BISNIS DAN HAM <br> Mendorong Pembangunan Perkebunan yang Pro Rakyat - Elsam.or.id BISNIS DAN HAM
Mendorong Pembangunan Perkebunan yang Pro Rakyat

Senin, 8 Desember 2014

ELSAM, Lamandau – Konflik di sektor perkebunan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2013, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat konflik perkebunan menduduki peringkat teratas untuk konflik agraria dengan 180 kasus. Konflik tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun 2012 yang jumlahnya 90 kasus.

DPR kemudian merevisi UU No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dengan tujuan untuk menghindari berlanjutnya potensi konflik di sektor perkebunan pada 30 September 2014. DPR dan pemerintah membatasi kepemilikan asing dalam usaha perkebunan, yang besarannya ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Padahal dalam rumusan revisi sebelumnya, penanaman modal asing pada satu usaha perkebunan dibatasi paling banyak sebesar 30 persen dari seluruh modal perusahaan perkebunan.

Terlepas dari itu, tujuan DPR merevisi UU Perkebunan bisa sangat berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan. Konflik yang terjadi akibat pembukaan lahan perkebunan kerap kali bukan disebabkan pada persoalan regulasi. Aturan yang sudah dibuat sering kali tidak diimplementasikan dengan benar karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai regulasi tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Lamandau, H. Tomi Ibrahim dalam Seminar di Lamandau, Kalimantan Tengah pada Senin, 8 Desember 2014.

“Harapan saya, kita semua, melalui seminar ini, bisa sama-sama mendapatkan pencerahan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang apa hak kita dan bagaimana caranya mendapatkan hak tersebut,” katanya di seminar yang diadakan oleh Forum Masyarakat Lamandau untuk Transparansi dan Keadilan (FORMALIK) dan ELSAM itu.

Dalam seminar yang bertajuk “Mendorong Pembangunan Perkebunan yang Pro Rakyat,” tersebut, selain Ketua DPRD Lamandau, penyelenggara juga menghadirkan Drs. Tahan Sandi (Asisten I Kabupaten Lamandau), Ir. Bambang Sad Juga, M.Sc (Direktur Pasca Panen dan Pembinaan Usaha Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian), Grahat Nagara (Tim Korsupmonev NKB 12 K/L, Komisi Pemberantasan Korupsi), Mahrup SP, MM (Kasubdit Gangguan Usaha Perkebunan Kementan), Wahyu Wagiman (Deputi Direktur ELSAM), dan Drs. Ramsadi (Perwakilan Kantor Bupati) sebagai pembicara.

Dalam pembukaan seminar, Ketua FORMALIK Ahmad Pebriandi juga menekankan pentingnya penguatan di sektor perekonomian melalui koperasi perjuangan sebagai penunjang upaya perjuangan anggota FOMALIK. Ia berharap pemerintah Lamandau dapat membimbing dan membina koperasi perjuangan sebagai upaya perjuangan bersama. “Kebersamaan dan komunikasi adalah kunci untuk mencapai keberhasilan,” tambahnya.

Penulis : Kania Mezariani

Editor    : Ari Yurino




Artikel Terkait