PEMANTAUAN KEBIJAKAN <br> RUU Rahasia Negara dan Kamnas Ancam Demokrasi - Elsam.or.id PEMANTAUAN KEBIJAKAN
RUU Rahasia Negara dan Kamnas Ancam Demokrasi

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMSRSK) menilai tindakan pemerintah yang akan memasukkan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara dan RUU Keamaanan Nasional ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 bukanlah merupakan hal yang urgen dan justru menjadi ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia. Pemerintah seharusnya tidak memasukkan kedua RUU itu ke dalam Prolegnas dan mendengarkan aspirasi publik.

Hal tersebut diungkapkan anggota KMRSK, Al Araf, dalam media briefing seputar Prioritas Legislasi Pemerintah Jokowi Mengancam Demokrasi dan Penambahan Komando Teritorial (Koter) Melawan Reformasi TNI di Jakarta, Rabu (3/12).

Menurut Al Araf, Koalisi mengecam langkah pemerintah yang akan mengajukan kedua RUU tersebut."Pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi publik dan mendengarkan aspirasi publik. Karena selama ini penolakan dan penentangan terhadap kedua RUU itu tidak henti-hentinya disuarakan," kata Al Araf.

Ditambahkannya, RUU Rahasia Negara itu bukanlah RUU yang prioritas dan tidak urgen. Dijelaskannya, dalam aspek hukum, pengaturan informasi yang bersifat rahasia sesungguhnya sudah diatur dalam pasal pengecualian yang terdapat di dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada ketentuan Pasal 17C.

"Dengan demikian, pemerintah sepantasnya tidak perlu lagi mengatur rahasia negara di dalam RUU Rahasia Negara. Justru yang perlu diperhatikan adalah implementasi dari pasal pengecualian di dalam UU KIP tersebut," kata Al Araf.

Kebebasan Pers

Menurut anggota koalisi lainnya, Wahyudi Djafar, pengajuan RUU Rahasia Negara akan menghambat kebebasan pers, kebebasan informasi, pemajuan HAM, dan upaya pemberantasan korupsi. "Dalam negara demokrasi, keterbukaan informasi harus bersifat maksimum dan rahasia sifatnya terbatas (maximum disclosure and limited exception)," ujar Wahyudi.

Sedangkan terhadap RUU Kamnas, Koalisi menilai masuknya RUU tersebut dalam Prolegnas adalah tidak urgen dan justru menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia.

Seharusnya pemerintah melakukan reformasi sistem peradilan militer melalui revisi UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Karena reformasi peradilan militer adalah mandat dari TAP MPR No VI/2000 dan TAP MPR No VII/2000 serta UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Oleh karenanya, kata Wahyudi, pemerintah sudah semestinya menjadikan revisi UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai agenda prioritas dalam Prolegnas. Karena itu, koalisi mendesak pemerintah untuk tidak memasukkan RUU Rahasia Negara dan RUU Kamnas dalam Prolegnas usulan pemerintah serta tidak melakukan penambahan Komando Teritorial baru.

Wahyudi Djafar menyatakan selama ini penolakan dan penentangan terhadap kedua RUU itu tidak henti-hentinya disuarakan dan seharusnya pemerintah mendengarkan aspirasi publik dan tidak memasukkan kedua RUU itu ke dalam Prolegnas. “RUU Rahasia Negara bukanlah RUU yang prioritas dan tidak urgen sehingga tidak pantas masuk dalam usulan Prolegnas 2015-2019,” ujarnya.

Dalam agenda reformasi sektor keamanan, pemerintah seharusnya memajukan legislasi yang dapat mendorong perbaikan dan perubahan di sektor pertahanan dan keamanan, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas hukum aktor-aktor keamanan.


Sumber: http://www.koran-jakarta.com/?25004-ruu%20rahasia%20negara%20dan%20kamnas%20ancam%20demokrasi