ELSAM News November 2014 - Elsam.or.id ELSAM News November 2014

Wujudkan masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia
Jika anda kesulitan membuka e-Newsletter ini, View this email in your browser
Share
Tweet
Forward

 FOKUS 

Merangkai Ingatan Jejak Peristiwa 1965

 
Sekitar 80 pelajar SMU Labschool Kebayoran mendengarkan kesaksian dari para penyintas peristiwa 1965 pada November lalu di kantor ELSAM. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari guru SMU Labschool Kebayoran yang menugaskan siswa/i-nya untuk mewawancarai para penyintas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, khususnya peristiwa 1965.
 
Untuk memfasilitasi kegiatan tersebut, ELSAM mengundang tujuh penyintas untuk bercerita mengenai apa yang mereka alami di peristiwa 1965. Transformasi pengalaman dari para penyintas kepada generasi muda ini tentunya menjadi hal yang penting untuk merawat ingatan dan melawan lupa terhadap sejarah kelam di Indonesia.

 PELANGGARAN HAM MASA LALU 


Mendengar Suara Perempuan Korban 1965/66 di NTT

 
STT Lewa, yang bekerja sama dengan JPIT dan KKPK, menggelar bedah buku yang berjudul "Memori-memori Terlarang." Bedah buku yang bercerita mengenai perempuan korban dan penyintas 1965 di Nusa Tenggara Timur ini dihadiri oleh sekitar 150 orang dari beragam latar belakang, seperti anggota DPRD Tingkat II Sumba Timur, pemerintah daerah Sumba, pendeta, guru, dosen dan yang lainnya.
 
Pembahasan mengenai peristiwa 1965 di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Sumba Timur memang masih sangat baru. Hal ini yang membuat ada beberapa respon negatif dan nada ketakutan dari para peserta untuk membahas peristiwa 1965.

 BISNIS DAN HAM 


UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) Tidak Melindungi Masyarakat

 
Koalisi Anti Mafia Hutan telah menjalani sidang pertama uji materiil atas UU P3H dan UU Kehutanan pada 14 Oktober lalu. Dalam sidang keempat di Mahkamah Konstitusi pada 20 November lalu, salah seorang saksi dari masyarakat adat Semende Banding Agung, Bengkulu memberikan keterangan bahwa ia dijatuhi sanksi karena dituduh melakukan perambahan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Padahal, menurutnya, mereka merambah daerah yang menjadi wilayah masyarakat adat Semende Banding Agung.
 
UU P3H dinilai telah mencederai hak konstitusional warga negara. Bahkan UU P3H ini menunjukkan negara lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memperjelas tata batas kawasan hutan, padahal hal ini dimandatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012. Akibatnya, UU ini gagal menindak korporasi besar yang merusak hutan, dan malah mengkriminalisasi masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan.

Koalisi Masyarakat Sipil Menuntut Pencabutan Izin Lingkungan PT Semen Indonesia

 
Sejumlah organisasi masyarakat sipil meminta Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut Izin Lingkungan PT Semen Indonesia karena lokasi eksploitasinya berada di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Wilayah itu memiliki fungsi penyimpanan cadangan air. Penambangan oleh PT Semen Indonesia di wilayah itu akan menyebabkan hilangnya air di wilayah tersebut sehingga akan mengancam 607.198 jiwa di 14 kabupaten di kabupaten Rembang.

PN Kayuagung Tolak Gugatan PT SWA

 
Gugatan Penggugat (PT SWA) tidak dapat diterima oleh majelis hakim PN Kayuagung, sehingga majelis hakim tidak membahas pokok gugatannya. Salah satu alasannya karena penggugat tidak memasukkan PT TMM sebagai tergugat, mengingat awalnya proses pembukaan lahan dilakukan atas nama PT TMM. Majelis hakim juga menolak gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh masyarakat.
 
Walaupun majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan PT SWA dan menolak gugatan balik masyarakat, namun majelis hakim telah mempertimbangkan bukti surat keterangan hak milik adat atas tanah tahun 1987 dan 1989. Menurut hakim, bukti tersebut sah secara hukum sebagai bukti bahwa tanah sengketa sudah dilekati hak. Atas putusan ini, secara tidak langsung majelis hakim membenarkan penguasaan tanah yang dilakukan warga Sodong.

 KEBEBASAN BEREKSPRESI 


PERMEN Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Digugat ke Mahkamah Agung

 
ELSAM, ICJR, LBH Pers, ICT Watch, Shelly Woyla Marliane, Damar Juniarto, Ayu Oktariani dan Suratim mengajukan permohonan uji materi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif ("PERMEN 19/2014") ke Mahkamah Agung pada 21 November lalu. Ada empat alasan mengapa PERMEN 19/2014 ini akhirnya diuji ke MA. Salah satunya adalah PERMEN 19/2014 gagal merumuskan secara definitif yang dimaksud 'konten bermuatan negatif' sehingga memiliki implikasi serius pada perlindungan HAM. Hal yang lain adalah PERMEN tersebut dikhawatirkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan satu pihak untuk memberangus pihak lain tanpa standar yang jelas.

Pasal Karet di UU ITE

 
Kontroversi pasal 27 ayat 3 UU ITE mengenai pencemaran nama baik telah memunculkan sejumlah korban akibat beraktivitas di internet. Penangkapan, meja hijau dan pemenjaraan telah dirasakan oleh beberapa orang terkait pasal tersebut. Sejak medio 2008, sudah ada 72 orang yang berurusan dengan UU ITE
 
Pasal 27 ayat 3 UU ITE ini juga seperti diselundupkan karena usulan awal dalam RUU ini tidak ada pasal pencemaran nama baik. Untuk itu, pemerintahan baru diharapkan mau melakukan revisi terhadap pasal tersebut.

 KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN 


Pemantauan Peradilan Kasus IMB Gereja Santa Bernadet Tangerang

 
Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) menggugat Walikota Tangerang ke PTUN Serang karena menerbitkan IMB untuk pendirian Gereja Santa Bernadet di kelurahan Sudimara Pinang. Pasca penerbitan IMB oleh Walikota Tangerang, FUIB sempat menggelar aksi penggembokan paksa pintu gerbang gereja untuk mencegah pendirian tempat ibadah tersebut.
 
Pada proses persidangan ketiga, saksi dari pihak Walikota Tangerang menjelaskan tidak ada alasan bagi Pemda Kota Tangerang untuk tidak memberikan IMB pendirian gereja Santa Bernadet karena syarat-syaratnya telah lengkap. Saksi dari tokoh masyarakat, yang walaupun memiliki hubungan darah dengan beberapa penggugat, juga menyatakan tidak keberatan dengan adanya pendirian gereja tersebut. Sementara di sidang selanjutnya, saksi yang diajukan oleh penggugat terbukti pernah hadir dalam sidang sebelumnya sehingga dikhawatirkan proses persidangan menjadi cacat. Sedangkan dalam proses persidangan di akhir November, intervensi dan intimidasi dari simpatisan penggugatsangat terasa sehingga mengganggu jalannya persidangan.

Hari Toleransi Internasional dan Konferensi Regional Asia Tenggara

 
Ribuan masyarakat mengikuti Pawai Obor Perdamaian di Jakarta yang diadakan untuk memperingati Hari Toleransi Internasional pada 16 November lalu. Pawai Obor Perdamaian ke-5 ini juga dimeriahkan dengan atraksi barongsai, tarian tradisional dan panggung perdamaian.
 
Masih dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional, sejumlah organisasi masyarakat sipil juga menggelar Konferensi Regional Asia Tenggara mengenai Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Jakarta. Dalam konferensi tersebut, perwakilan Kementerian Agama menjelaskanpemerintahan baru memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap agama-agama lokal atau kepercayaan, selain enam agama yang diakui pemerintah. Sementara dalam diskusi panel di Konferensi tersebut terungkap bahwa penegak hukum belum memperlihatkan perilaku yang adil dalam penanganan kasus berbasis agama/keyakinan. Dalam sesi selanjutnya juga terungkap penegakan hukum dalam kasus berbasis agama/keyakinan seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan yang baik.

 VIDEO 

Pertemuan Penyintas Peristiwa 1965 dan Siswa Labschool Kebayoran

 
Pelajar dari SMU Labschool Kebayoran bertemu dengan para penyintas peristiwa 1965 di kantor ELSAM pada 8 November 2014. Dalam acara tersebut, para pelajar menggali informasi mengenai apa yang dialami para penyintas pada saat peristiwa 1965. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memorialisasi untuk merangkai ingatan dan melawan lupa atas pelanggaran HAM masa lalu.

Pawai Obor Perdamaian 2014

 
Dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional, yang jatuh pada tanggal 16 November, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan jaringan korban menggelar Pawai Obor Perdamaian di Jakarta. Ribuan masyarakat mengikuti Pawai Obor Perdamaian tersebut, termasuk perwakilan dari beberapa daerah dan mancanegara.

 PUBLIKASI 

Seri Pemantauan Peradilan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Copyright 2014 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), All rights reserved.
Anda menerima email ini karena anda ada dalam kontak jaringan kami.



Artikel Terkait