PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM <br> Kebebasan Berserikat dan Berkumpul: Negara Tidak Diperkenankan Campur Tangan Terlalu Jauh - Elsam.or.id PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Kebebasan Berserikat dan Berkumpul: Negara Tidak Diperkenankan Campur Tangan Terlalu Jauh

Rabu, 24 Desember 2014

Dalam kesimpulan pendapat hukumnya, Mahkamah Konstitusi (MK), melalui Ketua MK Hamdan Zoelva, mengatakan permohonan para pemohon dalam pengujian UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, berasalan menurut hukum untuk sebagian. Melalui putusan ini, secara umum MK ingin mengatakan, bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan jantung dari sistem demokrasi, oleh karena itu negara tidak diberkenankan untuk campur tangan terlalu jauh. Apalagi melakukan tindakan pembatasan yang sifatnya eksesif, yang dapat berakibat pada terganggunya pelaksanaan hak tersebut. Seluruh tindakan pembatasan terhadap pelaksanaan hak ini musti mengacu pada kerangka pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta prinsip-prinsip pembatasan yang diatur dalam hukum internasional hak asasi manusia.

MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Ormas yang diajukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa, 23 Desember 2014 tersebut, MK membatalkan ketentuan Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40, Pasal 59 ayat (1) huruf a, serta memberlakukan secara bersyarat Pasal 5 huruf g dan Pasal 29 ayat (1) UU Ormas. Meski tidak mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan pemohon, namun putusan ini sekali lagi menegaskan adanya problem konstitusional dan hak asasi manusia, dalam UU Ormas, yang pengesahannya dipaksakan oleh DPR dan pemerintah.

Secara subtantif beberapa pasal yang dibatalkan tersebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia. MK antara lain membatalkan ketentuan yang mengatur mengenai pembagian ruang lingkup kerja Ormas, seperti yang diatur oleh ketentuan Pasal 8, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 UU Ormas. Ketentuan tersebut membagi ruang lingkup kerja menjadi nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Pembagian ruang lingkup kerja yang demikian telah menghambat aktifitas organisasi masyarakat sipil, yang selama ini beraktifitas di seluruh wilayah Indonesia. Dalam argumentasinya pemohon mengatakan, pengaturan secara ketat batasan kategorisasi lingkup suatu organisasi dengan menghitung jumlah cabangnya, sesungguhnya mengikuti logika syarat pendirian partai politik, sebagaimana diatur oleh UU Partai Politik, padahal keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Dalam pertimbangan hukum putusannya, MK mengatakan pembatasan ruang lingkup seperti itu dapat mengekang prinsip kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Selain ketentuan mengenai ruang lingkup, MK juga membatalkan ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pendaftaran Ormas, yang diatur oleh ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 dan Pasal 18 UU Ormas. Menurut MK pilihan untuk mendaftarkan diri atau tidak mendaftarkan diri, diserahkan sepenuhnya pada organisasi bersangkutan. Kalau pun akan melakukan pendaftaran, organisasi bersangkutan juga dibebaskan untuk melakukan pendaftaran dimana pun. Pemerintah cukup mengatur tata cara pendaftaran dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Bentuk-bentuk intervensi terhadap kebebasan berserikat yang coba dilakukan oleh pemerintah melalui UU Ormas, juga dibatalkan oleh MK, seperti pemabatalan ketentuan Pasal 34 mengenai hak dan kewajiban anggota suatu organisasi, dan Pasal 40 mengenai pemberdayaan. Pemberlakuan bersyarat diterapkan terhadap ketentuan Pasal 5 huruf g yang mengatur mengenai tujuan Ormas, dan Pasal 29 ayat (1) mengenai tata cara pemilihan pengurus organisasi.

Kuasa Hukum Para Pemohon, Wahyudi Djafar dari ELSAM, menyambut baik putusan ini. Menurutnya MK telah berupaya memastikan tegaknya pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, sebagaimana dimandatkan konstitusi. Meski masih ada masalah penting terkait dengan definisi organisasi kemasyarakatan (Ormas), yang ditolak pengujiannya, namun putusan ini bisa menjadi sandaran dalam melakukan perbaikan pengaturan tata kelola organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Wahyudi juga mengingatkan, membaca pertimbangan hukum putusan tersebut, MK juga tidak menutup peluang lahirnya UU Perkumpulan sebagai acuan dalam mengatur organisasi yang berbasis anggota. Oleh karena itu, sekali lagi dikatakannya, putusan ini bisa menjadi pijakan bagi pembentuk undang-undang dalam menyiapkan kerangka regulasi yang mengatur organisasi masyarakat sipil di Indonesia, sehingga situasinya tidak centang-perenang seperti hari ini. Kerangka regulasi ini tentunya musti berpegang sepenuhnya pada prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul, sebagai jantung dari sistem demokrasi. []






Artikel Terkait