Menggugat Relevansi Praktik Hukuman Mati di Indonesia - Elsam.or.id Menggugat Relevansi Praktik Hukuman Mati di Indonesia ASASI Edisi Nov-Des 2014

EDITORIAL


Hingga detik ini, Indonesia masih mempertahankan penerapan hukuman mati. Tidak kurang dari 13 aturan hukum perundang-undangan mencantumkan pasal yang memberi ancaman pidana mati. Sejak agenda reformasi digulirkan tahun 1998 hingga sekarang, sedikitnya 27 terpidana mati meregang nyawa di hadapan regu tembak. Sepanjang Januari-Oktober 2014, Kejaksaan Agung mencatat ada 166 orang dijatuhi vonis mati. Situasi tersebut bertolak belakang dengan tren global yang kini tengah bergerak menuju penghapusan pidana mati.

LIPUTAN UTAMA

Menelisik Logika Pasal Pencabut Nyawa
Nalar di balik argumen penerapan hukuman mati mirip motif balas dendam. Efek jera lambat laun menjadi mitos baru di masyarakat karena tak pernah terbukti berdampak preventif. Penerapan hukuman mati di Indonesia pun sebenarnya tak bisa lepas dari warisan ketentuan hukum pada masa kekuasaan kolonial Belanda.

Mengapa Hukuman Mati Sudah Tak Relevan Lagi?

Semangat zaman dan sejumlah faktor lain membuat penerapan hukuman mati kehilangan landasan argumentatifnya untuk diberlakukan. Salah satunya adalah masih korupnya sistem hukum di Indonesia yang rentan terhadap rekayasa kasus. Selain itu, praktik hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang diatur dalam konstitusi. 

OPINI

Penghapusan Hukuman Mati dalam Praktik Pengadilan Internasional dan Nasional

Perdebatan soal praktik hukuman mati telah berjalan cukup panjang, khususnya di Indonesia. Hukuman mati dipandang sebagai obat mujarab jenis generik yang dapat seketika menghilangkan kejahatan seperti korupsi yang telah berurat-berakar di negeri ini. Tidak hanya itu, hukuman mati juga menjadi jawaban dari sejumlah kejahatan kategori berat, di antaranya narkotika dan psikotropika, dengan harapan ke depan tidak ada yang mengulangi kejahatan tersebut. Namun di berbagai putusan pengadilan internasional dan nasional terkait dengan kasus hukuman mati, terlihat jelas semangat untuk menghapus hukuman tersebut.

DAERAH

Qanun Jinayat, Produk Hukum Minus Perspektif HAM

Pemberlakuan Qanun Jinayat di Tanah Rencong menyisakan sejumlah persoalan serius. Di luar masalah hukum, qanun ini merugikan kelompok rentan dan mengukuhkan bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Ada kebutuhan mendesak untuk memasukkan parameter HAM dalam setiap penyusunan produk hukum.


Untuk download ASASI Edisi Nov-Des 2014, silakan klik lampiran di bawah ini



Downloads
Artikel Terkait