KEBEBASAN BEREKSPRESI <br> Perlindungan Hak atas Privasi: Tantangan Berat, Butuh Sinergi Dari Semua Pemangku Kepentingan - Elsam.or.id KEBEBASAN BEREKSPRESI
Perlindungan Hak atas Privasi: Tantangan Berat, Butuh Sinergi Dari Semua Pemangku Kepentingan

Rabu, 17 Desember 2014

Indonesia mengalami masalah serius dalam perlindungan hak atas privasi warga negaranya. Mengapa dikatakan demikian? Situasi ini terjadi dikarenakan setidaknya tiga aspek berikut: (i) seriusnya problem regulasi; (ii) meningkatnya ancaman; dan (iii) minimnya kesadaran publik mengenai pentingnya melindungi privasi. Hal itu dikatakan Wahyudi Djafar, Peneliti ELSAM, dalam Temu Forum Digital Demokrasi Indonesia, yang digagas oleh sejumlah aktivis organisasi masyarakat sipil dan para netizen aktif, pada medio Desember 2014.

Dalam konteks regulasi, Indonesia menghadapi dua masalah sekaligus. Pada satu sisi terjadi overlapping regulasi, tetapi di sisi lain juga ada kekosongan hukum. Tumpang tindih aturan terjadi akibat banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang bagi aparat negara, khususnya intelijen dan penegak hukum untuk melakukan intrusi terhadap kehidupan pribadi warga negara. Intrusi ini dalam bentuk wewenang pemindaian (surveillance) dan intersepsi komunikasi, atas nama penegakan hukum dan keamanan nasional. Persoalannya prosedur untuk melakukan tindakan tersebut diatur secara beragam, tanpa adanya aturan tunggal, yang menjamin adanya kepastian hukum dalam praktiknya, sehingga hak-hak privasi warga negara dilindungi.

Sementara kekosongan hukum terjadi khususnya bersinggungan dengan tiadanya regulasi mengenai perlindungan data pribadi warga negara. Meskipun pengaturannya mengemuka dalam beberapa undang-undang, seperti dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, namun rumusannya masih sangat terbatas dan kurang aplikatif. Selain itu, baik yang berkaitan dengan praktik pemindaian maupun perlindungan data pribadi, dua-duanya juga belum menyediakan mekanisme komplain dan pemulihan bagi warga negara yang dilanggar hak-hak privasinya.

Di luar isu regulasi, dalam perkembangan terakhir juga terjadi peningkatan ancaman terhadap kehidupan pribadi warga negara. Ancaman ini dipengaruhi oleh kian pesatnya jumlah pengguna internet di Indonesia dalam tiga tahun terakhir, serta praktik-praktik gangguan terhadap privasi. Gangguan ini mengemuka sebagai imbas dari kian banyaknya aksi-aksi pemindaian yang dilakukan baik oleh institusi negara maupun swasta. Tindakannya berupa pemindaian dengan target atau pun pemindaian secara massal. Sementara swasta banyak terlibat dalam upaya pengumpulan data-data pribadi konsumen dengan tujuan perluasan pasar dan peningkatan keuntungan.

Seperti halnya penduduk di belahan dunia lainnya, publik di Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah ancaman di atas. Selain ancaman praktik pemindaian yang dilakukan oleh aparat negara, ancaman pemindaian juga mengintai dari negara-negara lain, seperti yang dilakukan intelijen Australia terhadap sejumlah pejabat pemerintah Indonesia pada 2012. Kaitannya dengan data, proyek e-KTP sebagai implementasi dari program nomor induk kependudukan tunggal, juga melahirkan ancaman baru, terutama berhubungan dengan penyimpanan dan penggunaan data-data pribadi warga negara yang telah direkam. Pasar yang luas dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia, juga menjadikan kian rentannya praktik pengumpulan data konsumen oleh pihak-pihak swasta untuk kepentingan bisnis mereka.

Kondisi-kondisi di atas semakin diperparah dengan minimnya kesadaran dari publik untuk melindungi privasinya, termasuk data pribadi. Konsep privasi dianggap sebagai nilai barat yang dipaksa untuk ditransplantasikan dalam kehidupan di Indonesia. Akibatnya data pribadi diumbarsembarangan, terutama dalam penggunaan media sosial. Term of services khususnya mengenai pengaturan privasi tidak diperhatikan, padahal tidak ada layanan yang gratis, pengguna harus membayar mahal dengan menyerahkan data-data pribadinya. Secara umum publik di Indonesia belum menempatkan data sebagai properti atau harta kekayaan yang musti dilindungi, sehingga mereka dengan mudah memindahtangankan data-data pribadinya.

Dengan situasi demikian, dibutuhkan komitmen dan sinergi dari semua pemangku kepentingan untuk mendorong penguatan perlindungan hak atas privasi maupun peningkatan kesadaran publik akan pentingnya melindungi privasi. Komitmen dan kolaborasi ini khususnya diperlukan dalam rangka mendesak para pengambil kebijakan, untuk segera melahirkan sejumlah kebijakan baru atau menyelaraskan kebijakan yang sudah ada, guna melindungi privasi warga negara. Lahirnya kebijakan ini penting sebagai arsitektur sosial untuk mengubah perilaku masyarakat dengan rekayasa instrumen hukum, selain juga menggencarkan kampanye kepada publik tentang permasalahan ini. []






Artikel Terkait