PELANGGARAN HAM MASA LALU <br> Membangun Komitmen Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu - Elsam.or.id PELANGGARAN HAM MASA LALU
Membangun Komitmen Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kamis, 11 Desember 2014

Komitmen lembaga-lembaga negara untuk mendukung upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu mutlak diperlukan. Hal ini merupakan salah satu rekomendasi yang muncul dalam Lokakarya Nasional yang digelar Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 10-11 Desember 2014 di Jakarta.

Lokakarya Nasional yang mengambil tema “Merumuskan Jalan Indonesia: Menjadikan Hak Asasi Manusia Sebagai Fondasi Praktek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” ini dihadiri oleh perwakilan dari lembaga-lembaga negara, para tokoh nasional, LSM, dan para korban pelanggaran HAM.

Masalah pelanggaran HAM masa lalu berhasil dijadikan sebagai masalah pembahasan nasional dalam Lokakarya Nasional tersebut. Hasil-hasil dari lokakarya tersebut nantinya akan dijadikan bahan bagi Komnas HAM dan LPSK untuk menindaklanjuti komitmen pemerintah tentang penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Sebelumnya, dalam peringatan Hari HAM Sedunia di Yogyakarta pada 9 Desember lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan rekonsiliasi secara menyeluruh dan pengadilan HAM adhoc akan menjadi dua jalan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Dalam pidatonya, Presiden akan memberikan perhatian untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM di masa mendatang dengan melakukan reformasi sistem hukum yang tegas, terpercaya, konsisten dan tidak diskriminatif.

Dalam lokakarya nasional di Jakarta Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan komitmen MPR untuk memfasilitasi dialog nasional dengan berbagai pihak, termasuk dengan DPR dan DPD. Komitmen MPR ini menjadi langkah yang penting untuk memungkinkan dukungan bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, khususnya dalam menghadapi berbagai hambatan politik yang selama ini terjadi.

Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu telah menjadi agenda reformasi, namun belum dilaksanakan secara tuntas dan sesuai dengan standar internasional. Kemajuan perlindungan HAM dalam tataran regulasi, belum bisa sepenuhnya dijalankan dalam menjamin keadilan bagi para korban, persamaan perlakukan dimuka hukum, dan perlindungan dari diskriminasi dan stigmatisasi. Para korban masih menuntut penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun harus sesuai dengan standar internasional. Standar HAM internasional menyaratkan bahwa penyelesaian haruslah efektif yang setidaknya memenuhi 4 elemen:  (i) hak atas kebenaran, (ii) keadilan, (iii) reparasi dan (iii)  jaminan ketidakberulangan. Penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme yudisial dan non yudisial, yang mengarah pada dua mekanisme yakni pengadilan HAM adhoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Indonesia telah mempunyai landasan regulasi untuk pembentukan pengadilan HAM adhoc dan kebijakan Nasional untuk membentuk KKR.

Selain kedua mekanisme tersebut, berbagai inisiatif juga telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun inisiatif ini namun masih terbatas, dan belum mendukung upaya penyelesaian yang menyeluruh, berkeadilan dan bermartabat. Tidak ada dukungan yang memadai dari pemerintah pusat atas berbagai inisiatif tersebut.

Pembentukan pengadilan HAM adhoc dan KKR mempunyai berbagai hambatan baik yang bersifat politik, hukum, anggaran maupun sosial kemasyarakatan. Berbagai hambatan tersebut dapat diatasi dengan menetapkan orientasi/tujuan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang jelas, obyektif dan tidak memihak, dengan memberikan kerangka landasan yuridis yang memadai serta adanya komitmen semua pihak.

Di tingkat lokal juga telah terbentuk momentum untuk mendukung penyelesaian. Berbagai inisiatif penyelesaian di tingkat lokal menjawab kemandegan penyelesaian di tingkat nasional. Proses yang bersifat ‘bottom up’ tersebut menunjukkan bahwa urgensi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya wacana nasional semata, serta menujukan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Proses ini merupakan momentum penting untuk memulai menggali atau merumuskan konsep jalan Indonesia dalam menyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Masyarakat sipil juga telah melakukan prakarsa dan inisiatif, diantaranya dengan mendokumentasikan kesaksian/testimoni ribuan korban yang mengalami pelanggaran HAM dan menyusun laporan pelanggaran HAM masa lalu yang menggambarkan dimensi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Prakarsa masyarakat tersebut telah memberikan sumbangan bagi negara melakukan langkah-langkah penyelesaian. Upaya untuk melakukan pengungkapan kebenaran juga dilakukan dalam bentuk memorialisasi, misalnya pembuatan prasasti, museum, monumen dan sebagainya. Proses rekonsiliasi di masyarakat juga telah lama dilakukan di berbagai wilayah.

Namun, berbagai inisiatif baik di tingkat lokal maupun nasional  juga telah dilakukan oleh pemerintah daserah dan masyarakat masih terbatas. Masih ada kendala yang tidak memungkinkan penyelesaian yang menyeluruh, berkeadilan dan bermartabat. Pemerintah pusat sebelumnya kurang memberikan dukungan yang memadai terhadap berbagai inisiatif tersebut.

Mengatasi berbagai hambatan tersebut dan untuk mempercepat serta menindaklanjuti komitmen Pemerintah, Presiden perlu membentuk Komite Khusus yang bersifat adhoc (Komite Adhoc) dengan mandat untuk memfasilitasi berbagai proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk melakukan proses pengungkapan kebenaran dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah tentang langkah-langkah yang harus dilakukan.  Komite adhoc memberikan laporan dan rekomendasi kepada Presiden, serta menyusun laporan akhir untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

Komitmen untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam tingkat nasional dan melibatkan semua penyelenggara negara, pemerintah daerah dan masyarakat sipil ini adalah momentum yang penting dan kesempatan untuk membangun konsensus. Jika tidak dilaksanakan, akan memperkecil upaya-upaya penyelesaian dimasa-masa mendatang. Disisi lain, kegagalan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di tingkat nasional, akan memungkinkan penyelesaian di tingkat internasional. 

Penulis: Zainal Abidin

Editor: Ari Yurino




Artikel Terkait