Antoine Kesia Mbe (DRC), Perrin De Brichambaut, Marc Pierre (Perancis), dan Schmitt Bertram (Jerman).

Selain itu, dalam pertemuan ini juga mengadopsi lima resolusi, termasuk diantaranya untuk memperkuat kelembagaan ICC dan kerjasama antara ICC dan negara pihak termasuk dalam hal implementasi ICC di dalam kebijakan di tingkat nasional penyesuaian kebijakan dan hukum nasional. []

 


Downloads
Artikel Terkait