Aktivitas 2007-2009 - Elsam.or.id Aktivitas 2007-2009

MELINDUNGI HAM DARI ANCAMAN OTORITARIANISME DAN FUNDAMENTALISME


Hingga pertengahan tahun 2009, sejumlah perbaikan menyangkut situasi dan kondisi HAM di Indonesia telah dan masih berlangsung. Kebebasan berbicara, berserikat, dan berkumpul masih relatif baik dan dapat dinikmati oleh warga negara kebanyakan hingga hari ini. Kebebasan memilih partai dan calon legislatif dalam pemilihan umum (Pemilu) juga masih dapat dinikmati. Pemilihan umum (Pemilu) legislatif pada April 2009 dinilai banyak pihak telah berjalan dengan relatif baik, terutama bila dibandingkan dengan Pemilu Orde Baru. Meski diiringi sejumlah protes dan keberatan, hasil akhirnya secara umum diterima oleh para peserta Pemilu.

Berbagai kemajuan, yang terkesan stabil dalam 10 tahun terakhir, tersebut tampaknya baru separuh cerita. Di paruh lain, berbagai persoalan menyangkut pelanggaran HAM masih juga banyak dan tetap terjadi. Demikian juga dengan persoalan pertanggung-jawaban pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, yang hingga kini belum mendapat penyelesaian secara adil. Dalam semester I tahun 2009 ini, selain belum tuntasnya persoalan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi masa lalu, sejumlah problem menyangkut HAM yang baru telah terjadi. Selain juga persoalan yang terus berlarut dan belum ada penyelesaian, misalnya kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Juga persoalan yang dialami warga Sidoarjo, Jawa Timur, akibat kelalaian PT Lapindo Brantas yang hingga kini belum juga memperoleh solusi yang adil dan mempertimbangkan perspektif korban. Persoalan kontemporer, misalnya dalam hal Pemilu, meski dinilai sudah berjalan relatif baik, namun tetap menyisakan persoalan --di luar soal kesangsian akan kualitas representasi dari para anggota legislatf terpilih-- yakni hilangnya hak suara dari jutaan pemilih akibat tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Kecenderungan situasi-kondisi sosial-politik-ekonomi kontemporer, terutama berhubungan dengan krisis keuangan global, buah dominasi paradigma fundamentalisme pasar di tingkat global, telah berdampak kepada resesi ekonomi dunia. Tak terelakkan, hal ini memunculkan kecenderungan meningkatnya warga miskin, tak terkecuali di Indonesia. Semakin banyak warga negara yang mengalami kesulitan untuk mengakses pangan, pekerjaan, maupun fasilitas kesehatan. Hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) makin berpotensi memburuk. Sementara di sisi lain negara tampak masih jauh dari maksimal dalam mengerahkan segenap sumber daya yang ada bagi pemenuhan hak Ekosob warganya.

Penyelesaian Persoalan Pelanggaran HAM, Termasuk Pelanggaran HAM Masa Lalu.Pada tahun 2009, Program  ini akan dilaksanakan dengan mengelaborasi dan mengkaji berbagai alternatif, juga menggalang dukungan politik, bagi mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM masa lalu, yang efektif dan berperspektif korban. Selain pengkajian dan promosi mekanisme alternatif penyelesaian pelanggaran HAM, untuk mencegah terjadinya amnesia publik terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, ELSAM juga akan berupaya mendorong reformasi hukum yang relevan, memperkuat jaringan advokasi HAM pada level lokal, nasional, hingga internasional, serta mendorong dan mendukung usaha pencarian mekanisme alternatif bagi penghormatan dan perlindungan HAM di Indonesia, khususnya pengungkapan kebenaran. Fasilitasi ELSAM bagi kelompok korban dan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal maupun nasional, yang berusaha mengembangkan ide-ide transitional justice adalah salah satu metode yang akan dikembangkan oleh ELSAM melalui program ini.

 

Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar, Fundamentalisme Agama, dan Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya.Program ini secara umum akan berangkat dari penanganan dan kajian atas berbagai kasus dan peristiwa pelanggaran HAM. Selanjutnya, program juga akan mencakup pengembangan kesadaran akan pentingnya perlindungan HAM dari bahaya fundamentalisme pasar, agama, dan kekerasan komunal, advokasi pelanggaran HAM yang disebabkan oleh praktek fundamentalisme pasar dan agama, serta pengarusutamaan standar HAM dalam pembuatan kebijakan publik, terutama di tingkat lokal. Dengan demikian program ini mencakup baik aspek perubahan institusional maupun mendorong adanya budaya dan wacana baru yang lebih memperkuat perlindungan HAM.

 

Kegiatan yang dilakukan guna mendukung tercapainya output program

(a) mengimplementasikan kegiatan mobilisasi isu KKR melalui koalisi masyarakat sipil untuk pengungkapan kebenaran, dengan aktif dalam jaringan Kelompok Kerja untuk Pengungkapan Kebenaran (KKPK), di antaranya terlibat aktif dalam kampanye pertanggungjawaban pelanggaran HAM masa lalu bersama dengan jaringan KKPK (melalui advokasi bersama RUU KKR, pertemuan reguler, lobby, dan strategic planning KKPK), diskusi Jaringan KKPK dengan delegasi KKR Republik Korea, memfasilitasi kunjungan delegasi KKR Republik Korea ke kantor ELSAM, audiensi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan

 (b) mengikuti acara sosialisasi draft UU KKR yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM di Bidakara, Jakarta.

 (c) mengimplementasikan persiapan kegiatan peringatan atas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, yakni dengan melakukan pengorganisasian dan workshop persiapan acara peringatan atas kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, diadakan di Jakarta pada Maret-April 2009. Dari workshop tersebut digagas dan dibahas  pameran "Grafis Melawan Lupa: Pameran Media Kampanye Masyarakat Sipil tentang Pelanggaran HAM Masa Lalu".  Pameran ini dilaksanakan pada 3-7 Juli 2009. Kegiatan ini diselenggarakan oleh ELSAM bersama dengan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ),Kontras, Grafisosial, Ruang Rupa, dan ISSI. Bertempat di Galeri Cipta III,Taman Ismail Jakarta.

(d) mengadakan kegiatan visitasi dan diskusi bersama kelompok korban pelanggaran HAM berat di masa lalu di Bali pada April 2009. Kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan LPKP 65 Bali. Menyesuaikan dengan harapan korban, dalam visitasi ini diadakan pula pertemuan antar/lintas generasi. Pertemuan diadakan pada April 2009 di Denpasar, Bali. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 25 orang yang terdiri dari aktivis Taman 65, keluarga korban, dan beberapa anak muda yang mempunyai perhatian terhadap soal pendidikan. Bentuk acara kegiatan ini adalah diskusi tentang harapan korban (karena korban saat ini sudah tua) terhadap generasi muda baik tentang kasusnya maupun kepentingan bangsa yang lebih luas. Dalam acara ini juga dilakukan sharing tentang rekonsiliasi dalam lingkup yang kecil, yaitu keluarga.

(e) pemetaan peristiwa terindikasi pelanggaran HAM, konflik, dan kekerasan, registrasi dokumen

(f)  penanganan kasus yang relevan yakni  menangani dan menjadi pengacara dari sejumlah petani di Serdang Bedagai, Jambi, serta Blitar yang mengalami kriminalisasi akibat sengketa lahan yang berlarut-larut dengan perusahaan perkebunan. bersama-sama YLBHI dan Sitas Desa Blitar, ELSAM menangani kriminalisasi terhadap 10 (sepuluh) orang petani yang tergabung Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) yang didakwa di Pengadilan Negeri Blitar. Selain itu, melanjutkan penanganan kasus Pergulaan I (pemidanaan terhadap sebelas petani dari Badan Perjuangan Masyarakat Pergulaan (BPMP) yang bersengketa lahan dengan PT London Sumatera. ELSAM menjadi salah satu pengacara BPMP) serta Pergulaan II (kasus perdata berupa sengketa lahan antara warga desa Pergulaan dengan PT London Sumatera. ELSAM menjadi salah satu kuasa hukum warga). Penanganan kasus yang lain, sejak Mei 2009, ELSAM bersama-sama dengan Tim yang tergabung dalam PIL-NET menangani kriminalisasi terhadap Mohamad Rusdi, Kepala Desa Karang Mendapo Sarolangun Jambi, yang memimpin reclaiming terhadap lahan-lahan masyarakat yang dikuasai PT. Krisna Duta Agroindo (anak perusahaan Sinar Mas). Pada Mei 2009, ELSAM mendampingi Mohamad Rusdi untuk melaporkan kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh Polres Sarolangun Jambi kepada Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Laporan didasari oleh adanya kriminalisasi terhadap Mohamad Rusdi sebagai Kepala Desa Karang Mendapo, Sarolangun Jambi yang diakibatkan oleh aktivitasnya selaku Kepala Desa yang memimpin reclaiming terhadap tanah masyarakat yang dikuasai oleh PT. KDA (yang tergabung dalam Sinar Mas Group). Selain itu ELSAM juga telah memfasilitasi Juanda, seorang petani di Bangka Belitung, untuk membuat dan mengirimkan pengaduan kepada Komisi Yudisial berkaitan dengan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sungai Liat yang dianggap bertentangan dengan kode etik  hakim.

Selain penanganan kasus, dan untuk memelihara jaringan pengacara yang punya concern terhadap kasus berdimensi pelanggaran HAM, setiap bulan ELSAM memfasilitasi jaringan pengacara yang tergabung dalam PIL-NET untuk mengadakan rapat koordinasi berkaitan dengan kasus-kasus yang ditangani masing-masing lembaga yang tergabung dalam PIL-NET. ELSAM juga telah melaksanakan pertemuan dengan para direktur dan ketua masing-masing lembaga yang tergabung di PIL-NET pada April 2009. Pertemuan bertujuan untuk menjelaskan posisi dan keterlibatan stafnya dalam PIL-NET. Selain itu juga mengadakan workshop “Penanganan Kasus Konflik Perkebunan”. Workshop ini dihadiri oleh sekitar 20 (dua puluh) orang Pengacara Publik yang berasal dari berbagai lembaga pemberi bantuan hukum dan aktif menangani kasus-kasus perkebunan, antara lain dari YLBHI, Walhi, AMAN, Sawit Watch, Sitas Desa, dan ICJR. Workshop ini telah menghasilkan dan menyepakati standar penanganan kasus-kasus publik yang akan ditangani oleh lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum serta hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penanganan kasus-kasus publik. Dalam pertemuan ini juga telah disepakati mengenai pentingnya mappingketersediaan pengacara-pengacara publik di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini akan memudahkan dalam proses penanganan khususnya kasus-kasus sengketa perkebunan yang marak terjadi

(g) Mengadakan pertemuan dengan Komnas HAM pada tanggal Februari 2009 untuk membahas rencana penyusunan usulan draft amandemen UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kemudian bersama sejumlah mitra jaringan koalisi ICC menyelenggarakan seminar nasional tentang prospek penegakan hukum dan HAM di Indonesia di Yogyakartapada April 2009. Hal ini merupakan bentuk usaha yang mendorong dan menginspirasi bagi penyusunan draft amandemen UU No 26 tahun 2000 secara bersama-sama.

(h) Penyusunan kronik pengadilan HAM  dan (b) working paper tentang "Mengapa UU pengadilan HAM harus direvisi?".

(i) Mengadakan pertemuan dengan Komisi I DPR RI pada Juni 2009 untuk membicarakan lagi komitmen DPR atas rencana ratifikasi ICC. Sebelumnya, melakukan pertemuan antara tim experts koalisi ICC, di mana termasuk wakil dari ELSAM, dengan pihak Kedubes Belanda yang diwakili oleh atase politiknya Pertemuan diselenggarakan pada April 2009 di Kedutaan Belanda. ELSAM juga terlibat dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional yang memfasilitasi kedatangan presiden ICC Song Sang-Hyun di Jakarta pada April 2009. Kegiatan yang difasilitasi koalisi ini antara lain focus groups discussion (FGD) dengan media dan akademisi (28 April 2009), serta kuliah umum di Universitas Paramadina di Jakarta pada April 2009, serta lobby melalui komunikasi elektronik ke CICC.

(j)  Terlibat dalam Jaringan Security Sector Reform (SSR) telah melakukan Penyusunan dan penyampaian catatan kritis tentang RUU Rahasia Negara kepada Komisi I DPR RI pada Juni 2009. Jaringan SSR kemudian diundang untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR pada Juli 2009. Selain itu, kegiatan mendorong penguatan institusi juga dengan membuat catatan mengenai satu tahun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan situasi perlindungan saksi di Indonesia.

(k) Memproduksi dan menambah bahan-bahan sekaligus juga melakukan advokasi bagi perbaikan kebijakan dan UU yang berdampak, ataupun berpotensi memberikan dampak, bagi HAM, termasuk terhadap usaha pemajuan HAM.

Di antaranya dengan melakukan monitoring dan advokasi terhadap dampak UU Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Komite Pembela Kemerdekaan Berpendapat, yang dibentuk oleh ELSAM bersama-sama dengan YLBHI, PBHI, LBH Pers, AJI, serta beberapa lembaga lain yang mempunyai perhatian terhadap isu dampak UU ITE terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat.

Kegiatan lainnya, ELSAM, bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU Bantuan Hukum, juga melakukan monitoring dan intervensi dalam penyusunan  RUU Bantuan Hukum yang saat ini sedang dibahas oleh Departemen Hukum dan HAM.

Judicial review (JR) UU Pornografi. ELSAM, bersama dengan sejumlah lembaga dan individu yang bergabung dalam Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika, antara lain YLBHI, PBHI, PGI, Koalisi Perempuan Indonesia, merupakan salah satu pemohon dalam Tim Advokasi ini.

Selain itu juga sebagai salah satu pemohon dalam Uji Materiil PNPS 1 tahun 1965.

ELSAM bersama-sama ICW dan LBH Masyarakat memfasilitasi Tim Advokasi Koalisi Pendidikan untuk melakukan Penyusunan Permohonan Uji Materil  Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Judicial review dilakukan karena dengan UU Sisdiknas dan BHP telah menjadikan pendidikan sebagai komoditas terbatas yang penyelenggaraannya diperlakukan dengan mekanisme persaingan pasar. Karena negara melepaskan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pendidikan nasional. Sehingga akses masyarakat terhadap pendidikan menjadi hilang, karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pendidikan.

Selain itu juga mengadakan seminar yang bertemakan anti-penyiksaan di Bali pada Pebruari 2009, untuk memberi perhatian terhadap adanya praktek-praktek penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi kepada para tahanan, khususnya tahanan karena kasus narkoba.

(l) Penerbitan Buletin Asasi periode Januari-Pebruari 2009 dengan tema "Agama dan HAM"., Maret-April 2009 dengan tema "HAM, Parlemen dan Parpol" serta Asasi periode Mei-Juni 2009 dengan tema "Pemerintahan Baru dan Beban HAM".

(m) Training dan investigasi pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya serta workshop penyusunan indikator bagi laporan alternatif implementasi kovenan hak Ekosob bekerja sama dengan Raoul Wallenberg Institute, Swedia, dan diikuti oleh sejumlah lembaga mitra dari berbagai daerah.

Selain penyusunan laporan hak Ekosob, ELSAM juga telah mengirimkan up date report kepada Komite CERD, pada Pebruari 2009, bersama-sama dengan Tim Advokasi Sawit Perbatasan (TASP), di antaranya menyampaikan bahwa belum adanya tindakan nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melakukan review terhadap kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perkebunan.

(n) Publikasi dan launching laporan submissionTASP kepada Komite CERD.

(o) Bersama dengan organisasi yang punya kepedulian terhadap persoalan korupsi, lingkungan, serta seni-budaya, yakni ICW, Walhi, VHR, Praxis, dan PSI, mengadakan project pementasan teater “Ladang Perminus”. Kegiatan terkait yang yang  dilaksanakan antara lain: workshop guru, pentas teater di 3 kota (Jakarta, Bandung, Denpasar), diskusi pelajar, dan lomba karya tulis anak SMU.

 


sumber: Laporan Kegiatan Elsam 2009