PELANGGARAN HAM MASA LALU <br> Menunggu Komitmen Presiden Jokowi dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu - Elsam.or.id PELANGGARAN HAM MASA LALU
Menunggu Komitmen Presiden Jokowi dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kamis, 11 Desember 2014

Penulis: Zainal Abidin

Editor: Ari Yurino

Setiap tahunnya, pemerintah selalu menggelar acara peringatan hari HAM Sedunia yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan lembaga negera lainnya, seperti Komnas HAM dan LPSK. Tahun 2014 ini, Presiden Joko Widodo memperingati Hari HAM Sedunia di Gedung Senisono, Yogyakarta pada tanggal 9 Desember. Ada yang istimewa pada peringatan hari HAM Sedunia, yang selalu diperingati pada tanggal 10 Desember, karena selain pejabat negara yang diundang, peringatan hari HAM Sedunia tahun ini juga dihadiri oleh sejumlah korban pelanggaran HAM.

Pidato dan pernyataan Presiden Joko Widodo jelas merupakan bagian yang paling ditunggu publik dan para korban pelanggaran HAM, khususnya mengenai komitmen pemerintah Jokowi dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM masa lalu. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu secara berkeadilan dan mencegah terulangnya pelanggaran HAM di masa yang akan datang.

Berikut ini kutipan dari Pidato Presiden:

Sebagai Presiden, saya harus memegang teguh dan berjalan dalam ranah konstitusi. Dalam konsitusi kita sudah jelas bahwa pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas hak asasi manusia telah dijadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara.”

“Pemerintah juga terus berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu sejarah berkeadilan yang tadi sudah disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, ada dua jalan yang bisa kita lalui, yaitu lewat jalan rekonsiliasi secara menyeluruh. Yang kedua, lewat pengadilan HAM ad hoc, tadi secara rinci telah disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM.”

“Pelaksanaan HAM tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum tetapi juga bagaimana pemerintah dapat menjamin hak-hak ekonomi, hak-hak sosial, dan hak-hak budaya, seperti hak warga negara memperoleh layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan juga memberikan jaminan perlindungan kekebabasan beragama dan berkeyakinan.”

“Pemerintah tidak hanya berperhatian dan berkomitmen utk menyelesaikan kasus-kasus HAM di masa lalu tapi juga mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM di masa yang akan datang, di masa datang, dengan melakukan reformasi sistem hukum yang tegas, yang terpercaya, yang konsisten dan tidak diskriminatif.”

“Pada kesempatan peringatan hari HAM Internasional ini, saya perlu menyampaikan bahwa pemerintah telah menerima permohoman grasi dari Saudari Eva Susanti Bande, seorang akivis HAM. Menurut informasi yang saya peroleh, Saudari Eva Bande telah menggerakkan petani yang melawan ketidakadilan. Saya mendengar bahwa yang bersangkutan dalam proses mengajukan permohonan grasi dan saya sedang mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan grasi tersebut.”

Realisasi dari pidato dan pernyataan Presiden Joko Widodo ini tentunya sangat ditunggu oleh para korban dan keluarga pelanggaran HAM. Tentunya kita masih ingat janji Jokowi dalam masa kampanyenya, sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Visi Misi dan Program Aksi Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang menyatakan penyelesaian pelanggaran HAM masa Lau sebagai salah satu dari 9 Agenda Prioritas (Nawa Cita). Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sendiri merupakan Agenda Prioritas Keempat, yang diantaranya memuat penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Dua jalan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu (jalan rekonsiliasi secara menyeluruh dan melalui Pengadilan HAM ad hoc) yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya sebenarnya bukanlah mekanisme yang baru. Kedua mekanisme tersebut sudah menjadi agenda bangsa Indonesia sejak masa reformasi tahun 1998. Jalan rekonsiliasi merupakan mandat dari Ketetapan MPR No V Tahun 2000 tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional. TAP MPR tersebut memandatkan kepada pemerintah untuk menelusuri pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan pada masa lalu dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Pembentukan KKR sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu juga sebenarnya sudah tertuang dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Indonesia bahkan sudah berkomitmen untuk membentuk KKR di Papua dan Aceh. Sementara untuk penyelesaian melalui pengadilan HAM adhoc juga telah mempunyai landasan hukumnya melalui UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kedua mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu ini selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah direalisasikan. Pemerintahan SBY , selama 10 tahun, gagal menyelesaikan naskah RUU KKR untuk dibahas di DPR. Sementara 6 perkara pelanggaran HAM masa lalu yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM, tidak satupun yang akhirnya diajukan ke pengadilan. Bahkan kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998, yang telah mendapatkan rekomendasi dari DPR sejak 2009 untuk membentuk Pengadilan HAM adhoc, juga tidak dijalankan oleh Presiden SBY.

Pertanyaan mendasar yang penting diajukan untuk merespon pernyataan Presiden Joko Widodo adalah, apa langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk memastikan penyelesaian melalui 2 mekanisme tersebut?. Menkum HAM Yasonna Laoly dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) akan dimasukkan ke dalam RUU prioritas yang merupakan bagian Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sementara rencana membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc akan melakukan pembahasan bersama Jaksa Agung, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan serta Komnas HAM. Menteri Hukum dan HAM berharap dapat diselesaikan tahun pada 2015.

ELSAM memandang bahwa langkah-langkah pemerintah tersebut dapat dilakukan. Namun, merujuk pada kegagalan Presiden SBY selama 10 tahun pemerintahannya menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, terdapat hambatan politik yang cukup besar karena adanya sejumlah aktor politik yang diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran HAM masa lalu berhasil membangun kekuatan politik. Langkah untuk menyelesaian RUU KKR yang nantinya akan dibahas di DPR juga bukan merupakan langkah yang mudah, karena  kemungkinan adanya resistensi dari sejumlah partai politik atau akan memakan waktu yang cukup lama dalam pembahasannya.

Berbagai alternatif lainnya, sebagaimana juga didorong oleh sejumlah masyarakat sipil, langkah yang dapat ditempuh oleh Presiden adalah membentuk suatu Komite atau Tim Khusus dibawah Presiden. Pembentukan Komite atau Tim tersebut yang bersifat adhoc dengan mandat yang spesifik, diantaranya untuk mempercepat proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, melakukan pengungkapan kebenaran, sampai dengan memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk melakukan langkah-langkah lanjutan untuk penyelesaian. Komite ini akah lebih mudah dibentuk oleh Presiden karena menggunakan landasan hukum yang dibentuk oleh eksekutif.

Aspek penting lain yang harus dilakukan dalam rangka melaksanakan komitmen Presiden adalah memberikan kejelasan waktu penyelesaian. Pemerintah perlu menyusun suatu peta jalan (road map) penyelesaian yang cukup jelas, setidaknya selama 5 tahun kedepan. Adanya peta jalan tesrebut dibutuhkan untuk mencapai pelaksanaan dua jalan penyelesaian, KKR dan Pengadilan HAM adhoc, yang akan memastikan terpenuhinya hak-hak korban atas kebenaran (right to know the truth), hak korban atas keadilan (right to justice) dan hak atas pemulihan (rights to reparations), serta langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan peristiwa pelanggaran tidak terulang dimasa yang akan datang. 




Artikel Terkait